Tun Mahathir Mohammad dan PB MABMI Bahas Pemajuan Melayu
Wapemred Harian Merdeka (1993-1994), Pemred Republika (2003-2005), Pemimpin Umum LKBN Antara (2005-2007), Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat (2018-2023)
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Asro Kamal Rokan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTUN MAHATHIR MOHAMMAD dua bulan mendatang, 10 Juli 2025, Insya Allah berusia 100 tahun. Perdana Menteri keempat dan ketujuh Malaysia ini, terlihat segar. Daya ingatnya kuat. Bahkan, ketika Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (PB MABMI) berkunjung ke kantornya di Yayasan Kepemimpinan Perdana di Putrajaya, Rabu (23/4/2025), Tun pulang dengan menuruni 20 anak tangga dari lantai dua ke lantai satu. Tun tidak menggunakan lift yang tersedia. Dalam usia itu pula, Tun masih bisa menyetir mobil dan naik kuda.
Saat PB MABMI yang dipimpin Prof Dr Datuk Seri OK Saidin SH.M.Hum. berkunjung, kalimat demi kalimat masih sangat terususun rapi, begitu pula pendengarannya. Lima delegasi PB MABMI yang bertemu Tun selama sekitar satu jam, mendiskusikan sejumlah topik, khususnya pemajuan harkat dan martabat Melayu. Tun dengan tangkas menjawab berbagai pertanyaan, diselingi canda. Suasana cair dan segar.
Selain OK Saidin, yang hadir dalam pertemuan bermakna tersebut adalah Datuq Adil Fredy Haberham, Faris Saleh Bashel, Syarifah Sufinah SH, dan saya. Kami mendiskusikan problem yang dihadapi Masyarakat Melayu di Sumatera, yang terpinggirkan sejak 1946. Tun terlihat bersemangat.
Pembantaian Puak Melayu
OK Saidin menyebutkan, pada Bulan Maret 1946, sultan-sultan Melayu Sumatera Timur (Langkat, Asahan, Bilah Panei, Kuwaluh Kota Pinang, dan Batau Bara, kecuali Serdang dan Deli) beserta kerabat dan keturunannya dibunuh kaum komunis. Istana dibakar dan dihancurkan, sejumlah perempuan istana dilecehkan, harta-harta Kesultanan dijarah. Istana Sultan Deli dapat diselamatkan dengan bantuan Sultan Perak, Malaysia, yang merupakan kerabat Sultan Deli.
“Salah seorang tokoh besar Melayu yakni Pujangga Besar Tengku Amir Hamzah dibunuh secara keji. Tubuh dan kepalanya ditemukan terpisah. Jasa Amir Hamzah sangat besar bagi Indonesia. Allahyarham salah seorang tokoh penting yang menggagas bahasa Melayu sebagai Bahasa Indonesia yang kemudian dikukuhkan pada Sumpah Pemuda 1928,” ujar OK Saidin, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) tersebut.
Setelah peristiwa pembantaian tersebut, Masyarakat Melayu terpinggirkan. Bahkan, mengalami trauma, takut menunjukkan identitas Melayu. OK Saidin juga menjelaskan, pada Bulan Mei 2018 sejumlah tokoh Melayu bersama Kerabat Sultan Asahan menggali kuburan massal keluarga Kesultanan Asahan, di sumur tua di Sei Dadap Asahan, Sumatera Utara. Dalam kuburan tersebut ditemukan puluhan kerangka keluarga kesultanan Asahan, korban pembantaian 3 Maret 1946.
Pada 1971, kalangan cendekiawan Malayu di antaranya , para Alumnus Universitas asal negeri Belanda dan sejumlah profesor dari Universitas Sumatera Utara , Prof Dr Amin Ridwan, Jenderal Achmad Tahir, Jenderal Raja Sjahnan, Tengku Abunawar Sinar, Prof Bahauddin Darus, Tengku Nurdin, Tuanku Azmy Perkasa Alam, juga OK Salamuddin tamatan Universitas Sorbonne, Prancis, membentuk Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) untuk mengangkat kembali harkat dan martabat Melayu, termasuk berupaya mengembalikan tanah-tanah milik Kesultanan berdasarkan Akta Konsesi.
“Ketika pemerintah pusat memberlakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, tanah milik Kesultanan pun dinasionalisasikan. Ini kan aneh. Tanah-tanah tersebut kan milik pribumi yang dikontrakkan perusahaan Belanda melalui Akta Konsesi. Tanah-tanah tersebut bukan milik perusahaan Belanda. Tapi faktanya, tanah-tanah kesultanan diambil negara dan kini menjadi perkebunan BUMN dan bahkan diperjualbelikan menjadi real estate tanpa seizin Kesultanan Melayu,” ujar OK Saidin.
Tun Mahathir menyimak sejarah tragis tersebut. Pemimpin Malaysia yang masih sangat berpengaruh itu kemudian memperkuat penjelasan OK Saidin. Menurut Tun, dari sejarah yang pernah dibacanya kawasan di sisi timur Sumatera yang dulu mempunyai raja-raja dan negeri-negeri Melayu, yang pada masa perjuangan kemerdekaan kebanyakan dari mereka dibunuh. Bukan saja raja-raja Melayu, hal serupa juga terjadi dengan raja-raja Aceh, karena Kota Banda Aceh dahulu dikenal sebagai Bandar Raja atau Kota Raja.
“Saya tahu itu Kota Raja karena P Ramlee (aktor dan penyanyi Malaysia keturunan Aceh) menyanyikan lagu O Lele (Ulee Lheue) di Kota Raja,” kata Mahathir.
Dari kisah tragedi Kesultanan Melayu tersebut, Tun Mahathir mendorong para akademisi dan sejarawan Malayu melakukan penelitian mandalam dan menulis sejarah Melayu tersebut.
Selain soal kesultanan, OK Saidin juga mendiskusikan aksara Melayu (aksara Jawi) yang dahulu digunakan dalam surat menyurat dan syair-syair. Menurutnya, PB MABMI berusaha mengembalikan aksara Jawi tersebut, karena saat ini aksara tersebut tidak lagi digunakan sebagai mata pelajaran. Nasib aksara Melayu tidak sebanding dengan bahasa Melayu hingga kini terus digunakan. “Nasib aksara Melayu bahkan tidak sebaik aksara Jepang, China, Korea, Arab, India, dan berbagai aksara lain yang digunakan di mesin penerjemah dan komputer,” jelas OK Saidin.
Pentingnya aksara Melayu ini juga disampaikan OK Saidin dalam jamuan makan malam dengan Perdana Menteri kesembilan Malaysia, Datuk Sri Ismail Sabri, dua hari sebelumnya. Menurut Ismail Sabri, di beberapa wilayah Malaysia aksara Jawi masih bisa ditemui dalam menuliskan nama jalan dan nama toko-toko. Jika aksara ini tidak digalakkan lagi, aksara ini akan hilang, terutama di kalangan generasi muda.
Saat menjabat Perdana Menteri, Ismail Sabri gencar mengkampanyekan Bahasa Melayu sebagai Bahasa ASEAN. Bahkan saat berpidato di Majelis Umum PBB, Ismail Sabri menggunakan Bahasa Melayu, bukan Bahasa Inggris. Menurut Ismail Sabri, pelestarian aksara Melayu tersebut sangat perlu digalakkan di sekolah-sekolah.
Keinginan serupa juga dikemukakan pimpinan Gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia (Gapena), yang dikunjungi PB MABMI saat di Malaysia. Gapena yang dipimpin Datuk Haji Zainal Abidin Borhan, bersepakat mengangkat harkat dan martabat Melayu di kedua negara. MABMI dan Gapena juga merencanakan pertemuan dengan melibatkan perwakilan dari negara-negara yang menggunakan Bahasa Melayu, di antaranya Brunei Darussalam, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan.
Kondisi sosial-politik puak Melayu saat ini, sungguh memprihatinkan. Hampir semua Kesultanan Melayu di tidak mendapat penghidupan layak dari aset tanah yang mereka tinggalkan. Istana tidak terawat. Harta dan tanah mereka diambilalih negara, atas nama nasionalisasi, tanpa kompensasi apa pun.
Situasi ini persis seperti dikiaskan Prof Dr Edy Ikhsan, SH.MAM -- salah seorang pengurus PB MABMI -- dalam disertasinya berjudul “Ayam Mati di Lumbung Padi: Kepingan Sejarah Terkuburnya Tanah Adat Orang Melayu di Pesisir Timur”.
Prof Edy Ikhsan melukiskan kondisi ini sebagai “Antan Patah Lesung pun Hilang.” Kiasan ini bermakna, Kesultanan Melayu -- yang menyatakan bergabung dan mengakui Kemerdekaan Indonesia dalam Kongres Raja-raja se-Sumatera di Padang Panjang, 22 s/d25 Desember 1945 – kehilangan semua yang dimilikinya, kekuasaan dan harta.
Mereka telah menjadi sangat tidak berdaya, bahkan terhadap pengusaha dan penguasa yang bermain mata, mendirikan real estate, hotel bintang lima, dan mal super mewah.
Istana Sultan Deli di pusat kota Medan, saat ini tidak terawat, bahkan menunggu saatnya roboh. Siapa yang peduli? Negara tidak hadir membela mereka. Padahal, Kesultanan Melayu tidak minta yang muluk-muluk, di luar hak mereka. Puak Melayu menuntut: Kembalikan hak milik kami...!