Resolusi Politik Partai Politik Tahun 2022

Asrizal Nilardin (Wakil Direktur Analisis Kebijakan Publik LKBHMI PB HMI, Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia)

ilustrasi: https://unsplash.com/photos/UL0ll-18ItU

Setiap penghujung tahun, telah menjadi tradisi banyak orang menyusun visi dan harapan dalam anasir-anasir resolusi. Kebiasaan itu dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi sepak terjang setahun sebelumnya disertai proyeksi perubahan. Dalam konteks bernegara, Indonesia memerlukan formulasi proyeksi perubahan yang memadai untuk menata tahun politik 2022 guna memastikan kualitas demokrasi sebagai daulat rakyat tidak (semakin) mengalami kemerosotan.

Tahun 2022 akan menjadi tahun yang sesak akan hingar-bingar politik. Pemanasan menuju Pemilu 2024 memang telah dimulai setahun terakhir. Kendati dalam suasana tegang Covid-19 yang mengancam nyawa, manuver politik calon kandidat telah masif merajut senyawa. Baliho-baliho berukuran jumbo para elite politik terpajang di jejeran baliho iklan makeup rias kecantikan. Jumlahnya di tiap simpang lampu merah hampir mengalahkan jumlah poster-poster iklan jasa sedot WC yang kerap ditempel di tiang-tiang listrik.

Akhir tahun 2021, deklarasi dukungan menggaung seantero nusantara. Dari deklarasi relawan yang sekadar mengawang peluang, hingga institusi agama ikut mengeluarkan ijtima yang kian meningkatkan eskalasi. Deklarasi atau ijtima memang bukan langkah formal dalam format politik Indonesia. Tapi kekuatan brandingnya sedikit banyak akan mempengaruhi psikologi pemilih. Secara tidak langsung akan menguntungkan dari segi elektabilitas.

Peluang dan elektabilitas calon presiden telah dirilis beberapa lembaga survei. Persaingan lima teratas diisi oleh Gubernur dan Menteri. Beberapa nama yang mentereng dan berpeluang besar, mayoritas bukan dari elite partai politik. Tetapi memiliki tingkat elektabilitas yang mengungguli ketua partai sekalipun. Seperti hasil survei KedaiKopi yang digelar 16-24 November 2021, Nama Anies Baswedan berada di papan teratas dengan perolehan 37,4 persen, disusul Ganjar Pranowo 34,3 persen, Ridwan Kamil 13,8 persen, dan Khofifah Indar Parawansa 7,3 persen.

Sementara survei Populi Center yang digelar 1-9 Desember 2021, menempatkan Ganjar Pranowo pada persentase dukungan paling tinggi dengan perolehan 58,3 persen. Posisi kedua, ada Anies Baswedan dengan persentase sebesar 47,3 persen. Ketiga, diisi oleh ketua partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan persentase perolehan sebesar 46,6 persen. Keempat ada Erick Thohir dengan dukungan 27,5 persen, dan kelima, Puan Maharani dengan persentase 17,5 persen.

Hasil teratas dari survei belakangan relatif didominasi oleh kalangan yang bukan dari elite partai. Hanya nama Prabowo Subianto satu-satunya representasi dari ketua partai yang masuk deretan survei (survei Populi Center). Itu pun elektabilitasnya masih berada di bawah nama Anies dan Ganjar. Padahal beberapa partai politik masif mempromosikan figur ketua umum. Elektabilitas Prabowo Subianto, ketua umum partai Gerindra sebagai efek domino atas keterlibatannya dalam kontestasi pilpres 2014 dan 2019.

Sementara elektabilitas ketua umum partai lain tidak masuk dalam bursa deretan teratas hasil survei. Peristiwa ini mengindikasikan ada spektrum anti-klimaks kepercayaan publik terhadap institusi partai politik. Survei Parameter Politik Indonesia menggambarkan, kepercayaan publik terhadap perbaikan kinerja partai politik berada pada level yang rendah. Tingkat optimismenya hanya berkisar 5,1 dari skala 0-10. Secara simultan, semakin rendah nilainya maka semakin buruk pula kepercayaan publik terhadap institusi partai politik.

Rendahnya kepercayaan publik terhadap perbaikan kinerja partai politik merupakan fenomena yang mengkhawatirkan masa depan demokrasi (representative democracy). Dalam demokrasi perwakilan, partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberlangsungan Pemerintahan negara. Presiden sebagai kepala eksekutif diusulkan oleh partai politik sebelum dipilih oleh rakyat. Begitu pula, DPR sebagai wakil rakyat juga dipilih dari calon yang diusulkan oleh partai politik. Secara makro, hampir setiap kebijakan strategis negara ditentukan oleh partai politik.

Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, efektivitas, dan optimalisasi peran dan fungsi partai politik akan menentukan kualitas demokrasi. Resolusi pembenahan kinerja partai politik perlu diarahkan pada usaha sadar untuk mewujudkan prinsip daulat rakyat terlembaga dalam setiap kebijakan strategis politik. Rendahnya kepercayaan publik terhadap perbaikan kinerja partai politik sebagai dampak dari aktivitas partai yang jauh dari kehendak konstituen.

Jangan sampai eksistensi dan jargon merakyat hanya hadir pada momentum kontestasi politik (Pemilu dan Pilkada). Demokrasi prosedural tidak boleh mengabaikan demokrasi substansial. Makna partai politik sebagai pilar demokrasi ialah menjadi lokomotif atas perwujudan nilai-nilai substansi demokrasi.

Beberapa catatan fenomena tahun 2021 sekiranya dapat menjadi bahan evaluasi perubahan format politik di tahun 2022. Faktor penentunya terletak pada political will partai politik. Menjadi urgensi yang mendesak untuk mengembalikan fungsi strategis partai politik sebagaimana yang dikemukakan Miriam Budiardjo (2008), yakni, fungsi komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengatur konflik politik. Empat fungsi strategis itu perlu dilaksanakan secara konsekuen oleh partai politik dalam memainkan perannya sebagai pilar demokrasi.

Buruknya produk legislasi beberapa tahun terakhir, maraknya korupsi yang dilakukan kader partai politik, langgengnya dinasti politik, kebiasaan buruk politik transaksional, serta bercokolnya oligarki politik dalam tubuh partai politik harus menjadi perhatian serius untuk dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap perbaikan kinerja partai politik. Resolusi politik untuk partai politik tahun 2022 perlu diarahkan pada usaha perbaikan struktural dan kultural di internal partai politik yang sudah kian jauh dari spirit daulat rakyat. Persiapan Pemilu 2024 jangan hanya mengarahkan titik fokus sekadar pada hasrat memenangkan pemilu. Karena pekerjaan rumah yang lebih penting untuk dibenahi ialah meningkatkan kapabilitas, akuntabilitas, dan perbaikan kinerja partai politik sehingga dapat memenangkan daulat rakyat yang sesungguhnya.

Rendahnya kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik mengindikasikan kegagalan partai politik dalam memanfaatkan eksistensinya sebagai pilar demokrasi. Keempat fungsi utama partai politik harus dijalankan secara konsekuen sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap perbaikan kinerja partai politik. Tanpa perbaikan secara struktur dan kultur di internal partai politik, demokrasi sebagai daulat rakyat tidak lebih dari ritual lima tahunan.