Ketika Anggaran Dipangkas, Siapa yang Menanggung Dampaknya?

Ilustrasi gambar efisiensi anggaran. Sumber: Unsplash.com oleh Makmun Arif

Efisiensi anggaran sering kali terdengar sederhana, yaitu mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak perlu. Namun, persoalannya tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang berhasil dihemat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah pemangkasan dilakukan. Apakah uang yang dihemat benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik?

Pertanyaan tersebut penting karena setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada dasarnya berasal dari sumber penerimaan negara yang juga bersumber dari masyarakat. Karena itu, efisiensi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya mengurangi belanja, tetapi sebagai cara memastikan anggaran digunakan untuk kebutuhan yang paling penting dan memberikan manfaat nyata.

Pemerintah mengambil kebijakan efisiensi melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan efisiensi sebesar Rp306,695 triliun yang terdiri atas Rp256,1 triliun dari belanja kementerian/lembaga dan Rp50,595 triliun dari transfer ke daerah.

Pada dasarnya, efisiensi bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan selama yang dipangkas adalah belanja yang tidak memberikan manfaat nyata. Perjalanan dinas yang berlebihan, kegiatan seremonial, rapat yang tidak mendesak, hingga belanja yang kurang produktif memang layak dievaluasi. Anggaran negara seharusnya digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan habis untuk aktivitas birokrasi.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mengarahkan anggaran kepada kebutuhan nyata masyarakat. Dalam pidatonya pada acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta tanggal 13 Februari 2026, Presiden menyampaikan bahwa kekurangan infrastruktur harus ditangani dan kebutuhan pangan masyarakat harus dijawab. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyebut penghematan anggaran lebih dari Rp300 triliun pada tahun pertama pemerintahannya dialihkan untuk mendukung program produktif, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, persoalannya muncul ketika efisiensi tidak hanya menyentuh belanja pemerintah pusat, tetapi juga transfer ke daerah. Pemerintah kemudian menetapkan penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi
Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Bagi pemerintah daerah, kondisi ini menjadi tantangan karena ruang fiskal berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap ada.

Pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan tersebut tidak ikut berkurang hanya karena anggaran mengalami efisiensi. Jalan yang rusak tetap harus diperbaiki, puskesmas tetap harus memberikan pelayanan, dan anak-anak tetap membutuhkan akses pendidikan.

Pendidikan menjadi salah satu contoh yang perlu diperhatikan. Efisiensi anggaran berdampak pada sejumlah program pendidikan. Pada pendidikan dasar dan menengah, anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalami penyesuaian sekitar Rp7,2 triliun setelah rekonstruksi anggaran, sebagaimana diberitakan Tempo pada 2025. Pada pendidikan tinggi, Kompas juga mencatat adanya penyesuaian terhadap sejumlah program, termasuk Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan beberapa program beasiswa.

Apakah penghematan tersebut otomatis menjadi masalah? Tentu tidak. Jika anggaran yang tidak produktif dipangkas dan kemudian dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, efisiensi justru dapat menjadi kebijakan yang tepat. Masalahnya adalah ketika keberhasilan efisiensi hanya diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dipotong, tanpa melihat apa yang terjadi setelahnya.

Hal serupa dapat dilihat pada sektor kesehatan dan pembangunan manusia. Pada Maret 2025, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri membahas dampak efisiensi terhadap program percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Dalam rapat tersebut disebutkan bahwa sejumlah kegiatan menjadi lebih terbatas akibat efisiensi sehingga pemerintah mendorong pemanfaatan platform media online sebagai salah satu strategi yang lebih hemat.

Penghematan memang penting, tetapi pemerintah perlu memastikan bahwa strategi tersebut tidak menurunkan kualitas pelayanan. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat diselesaikan hanya dengan mengurangi kegiatan atau mengganti metode pelaksanaan. Ada pelayanan yang membutuhkan anggaran, tenaga, fasilitas, dan keberlanjutan program.

Di sisi lain, hasil efisiensi juga diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah menyebut penghematan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung program-program produktif, termasuk MBG. Pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tentu penting. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa prioritas baru tidak mengurangi kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Anak yang mendapatkan makanan bergizi tetap membutuhkan ruang kelas yang layak. Mahasiswa tetap membutuhkan akses pendidikan. Masyarakat tetap membutuhkan puskesmas yang berfungsi dengan baik. Daerah tetap membutuhkan jalan dan jembatan. Artinya, persoalan anggaran bukan sekadar memilih program mana yang penting, tetapi bagaimana pemerintah memastikan berbagai kebutuhan dasar tetap mendapatkan dukungan yang memadai.

Di sinilah efisiensi anggaran perlu dilihat sebagai pilihan kebijakan, bukan sekadar pemotongan belanja. APBN pada akhirnya mencerminkan pilihan pemerintah mengenai persoalan mana yang dianggap penting, masyarakat mana yang perlu dilindungi, dan pembangunan seperti apa yang ingin dicapai.

Setiap daerah juga memiliki persoalan yang berbeda. Ada daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, ada yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, ada yang membutuhkan penguatan layanan kesehatan, dan ada pula yang harus memperluas akses pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan ruang fiskal untuk menentukan prioritas sesuai dengan kondisi masyarakatnya.

Pemerintah pusat perlu memastikan efisiensi tidak berubah menjadi beban baru bagi daerah. Jangan sampai pemerintah pusat berhasil menghemat anggaran, tetapi pemerintah daerah justru kesulitan mempertahankan kualitas pelayanan publik karena keterbatasan anggaran.

Daftar Pustaka:

bangda.kemendagri.go.id. (2025). Pemerintah Bahas Dampak Efisiensi Anggaran dan Rencana Pengukuran Kinerja dalam Rapat Terbatas.

kompas.com. (2025). Anggaran Pendidikan Kena Imbas Efisiensi, Apa Saja Rinciannya?

setkab.go.id. (2026). Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Efisiensi Anggaran dan Pemberantasan Korupsi.

tempo.co. (2025). Pemangkasan Anggaran Kemendikdasmen dari Rp 8 Triliun jadi Rp 7,2 triliun usai Rekonstruksi.

Diva Nura Asmara, mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Riau.