Kenapa Pemimpin dari 'Militer' Buruk untuk Ekonomi Indonesia?

Illustrasi, Photo: Lukman S. Bintoro, Source: AFP

Ajang percaturan politik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari campur tangan orang-orang yang sedang atau telah berkiprah di militer. Terbukti dengan 56% dari proporsi kekuasaan tertinggi dikuasai oleh orang-orang yang berasal dari militer seperti Suharto dan SBY. Kalaupun kekuasaan yang tertinggi bukan dari militer akan tetapi king maker-nya tidak lepas dari dukungan orang-orang yang berasal dari militer.

Campur tangan militer di politik adalah hal yang lumrah dan biasa terjadi baik di negara-negara dunia ke-tiga ataupun negara-negara maju. Di negara dunia ketiga atau negara yang kualitas demokrasinya masih lemah, campur tangan militer digunakan sebagai shield atau tameng untuk menjaga keutuhan bangsa melalui hard power seperti misalnya di Korea Utara, Mesir, Ethopia, Zimbabwe, dan Thailand.

Sedangkan di negara maju, campur tangan militer di politik digunakan untuk ekspansi pengaruh ke negara-negara lain seperti misalnya Amerika Serikat. Meskipun pada faktanya tidak semua negara maju didominasi oleh orang-orang yang berasal dari militer seperti misalnya Singapore, Taiwan, dan Iceland. Hal ini lebih disebabkan karena ekonomi negara-negara tersebut digerakkan dari sektor industri jasa.

Negara-negara yang maju di sektor jasa, adalah negara yang sudah professional dalam management sumber-dayanya, sedangkan negara-negara di mana militer masih memiliki peran yang cukup dominan biasanya perekonomiannya masih ditopang oleh institusi ekonominya yang bersifat ekstraktif.

Militer Buruk Untuk Ekonomi

Daron Acemoglu, Professor Ekonomi dari Massachusetts Institute of Technology menjelaskan ekonomi ekstraktif sebagai ekonomi yang sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam, dan ditandai dengan tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang rendah. Perekonomiannya juga masih bertumpu pada sektor pertanian dan sektor pertambang.

Di negara yang bersifat ekstraktif, kepemilikan sumber-sumber kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian orang saja.

Patut diketahui bahwa kepemilikan kekayaan memiliki korelasi sangat kuat dengan kontrol pada faktor-faktor produksi.

Dalam bahasa sederhananya, sebagian kecil orang-orang tersebut adalah pemilik keran ekonomi, sehingga dengan mudah mengatur dan bermain di ajang politik tingkat tinggi.

Ini bisa diliat dari tokoh-tokoh dari militer yang bermain di ajang percaturan politik di Indonesia, hampir semuanya di-backup dengan kemampuan ekonomi, yang kalau ingin ditakar dengan logika sederhana, bagaimana mungkin seorang yang notabene secara full time berkerja sebagai tentara bisa mengumpukan pundi-pundi kekayaan yang begitu luar biasa.

Kalaupun ada aktor dari militer yang bisa bermain di ajang politik dengan kemampuan ekonomi 'biasa', sudah hampir bisa dipastikan bahwa ada 'pemodal' yang membiayai biaya logistik politiknya. Tentunya si 'pemodal' ini tidak membantu dengan sukarela akan tetapi sudah ada hitungan pasti, keuntungan yang akan diperoleh ketika orang yang didukungnya bisa mendapatkan kekuasaan.

Dengan kemampuan modal yang besar serta ditunjang dengan prinsip 'loyalitas' yang melekat di militer dan kepatuhan terhadap senior ataupun pemimpin, secara tidak langsung mereka sebenarnya sudah memiliki kemampuan marketing yang luar biasa.

Di dalam teori marketing ini dikenal dengan word of mouth (Dari mulut ke mulut), sebuah strategi marketing paling ampuh secara psikologis, karena hanya barang yang memiliki brand loyaltymampu membuat konsumennya mampu mempromosikan barang tersebut secara sukarela dan bekerja di bawah alam sadarnya. Di dunia bisnis hanya merek-merek seperti Apple, Microsoft, Samsung, IBM dan merek-merek besar lainnya yang mampu mengembangkan marketing dengan cara word of mouthdengan sukses.

Kemampuan yang lain yang dimiliki oleh orang yang berasal dari militer adalah mereka dilatih dari sejak awal tentang strategi perang yang sebenarnya sangat mirip dengan kemampuan berpolitik. Karena pada dasarnya politik sendiri adalah power,dan dalam perang siapa yang memiliki power paling besar dialah yang akan muncul sebagai pemenang.

Kelemahan negara-negara yang dipimpin oleh orang-orang dari latar belakang militer biasanya tidak memiliki kemampuan untuk memajukan sektor ekonomi karena mereka terlalu disibukkan untuk mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan orang-orang yang sudah setia kepadanya. Sehingga seleksi penugasan pengelolaan dan managemen cabang-cabang ekonomi/produksi yang penting bagi negara diberikan kepada 'aktor' yang memiliki keterkaitan pribadi dengan pemilik kekuasaan.

Akibatnya, anda akan melihat pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas, karena prinsip pengelolaannya tidak didasarkan pada prinsip good governance atau tata kelola yang baik.

Perbandingan Kasus

Trus bagaimana dengan negara yang notabene 91% pemerintahannya atau kekuasaan tertingginya hampir semua berasal dari militer contohnya Korea Selatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chunhyo Kim yang kemudian ditulis dalam bukunya yang berjudul: Samsung, Media Empire and Family: A Power Web, mengungkapkan bahwa politik di Korea Selatan tidak bisa dilepaskan dari politik uang (Money Politik) yang melibatkan penguasa dan pengusaha. Besarnya kontribusi perusahaan keluarga atau biasa dikenal dengan chaebols mencapai 58% dari total Gross Domestic Product (PDB) Korea Selatan di tahun 2015.

Besarnya pengaruh pengusaha ini memberikan hubungan simbiosis mutualisme, atau hubungan saling menguntungkan antara pemerintah dengan pengusaha, sehingga pembangunan infrastruktur ekonomi dibuat bukan secara murni ditujukan untuk kepentingan rakyat akan tetapi untuk memenuhi kepentingan para pengusaha.

Akibatnya hampir seluruh cabang ekonomi dikuasai oleh perusahaan besar, dan sangat susah untuk perusahaan baru untuk memulai usaha mereka karena hampir semua jenis usaha telah dimiliki oleh orang-orang tertentu tersebut. Keuntungan dari penguasa didapat dari biaya rent-seeker atau pemenuhan permintaan dari pengusaha, contoh paling baru adalah skandal korupsi yang melibatkan mantan Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye.

Intinya adalah, kemajuan ekonomi Korea Selatan distrir oleh kepentingan perusahaan private bukan pada besarnya peran serta pemerintah. Tapi jangan lupa ekonomi Korea Selatan sudah bertumpu pada industri teknologi modern dan jasa, mereka secara alami tidak memiliki kemampuan sumber daya alam yang cukup, sehingga secara alama faktor penguasaan pada faktor-faktor ekonomi tersingkir secara alami. Ini berbeda dengan Korea Utara di mana mereka cukup kaya dengan sumber daya alamnya termasuk batu bara. Dan masih banyak contoh negara lain di mana kekuasaannya berada ditangan orang-orang militer tapi dampaknya sangat buruk pada ekonomi seperti Mesir ataupun Zimbabwe.

Ini disebabkan aktor-aktor tersebut berkamuflase dari anggota militer sekaligus atau pengusaha, dan ketika telah 'berkuasa' kemudian berkamuflase menjadi pengusaha. Sehingga tujuan utamanya bukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tapi didasarkan pada pemenuhan ambisi kepentingan bisnis pribadi dan golongannya