Penolakan Pemindahan Ibu Kota Baru

dokumentasi pribadi : situasi pandemi saat ini

Bukan hal baru yang terdengar ditelinga kita, mengenai wabah Covid-19 yang kini kembali melonjak di negara Indonesia. Padahal, beberapa bulan yang lalu Indonesia sudah optimis bahwa wabah Covid-19 akan berhenti dan mengembalikan situasi semula sebelum adanya pandemi ini.

Namun entah mengapa, orang yang terpapar kasus ini melonjak tinggi semenjak beberapa pekan ini. Seperti mengganggu tidur di siang hari, situasi ini kembali membuat panik masyarakat seantero negeri. Sebelumnya masyarakat sudah merasa tenang karena kasus Covid-19 di Indonesia menurun bahkan hampir hilang.

Bagai anak tangga yang semakin banyak semakin tinggi, angka penyebaran Covid-19 di Indonesia melesat/Februari 2022. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), orang yang terpapar virus Covid-19 terus bertambah hingga menghantui masyarakat sekitar.

Pada tanggal 13 Februari 2022, penambahan kasus positif Covid-19 tembus angka 44.526 orang, yang sebelumnya berada diangka 16.021 pada tanggal 1 Februari 2022.

Kejadian ini mengakibatkan segala aktivitas yang semula sudah dilakukan dengan tatap muka, kembali dilakukan dari rumah secara daring. Seperti beberapa sekolah yang sudah kembali menerapkan pembelajaran secara online atau PJJ. Hal ini dilakukan karena kekhawatiran terhadap peningkatan kasus Covid-19 yang belum bisa dikendalikan kembali.

Bobroknya sistem karantina, diduga menjadi faktor utama Indonesia Kembali dihantui virus yang akrab disapa Corona. Pernyataan ini juga pernah disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Profesi, Penghimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia (PAEI), yaitu Masdalina Pane.

Masdalina menyampaikan bahwa, varian omicron ini berasal dari luar negeri, banyaknya permainan kotor saat proses karantina membuat varian ini masuk dan menyebar kedalam bumi pertiwi.

“Sudah ada diskresi pengecualian untuk orang terhormat, adanya pungutan liar, serta pengurangan masa karantina, membuat peningkatan kasus pandemi di Indonesia menjadi sempurna”, pungkas Masdalina. (detik.com)

Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo, pun tidak tinggal diam ketika mengetahui kejadian yang mengganjal saat proses karantina, ia meminta agar Kapolri mengusut sampai tuntas tindakan-tindakan nakal yang dilakukan oknum-oknum dalam keberlangsungan karantina.

“Harus disiplin dalam melakukan penjagaan dipintu-pintu masuk, dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari laur negeri, saya masih mendengar dan saya minta kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada dikarantina, saya juga sudah mendengar langsung komplain dari orang asing ke saya terkait ini”. tegas Presiden yang akrab disapa Jokowi.

Langkah Jokowi patut diacungi jempol dan didukung, karena memang kejadian ini tidak bisa dibiarkan berlaru - larut, harus segera diusut dan diselesaikan dengan tuntas, sehingga pelaku curang pada saat karatina bisa hilang. Di samping lonjakan kasus Covid-19 yang belum bisa dikendalikan, pemerintah sedang aktif dan gencar - gencarnya melanjutkan pemindahan ibu kota baru atau yang disebut Ibu Kota Nusantara (IKN).

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pemerintah memang memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimatan Timur atas berbagai pertimbangan. Saat ini, pemerintah tancap gas untuk merealisasikan keinginannya itu, bahkan Jokowi telah menargetkan pemindahan ibu kota baru sesegera mungkin. Jokowi menginginkan bahwa, ibu kota baru sudah pindah sebelum tanggal 16 Agustus 2024.

Tidak hanya itu, seiring dengan pindahnya ibu kota, kantor pemerintahan juga akan ikut pindah, sehingga para Pegawai Negeri Sipil (PNS) mau tak mau harus mengikuti mekanismenya. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Regional 2 Bappenas Mohammad Roundo.

Di tengah semangatnya pemerintah dalam pemindahan ibu kota baru, ada banyak pihak bahkan tokoh penting yang menolak adanya pemindahan ini. 45 tokoh penting ciptakan petisi menolak pemindahan ibu kota, tokoh penting tersebut diantaranya yaitu mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono.

Mereka menganggap bawah, pemindahan ibu kota saat pandemi ini dirasa kurang efektif, karena pembangunan dalam pemindahan ibu kota tentunya dapat memakan banyak biaya. Mereka menilai seharusnya pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 yang semakin hari kian meningkat. Pemerintah juga seharusnya lebih memperhatikan infrastruktur yang masih buruk, seperti jembatan di pedesaan dan sekolah yang ada di pelosok.

Selain adanya petisi penolakan pemindahan ibu kota, undang-undang mengenai ibu kota Nusantara (IKN), juga digugat oleh sekelompok pihak yang mengatas namakan dirinya sebagai Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN). Gugatan ini disampaikan kepada Majelis Konstitusi (MK) pada tanggal 2 Februari 2022. Undang-undang ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena dalam pembentukannya dianggap kurang memperhatikan berbagai aspek.

Perancangan UU ini juga terkesan tertutup dan tidak transparan, padahal pemindahan ibu kota merupakan hal yang besar dan bersangkutan pada berbagai pihak.

“Represi masyarakat yang terlibat dalam pembahasan UU IKN sangat parsial dan holistik, padahal IKN merupakan perwujudan bersama kota negara RI, yang seharusnya dapat lebih memperluas partisipasi pihak-pihak yang berasal dari berbagai daerah, golongan, dan unsur kepentingan masyarakat lain dalam pembahasannya,” kutipan penggugat. (Kompas.com)

Meskipun kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat serta mengancam segala sektor, dan walaupun pemindahan ibu kota banyak menuai kontra dari berbagai pihak. Pemerintah tetap gigih dan konsisten dalam menjalankan misinya tersebut. Teman-teman, perlu kita ketahui dari berbagai polemik yang ada, semuanya sudah diatur dan dirancang sedemikian rupa, dan pastinya terdapat hikmah dibalik itu semua. U

ntuk saat ini, Indonesia bahkan seluruh negara dibelahan dunia tentunya mengharapkan dan mengupayakan agar pandemi Covid-19 bisa dapat dituntaskan, sehingga aktivitas kehidupan kembali normal dan masyarakat tidak lagi dihantui rasa ketakutan terhadap virus.