Mengintip Isu-isu Terkini: Persiapan Menuju Akhir Debat Pilpres 2024

Ilustrasi Debat. Foto: aerogondo2/Shutterstock

Tidak terasa, akhir dari rangkaian Debat Pilpres 2024 sudah di depan mata. Kita semakin mendekati momentum penting dalam pesta demokrasi yang berlangsung pada Rabu (14/2/2024). Empat sesi debat pilpres 2024 antara calon presiden dan calon wakil presiden yang telah kita saksikan sebelumnya, menjadi saksi perkembangan politik yang kaya, dihiasi oleh berbagai gimik yang mempertajam persaingan.

Antusiasme masyarakat telah terbangun, dan perhatian publik terpaku pada rangkaian debat yang akan mencapai puncaknya dalam Debat Kelima Pilpres 2024. Melansir dari website Komisi Pemilihan Umum (KPU), debat kelima akan dijadwalkan pada Minggu (4/2/2024) dan memiliki tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi.

Mendekati momen penentuan nasib bangsa melalui hak suara kita, adalah suatu keharusan bagi kita sebagai masyarakat awam untuk mengamati debat kelima ini secara cermat. Dalam panggung terakhir ini, debat akan membahas isu-isu krusial yang akan mempengaruhi arah bangsa ke depan. Artikel ini hadir dengan tujuan memberikan pemahaman dan membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang isu-isu penting yang harus diangkat dari tema dan mendapatkan solusi konkret dari para calon presiden pada sesi debat terakhir nanti.

Kesejahteraan Sosial

Ketika membahas topik kesejahteraan sosial, isu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menjadi sangat krusial karena kelompok ini merupakan pihak yang langsung merasakan hambatan dalam pelaksanaan fungsi sosialnya. PMKS merujuk kepada seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang menghadapi kesulitan, hambatan, atau gangguan sehingga kebutuhan hidupnya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial, tidak dapat terpenuhi secara memadai dan wajar.

Hambatan tersebut meliputi kondisi seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan, serta perubahan lingkungan yang kurang mendukung, seperti bencana alam.

Selanjutnya, isu ketidaksetaraan pembangunan antar wilayah di Indonesia tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional dari 73.77 menjadi 74.39 pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan kemajuan dalam dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, peningkatan tersebut tidak merata di seluruh wilayah.

Terpusatnya pembangunan di Jawa dan beberapa wilayah urban menyebabkan keterbelakangan di wilayah lain, terutama di daerah timur Indonesia. Penelitian oleh Indonesia Bureau of Economics Research menunjukkan bahwa ketidaksetaraan pendapatan meningkat secara nasional, khususnya dalam perspektif geografis, dengan variasi yang semakin mencolok antar pulau, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum berhasil mengurangi perbedaan kesejahteraan antar wilayah.

Kebudayaan

Dilansir dari Jendela Kemendikbud, tujuh isu pokok dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia mencakup berbagai aspek. Pertama, adanya pengerasan identitas primordial dan sentimen sektarian akibat hilangnya wawasan kebangsaan, keterbatasan akses pada keanekaragaman budaya, dan kekurangan mekanisme pengelolaan kebudayaan.

Kedua, meredupnya khazanah tradisi dalam gelombang modernitas karena kurangnya perlindungan terhadap ekspresi budaya, hak berkebudayaan, dan hak kekayaan intelektual komunal. Ketiga, disrupsi teknologi informatika dan ketidaksiapan masyarakat menghadapi revolusi Industri 4.0, serta kegagalan memanfaatkan modal budaya untuk inovasi kreatif dalam teknologi informatika.

Isu keempat adalah pertukaran budaya yang timpang, di mana Indonesia hanya menjadi konsumen budaya dunia dan belum memandang kebudayaan sebagai investasi jangka panjang. Kelima, pembangunan berbasis kebudayaan yang belum mencegah penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya karena reduksi kebudayaan menjadi pariwisata tanpa memperhatikan daur hidup alam dan masyarakat adat.

Keenam, ketidakoptimalan tata kelembagaan bidang kebudayaan, termasuk ketidakseragaman nomenklatur birokrasi, ketaktersambungan antar lembaga, dan kurangnya regulasi di tingkat daerah. Terakhir, desain kebijakan budaya yang belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaannya karena ketiadaan sistem pendataan kebudayaan terpadu, akses yang belum merata pada infrastruktur kebudayaan, dan kurangnya tata kelola sumber daya manusia kebudayaan.

Pendidikan

Penting bagi calon presiden untuk mendalami dan mengangkat secara serius isu Kualitas Pendidikan untuk Semua. Isu ini menunjuk pada upaya menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya terbatas pada anak-anak dengan disabilitas, tetapi juga memperhatikan kelompok-kelompok marjinal yang rentan di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan dianggap inklusif, artinya mencakup segenap lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan atau hambatan yang mungkin mereka hadapi.

Diperlukan kebijakan yang tidak hanya mendukung akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa mutu dan kualitasnya dapat dinikmati secara merata oleh semua warga negara. Calon presiden perlu memahami bahwa investasi dalam pendidikan inklusif adalah langkah krusial untuk membangun masyarakat yang beradab dan berkeadilan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan potensi untuk berkembang sepenuhnya.

Teknologi Informasi

Dalam topik teknologi informasi, calon presiden juga diharapkan untuk memperhatikan aspek-aspek seperti peningkatan infrastruktur dan akses internet di daerah terpencil, untuk memastikan bahwa daerah terpencil tidak terpinggirkan dan memiliki konektivitas yang memadai. Kemudian pengembangan digitalisasi dalam pelayanan publik. Transformasi digital dalam penyediaan layanan publik dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, keamanan siber dan privasi data menjadi aspek krusial yang harus dihadapi oleh calon presiden.

Dalam era digital, ancaman terhadap keamanan siber semakin kompleks, dan perlindungan data pribadi menjadi sangat penting. Calon presiden perlu mengembangkan kebijakan yang kuat dan efektif dalam melindungi infrastruktur digital negara, memberikan prioritas pada keamanan siber, dan memastikan privasi data warga negara terjaga dengan baik.

Kesehatan

Penting bagi calon presiden untuk memberikan perhatian khusus pada topik kesehatan dan urgensinya dalam debat. Dalam menyikapi isu ini, calon presiden perlu menggagas kebijakan yang komprehensif dan inovatif untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Hal ini mencakup peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, investasi dalam infrastruktur kesehatan, dan peningkatan ketersediaan obat-obatan yang terjangkau.

Selain itu, calon presiden harus menyuarakan komitmen terhadap langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan kesehatan masyarakat, termasuk penanggulangan pandemi, peningkatan kesehatan mental, dan penanganan masalah kesehatan yang berkepanjangan. Dalam konteks ini, transparansi, koordinasi antar instansi, dan partisipasi aktif masyarakat perlu diutamakan.

Ketenagakerjaan

Isu ketenagakerjaan dalam debat melibatkan komitmen terhadap penciptaan lapangan kerja baru melalui kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, calon presiden harus mengusulkan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Perlindungan hak pekerja harus diperkuat dengan penegakan regulasi ketenagakerjaan yang adil dan efektif. Selain itu, penting juga untuk mengusulkan strategi pengembangan keterampilan guna meningkatkan daya saing pekerja di pasar kerja yang terus berubah. Ini dapat melibatkan investasi dalam pelatihan dan pendidikan vokasional, serta mempromosikan inovasi dalam sektor ketenagakerjaan untuk mendukung adaptabilitas pekerja terhadap perubahan teknologi dan tren ekonomi global.

Sumber Daya Manusia

Dalam menghadapi bonus demografi, yang mencerminkan proporsi besar populasi berusia produktif, calon presiden harus mengarahkan perhatian khususnya pada isu sumber daya manusia. Potensi bonus demografi ini dapat berubah menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik. Ada risiko terjadinya kelebihan jumlah penduduk tanpa keterampilan yang memadai, yang dapat mengakibatkan pengangguran dan ketidaksetaraan ekonomi.

Pentingnya menyikapi bonus demografi dengan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan produktif terletak pada transformasi pendidikan dan pelatihan keterampilan. Diperlukan investasi dalam peningkatan akses dan mutu pendidikan, bersamaan dengan pengembangan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Calon presiden juga harus memperhatikan keterlibatan sektor swasta dan pembentukan kebijakan pro-wirausaha. Mendorong inovasi dan pembentukan usaha kecil dan menengah (UKM) dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, mengurangi risiko kelebihan jumlah penduduk tanpa keterampilan.

Inklusi

Isu inklusi merupakan aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Inklusi mencakup berbagai dimensi, termasuk inklusi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Calon presiden perlu memandang inklusi sebagai pondasi untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam konteks inklusi sosial, komitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan menghormati hak asasi manusia sangat penting.

Berdasarkan laporan PBB yang berjudul Leave No One Behind in Indonesia pada tahun 2022, dapat diidentifikasi beberapa kelompok yang rentan terhadap marginalisasi. Dalam konteks kerentanan di Indonesia, kelompok rentan, seperti orang dengan disabilitas, orang tua, dan warga di daerah pedesaan, diidentifikasi sebagai rentan.

Risiko tertinggi ditemukan pada orang tua, disabilitas, perempuan, janda/duda, dan warga pedesaan dalam pendidikan, pekerjaan informal, dan ketidakamanan pangan. Mereka yang ditinggalkan, terutama orang tua, cenderung tinggal di daerah terpencil dan tidak memiliki rekening tabungan.

Partisipasi politik dan akses teknologi, terutama telepon seluler, lebih rendah di daerah terpencil, dengan orang tua sebagai kelompok yang paling ditinggalkan. Kesehatan rentan terutama bagi orang dengan disabilitas dan orang tua di daerah terpencil.

Sebagai masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi, penting bagi kita untuk memahami dan mengamati secara cermat isu-isu krusial yang telah dibahas. Diharapkan dengan adanya artikel ini memberikan pandangan yang matang dan kritis kepada khalayak terkait dengan tema-tema penting dalam debat Kelima nanti.

Pada debat terakhir nanti, kita berharap para calon presiden dapat menyampaikan solusi konkret yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai pemilih memiliki landasan yang kuat dalam menentukan pilihan, sejalan dengan aspirasi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi bangsa ini.