Tawaran Solusi untuk Papua: Pembangunan Inklusif yang Berkemanusian

Demonstrasi Mahasiswa Depan Istana Merdeka (Doc. Pribadi)

Pelecehan yang bersifat rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pekan lalu telah memicu protes besar-besaran di seluruh negeri serta menyebabkan kerusuhan di Manokwari dan Sorong, dua kota besar di bagian timur Papua.

Sebagai seorang peneliti dengan ketertarikan pada kajian Papua, saya menyaksikan aksi protes yang dilakukan di dekat Istana Negara di Jakarta pada Kamis lalu. Para pengunjuk rasa mengutuk pemerintah Indonesia dan menganggap mereka sebagai penjajah karena telah melecehkan dan menganiaya hak asasi manusia warga Papua.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah meminta orang Papua untuk memaafkan insiden di Surabaya dan memerintahkan aparat kepolisian untuk mengambil tindakan tegas pada kasus tersebut demi mengurangi ketegangan. Tapi tampaknya upaya Jokowi gagal karena unjuk rasa masih terus saja berlangsung setelah imbauan tersebut.

Upaya Jokowi untuk memperbaiki hubungan pemerintah dengan masyarakat Papua tampaknya tidak pernah berhasil. Hal ini termasuk upayanya dalam menginisiasi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di Papua.

Saya percaya masalah utama Papua terletak pada pendekatan pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua. Pendekatan ini tidak pernah membuat warga Papua puas.

Papua bergabung dengan Indonesia pada 1963 setelah Perjanjian New York. Perjanjian tersebut memungkinkan terjadinya Referendum 1969 bagi orang Papua untuk menentukan nasib mereka: pilih bergabung atau tidak bergabung dengan Indonesia.

Dari hasil referendum memutuskan Papua bergabung dengan Indonesia. Keputusan tersebut dianggap tidak adil oleh sebagian orang Papua karena meski referendum berada di bawah pengawasan PBB, referendum tersebut hanya melibatkan 1.022 delegasi yang dipilih oleh pihak berwenang di Jakarta.

Gerakan separatis kemudian muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan warga Papua terhadap hasil referendum.

Untuk menekan kelompok pemberontak tersebut, pemerintah telah mengerahkan pasukan militer di daerah-daerah konflik. Sedangkan di wilayah yang non-konflik, pemerintah hanya melibatkan elit lokal dalam program-program mereka. Pihak-pihak yang mereka tahu bisa diajak untuk bekerja sama.

Kedua pendekatan ini memiliki kekurangan. Pendekatan militer hanya menciptakan ketakutan dan kebencian, sedangkan pendekatan terpusat hanya mencapai beberapa orang saja yang berkuasa.

Data terbaru menunjukkan bahwa total populasi di Papua sudah mencapai 4,32 juta orang yang tersebar di dua provinsi, Papua dan Papua Barat.

Saya berpendapat bahwa satu-satunya solusi untuk menyelesaikan masalah di Papua adalah pemerintah segera mengadopsi pembangunan inklusif untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

Demonstrasi Depan Istana Merdeka (Doc. Pribadi)

Pembangunan inklusif

Istilah pembangunan inklusif dirunut dari idenya Amartya Sen tentang pertumbuhan inklusif. Ekonom India tersebut berpendapat bahwa pemerintah dapat mencapai konsep pertumbuhan dengan meningkatkan kesetaraan dan mengurangi ketimpangan antara yang miskin dan kaya.

Dan pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tapi juga aspek sosiologis termasuk akses pada layanan publik, keamanan, pemenuhan hak asasi manusia, dan rasa adil.

Penelitian juga menghubungkan pertumbuhan inklusif dengan kesejarahteraan masyarakat, termasuk kebahagian mereka. Pertumbuhan yang bersifat inklusif tercapai jika semua masyarakat merasa bahagia.

Ini berarti pertumbuhan inklusif memastikan orang bisa puas secara ekonomi dan emosional.

Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan inklusif ini pada perumusan kebijakan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, tidak hanya elit di Jakarta dan Papua tapi juga pemimpin lokal, cendekiawan Papua, para aktivis, dan masyarakat adat.

Dengan melibatkan semua orang tersebut, orang Papua bisa memiliki hak untuk bisa memutuskan pendekatan pembangunan yang terbaik yang sesuai dengan aspirasi, budaya, dan keinginan mereka.

Pendekatan pemerintah tidak tepat

Pendekatan inklusif dapat mengganti kebijakan-kebijakan Jokowi pada Papua yang hanya berpusat pada capaian indikator ekonomi.

Pemerintah telah mengucurkan begitu banyak uang untuk membangun wilayah tersebut. Pemerintah terus meningkatkan dana yang dikenal sebagai dana otonomi khusus untuk Papua dan Papua Barat. Dana otonomi tersebut sudah meningkat 508% dari Rp1,38 triliun pada 2002 menjadi Rp8,4 triliun pada 2020.

Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Rp13 triliun untuk pendanaan proyek infrastruktur pada 2020.

Tetapi protes yang mengarah pada kekerasan yang berlangsung beberapa hari belakangan ini menunjukkan bahwa uang saja tidak cukup.

Jokowi boleh saja memenangkan 80% suara Papua selama pemilihan presiden lalu tapi ia masih dianggap gagal dalam mendapatkan kepercayaan dari orang Papua untuk pemerintahannya.

Hal ini karena pemerintah gagal membuat orang Papua bahagia secara emosional.

Meskipun triliunan rupiah anggaran telah dialokasikan untuk pembangunan, Papua terus merasa tertekan dan dilecehkan.

Trauma tersebut adalah hasil dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer sejak rezim Orde Baru. Presiden Suharto mengerahkan tentara untuk menjinakkan kelompok-kelompok pemberontak di Papua serta untuk memastikan program-program pembangunannya berjalan sesuai dengan perencanaan.

Wawancara saya baru-baru ini dengan penduduk Papua pada Agustus 2019 mengungkapkan bahwa praktik militer tersebut masih ada. Militer telah melebarkan sayap operasi mereka dengan bekerja untuk pengusaha demi melindungi aset mereka di Papua. Wawancara saya juga mengungkapkan bahwa beberapa bagian dari mereka melaksanakan operasinya dengan mengancam penduduk setempat.

Sayangnya, pemerintah tidak pernah menyelesaikan masalah HAM dalam rencana pembangunan mereka.

Pemerintah selalu memilih hanya melibatkan elit–pemimpin lokal dan kepala suku–tapi gagal untuk mendengarkan suara dari akar rumput.

Saya percaya bahwa satu-satunya cara agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan politik dan pembangunan di Papua adalah pemerintah harus menggunakan pendekatan inklusif pada program pembangunannya dengan memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Warga Papua harus bisa merasa aman hidup di tanah mereka sendiri dan bebas dari tindakan diskriminasi.

Asmiati Malik, Adjunct assistant professor, Universitas Bakrie.

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.