Benarkah Pertumbuhan Ekonomi Menunjukkan Kesejahteraan Masyarakat?
International Relations - International Political Economist - Young Scholars Initiative - Senior researcher at AsianScenarios - Dosen Hubungan Internasional Universitas Bakrie
Tulisan dari Asmiati Malik PhD tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPerlu diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi yang sustain akan membawa pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di mainstream ekonomi sendiri dapat dilihat dari performa Gross Domestic Product atau (GDP) yang merupakan perhitungan pertumbuhan ekonomi dari segi pendekatan moneter.
Pendekatan konsep ini pertama kalinya diperkenalkan oleh Sir William Petty, yang merupakan seorang yang ahli di banyak bidang, khususnya pada bidang statistik dan politik-ekonomi. Dia merupakan 'bapak' dari ekonomi statistik dan akuntansi nasional, dan berkebangsaan Inggris
Dia mengembangkan teori nilai buruh yang dijabarkan dalam bukunya Treatise of Taxes and Contribution di tahun 1662. Di bukunya tersebut, Petty menjelaskan survei yang komprehensif tentang struktur pembiayaan publik yang didasarkan pada inovasi pembiayaan yang efisien, efektif dan berkeadilan, dan cara meningkatkan pendapatan pajak.
Pemikiran Petty kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Charles Davenant yang juga berasal dari Inggris. Davenant sendiri adalah seorang ahli Mercantilist Economy yang melihat perdagangan internasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pemikiran Davenant ini banyak memengaruhi tokoh ekonomi modern termasuk Paul Krugman, yang memenangkan Nobel Prize di tahun 2008 dibidang ekonomi atas kontribusinya terhadap teori perdagangan internasional dan ekonomi geografi baru.
Tokoh lain yang banyak mengadopsi pemikiran Petty dan Davenant adalah Simon Kuznets yang dianggap mengembangkan konsep modern GDP yang diperuntukkan untuk Kongres Amerika di tahun 1934. Simon Kuznets adalah seorang ahli ekonomi dan statistik yang berasal dari Rusia dan mengenyam pendidikan di Columbia University, Amerika Serikat.
Kuznets banyak meneliti pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan metode kalkulasi besaran dan perubahan pada pendapatan ekonomi nasional atau juga dikenal dengan statistik ekonomi nasional. Namun, Kuznets bukanlah satu-satunya pionir teori modern GDP tapi ada tokoh lain seperti Paul Studenski yang mengembangkan lebih sempurna di dalam bukunya The Income of Nations di tahun 1958.
Paul Studenski sendiri menekankan pengukuran ekonomi nasional yang harus disesuaikan dengan konteks waktu dan sejarah berdasarkan pada pengukuran fiskal, kebutuhan pajak, perubahan teknologi, dan perubahan struktur dari transisi ekonomi pertanian ke industri manufaktur.
Penggunaan Konsep GDP dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
Konsep GDP sebenarnya baru populer setelah tahun 1990 di Amerika Serikat. Konsep yang banyak dipakai sebelum itu adalah Gross National Product yang banyak dibahas secara ekstensif di dekade 1930-1940 dan pada saat yang sama Perang Dunia ke-II sedang berlangsung.
Kenapa pendekatan GDP baru populer setelah 1990? Hal itu disebabkan karena untuk menghitung GDP dibutuhkan data statistik yang dikumpulkan secara administratif oleh negara. Proses pengumpulan data ini membutuhkan banyak biaya dan tentunya tenaga yang ahli dan terpercaya.
Di samping itu, dibutuhkan teknologi yang mampu melakukan kalkulasi data dalam jumlah besar. Sedangkan teknologi komputerisasi yang dianggap modern baru diperkenalkan ketika Windows 3.0 diperkenalkan saat virtual memory ditemukan.
Akan tetapi, komputer pada saat itu belum mampu mengolah data yang besar karena perangkat keras komputer masih menggunakan prosesor 12 MHz. Sedangkan pada saat ini sudah mencapai kemampuan 4.20 GHz atau sama dengan 4200 Mhz, atau 350 kali lebih cepat dibandingkan dengan 28 tahun yang lalu.
Sekarang konsep GDP menjadi bahasan yang wajib dan pasti ada di awal-awal bab di textbook ilmu ekonomi dan dikembangkan oleh mainstream ekonomi. Pada dasarnya komponen GDP dilihat dari konsumsi, investasi, belanja pemerintah, serta besaran impor dan ekspor.
Oleh mainstream economist, GDP menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat dengan argumentasi bahwa GDP per orang merefleksikan rata-rata pendapatan dan pengeluaran seseorang, karena dalam hukum ekonomi mainstream, pendapatan yang tinggi akan diikuti dengan pengeluaran yang tinggi pula. Jadi indikator utama yang digunakan di sini adalah harga.
Pendekatan GDP adalah pendekatan yang abstrak dan tidak reflektif pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Pendekatan yang terkesan sangat sederhana ini mengabaikan banyak faktor, seperti nilai, lingkungan, kondisi emosional, dan psikologi oleh masyarakat.
Sehingga pendekatan ini tidak reflektif digunakan untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan besaran GDP sering tidak sejalan dengan keadilan ekonomi seperti tingginya kesenjangan. Hal ini disebabkan indikator harga tidak bisa menjelaskan kesejahteraan masyarakat.
Sama saja ketika pemerintah mengembangkan sistem deteksi ketersediaan barang dan jasa berdasarkan komponen harga. Maka ketika terjadi ada reaksi perubahan harga di pasar, secara impulsif kemudian disimpulkan ada kelangkaan barang dan jasa, sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah bagaimana cara men-supply (impor) barang dan jasa ke daerah tersebut untuk menstabilkan harga.
Padahal belum tentu fluktuasi harga disebabkan karena kurangnya produksi (bukan supply), misalnya saja petani menahan diri untuk menjual hasil produksinya dan menunggu ketika harga barang naik.
Maka indikator yang paling tepat untuk melihat kontur pertumbuhan ekonomi adalah dari segi produksi, bukan harga. Karena produksi mengonstruksi kekayaan ekonomi dan merefleksikan kesejahteraan, akan tetapi harga bisa bersifat bias dan manipulatif.
Inilah yang menjadi masalah utama ketika pendekatan harga menjadi faktor utama untuk membangun ekonomi. Lihat saja banyaknya besaran anggaran belanja negara di sektor pendidikan atau besarnya dana Otsus papua yang bisa dianggap tidak berkualitas karena banyak diselewengkan oleh pejabat negara. Apalagi, bila konsentrasi ekonomi hanya dikuasai dan dikelola oleh beberapa orang saja, sehingga besaran 'kue' ekonomi tidak dinikmati secara menyeluruh dan merata.
Hal inilah yang harus diwaspadai pada besarnya jumlah alokasi dana pada pembangunan infrastruktur nasional dan dana pembangunan desa, karena tidak menutup kemungkinan adanya kebocoran anggaran dan penyelewengan dana. Terlebih, kebanyakan korupsi dilakukan di area penyediaan barang dan jasa, sehingga dibutuhkan partisipasi pengawasan oleh masyarakat secara keseluruhan.