Antre 13 Tahun: Diplomasi di Balik 221.000 Kursi Jemaah Indonesia
Tulisan dari Ashra Brillyano Dahri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Mamah saya mendaftar haji pada 2017. Kami senang, tapi kesenangan itu langsung bertemu kenyataan: estimasi keberangkatannya baru 2030. Tiga belas tahun menunggu. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, kenapa antreannya sepanjang itu, dan siapa yang sebenarnya menentukan berapa orang Indonesia boleh berangkat tiap tahun?
Jawabannya ternyata bukan kita sendiri. Jumlahnya ditentukan Arab Saudi, dan Indonesia harus bernegosiasi supaya kursinya tidak berkurang. Rasa penasaran itulah yang akhirnya membuat saya memilih kuliah Manajemen Haji dan Umrah.
Untuk 2026, kuota haji Indonesia ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Kedengarannya besar, tapi buat keluarga yang masih antre seperti kami, angka ini terasa sangat dekat. Dari jumlah itu, 201.585 kursi untuk haji reguler dan 17.680 untuk haji khusus. Setiap kursi punya cerita menunggunya sendiri (detik).
Yang menarik, urusan kuota ini dibawa sampai level tertinggi. Presiden Prabowo berkunjung ke Arab Saudi dengan agenda yang salah satunya soal tambahan kuota, karena antrean haji di Indonesia makin panjang. Hasilnya memang bukan tambahan, tapi kuota bertahan dan tidak dipotong. Menurut saya, bertahan pun sudah termasuk kemenangan diplomasi (metrotvnews).
Setelah itu urusannya makin teknis. Indonesia dan Arab Saudi menandatangani kesepahaman yang di antaranya mengatur pembayaran dam secara resmi lewat Adahi dan Nusuk Masar. Ada juga poin soal istitaah kesehatan jemaah. Artinya, kesiapan jemaah sejak dari rumah ikut jadi bahan pembicaraan antarnegara. Saya jadi membayangkan, kelak saat giliran mamah tiba, persiapan seperti ini yang akan menentukan lancarnya perjalanan beliau (kontan; investortrust).
Bayangkan juga betapa rumitnya mengurus puluhan ribu orang sekaligus di negeri orang. Layanan jemaah dibantu dua syarikah, yaitu Rakeen Mashariq Al Mutamayizah dan Albait Guest. Jemaah tinggal di Arab Saudi sekitar 41 hari, dengan rata-rata biaya haji reguler Rp87,4 juta per orang. Satu masalah kecil di lapangan saja bisa jadi catatan besar di mata pemerintah Saudi (fortuneidn; detik)
Dan catatan itu benar-benar ada. Pada 2025, Dubes Arab Saudi di Jakarta pernah menyampaikan nota diplomatik soal catatan penyelenggaraan haji, dan Kemenag menegaskan hal itu tidak berdampak pada kuota. Dari sini saya belajar bahwa diplomasi haji bukan cuma soal meminta kursi, tapi juga membuktikan bahwa kita pantas dipercaya (metrotvnews).
Pendapat saya, pekerjaan rumah terbesarnya ada pada layanan. Kepala BP Haji menyebut Arab Saudi percaya pada manajemen baru perhajian Indonesia. Kepercayaan itu bukan hadiah, tapi harus dirawat dengan layanan yang tertib dan jemaah yang aman. Buat saya ini bukan sekadar bahan kuliah. Setiap kali melihat angka kuota, saya ingat mamah yang masih menunggu giliran. Kursi haji itu amanah, bukan sekadar angka, dan saya ingin ikut memastikan amanah itu dijaga dengan baik (tirto).

