Meremajakan Birokrasi

ilustrasi foto birokrasi. unsplash.com

Berbicara tentang revolusi mental itu tidak lengkap jika tidak menyinggung yang namanya pelayanan publik atau ASN. Kenapa revolusi mental selayaknya harus dimulai dari birokrasi? Karena birokrasi merupakan alat negara yang kesehariannya mengurus masalah administrasi, dan menjalankan pelayanan, pemerintahan, dan pembangunan. Sederhananya karena tugas pokok dan fungsinya, birokrasi akan jadi tolak ukur terdepan penampilan wajah negara kepada rakyatnya. Sikap dan mental birokrasi yang bersih, melayani dengan profesional tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Sebaliknya yang akan terjadi, Jika birokrasi dipandang korup, pilih kasih, dan tak bisa diandalkan, akan muncul ketidakpercayaan masyarakat kepada negara, mengingat kepercayaan masyarakat kepada negara sangat penting dan krusial dalam berjalannya suatu negara dan perubahan model mental masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kacamata masyarakat kerap kali birokrat berperilaku seenaknya dan cenderung acuh, sifat ini dibuktikan dengan banyaknya ketidakpuasan masyarakat melihat fenomena birokrat yang datang terlambat dan kerap kali memposisikan dirinya sebagai yang dibutuhkan sehingga apapun bentuk pelayanannya yang diberikan kita sebagai masyarakat harus menerima, mengingat tidak ada lagi alternatif lain yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengurus masalah administrasi selain birokrasi atau ASN itu sendiri. Jika kita teropong lebih dalam, kiranya terdapat enam masalah pokok dalam tubuh birokrasi kita. Masalah tersebut antara lain adalah. yang pertama yaitu rendahnya kompetensi pada pegawai birokrasi dugaan itu dibuktikan dengan perilaku birokrat yang asal-asalan dan tidak memperdulikan konsumennya yaitu masyarakat, lalu lemahnya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan reformasi birokrasi, dan adanya intervensi politik dalam struktur birokrasi di daerah dan pusat budaya ini terbentuk dari dari proses perekrutan dan penempatan jabatan yang tertutup, tidak berbasis kompetensi dan kinerja, melainkan pendekatan hubungan baik politik, kekerabatan, kekeluargaan, dan karena mampu membayar, serta kurangnya pengawasan internal dan penegakan hukum di lingkungan birokrasi pusat dan daerah karena ada semacam kesulitan dalam mengembangkan budaya berbagi informasi dan kewenangan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena setiap informasi dan kewenangan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi pegawai birokrasinya lagi-lagi karena mental korup ini merupakan produk dari kelemahan sistem, secara langsung hal ini mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, juga minimnya kesadaran dan keterlibatan publik dalam membangun birokrasi yang baik faktornya banyak program dan kegiatan yang diadakan dan dilaksanakan birokrasi tidak tepat sasaran, lalu yang terakhir yaitu kesulitan aturan hukum dalam pengelolaan birokrasi itu sendiri.

Jika melihat fenomena itu semua, meremajakan birokrasi atau revolusi mental birokrasi adalah suatu keharusan. Lalu apa itu revolusi mental birokrasi? revolusi mental secara bahasa berasal dari dua unsur kata yaitu revolusi yang berarti perubahan dalam skala besar, masif, dan menyeluruh sampai ke sendi-sendi kehidupan. Kemudian dihubungkan dengan kata mental dan mental kita artikan sebagai pola pikir, diharapkan dengan berubahnya pola pikir, sikap, dan kebiasaan, muaranya bisa merubah budaya buruk yang melekat pada birokrasi itu sendiri

Tujuan akhir dari revolusi mental birokrasi adalah terciptanya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif. Dalam praktiknya bersih berarti terbebas dari patologi, terbebas dari korupsi, dan berjalan dalam ruang hampa politik artinya birokrasi terbebas dari campur tangan politik. Kemudian melayani, sebagaimana organisasi yang dibentuk untuk pelayanan pada masyarakat, birokrasi mestinya wajib melakukan pelayanan menyeluruh, serta harus bisa mengetahui kebutuhan konsumen yang dalam hal ini masyarakat, dan yang terakhir yaitu responsif artinya birokrasi harus bisa mengatasi gejala-gejala masalah yang ada pada masyarakat. Untuk mencegah sikap mental birokrasi yang hanya mencari peringkat dan ego sektoral, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu keharusan; Keterbukaan informasi publik akan mendorong dan memaksa birokrasi untuk transparan dan akuntabel, juga keterbukaan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan membantu terbentuknya budaya berbagi data dan informasi antar instansi pemerintahan dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan apapun yang akan kita pakai, inti meremajakan birokrasi adalah mengubah paradigma pegawai pemerintah, dari birokrat yang melayani diri sendiri, melayani atasan, melayani pejabat di atas mereka, menjadi pelayan publik atau melayani masyarakat. Karena hakikatnya peremajaan birokrasi bukanlah soal teknis, melainkan cara pandang, pola pikir di kalangan pegawai pemerintahan itu sendiri. Sudah saatnya kita meremajakan birokrasi kita sekarang agar mimpi Indonesia 2045 bisa kita capai dan bukan hanya sekedar mimpi.