Pakar PBB Minta RI Kaji Ulang Keikutsertaan di Board of Peace, Kemlu: Pembahasan Masih Ditangguhkan
PerbesarPelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, Francesca Albanese, meminta Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaannya dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Ia menilai badan tersebut berisiko mengabaikan suara rakyat Palestina karena tidak memiliki keterwakilan langsung Palestina dalam pengambilan keputusan.
Di tengah kritik tersebut, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan pembahasan mengenai BoP dan International Stabilization Force (ISF) masih ditangguhkan.
“Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF), dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang kepada kumparan, Kamis (29/10).
Yvonne menegaskan, posisi politik luar negeri Indonesia tidak berubah. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan, serta mendorong solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, keterlibatan Indonesia dalam BoP pada dasarnya bertujuan memperkuat peran dan kontribusi Jakarta untuk memastikan kepentingan serta aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas.
Soroti Minimnya Keterwakilan Palestina
Sebelumnya, Albanese menyampaikan kritiknya dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta pada Kamis (22/10).
Ia menilai BoP yang dibentuk Trump berbahaya karena prosesnya dinilai lebih banyak dibentuk oleh Amerika Serikat dan Israel, tanpa suara Palestina yang memadai.
“Saya memahami niat baik Indonesia. Namun, saya tetap berpandangan bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese.
Menurut Albanese, Israel secara hukum tidak seharusnya memiliki peran dalam menentukan masa depan rakyat Palestina. Ia juga mengkritik tidak adanya perwakilan Palestina dalam struktur BoP yang bertugas mengawasi pemerintahan sementara di wilayah Gaza.
“Menunjuk beberapa birokrat di sana-sini adalah sekadar simbolis,” ujarnya.
Pihak BoP sebelumnya membantah bahwa Palestina dikesampingkan. Seorang pejabat badan tersebut menyatakan kepemimpinan dan kepemilikan proses tetap berada di tangan Palestina.
Administrasi sipil dan pemulihan Gaza, menurutnya, dijalankan oleh National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), yang beranggotakan para profesional Palestina dari Gaza.
Albanese juga memperingatkan keikutsertaan Indonesia berisiko merusak hubungan historis Jakarta dengan Palestina, terutama jika aturan dalam badan tersebut ditentukan oleh Israel.
Janji RI Keluar jika Tak Untungkan Palestina
Sementara itu, Indonesia sebelumnya menyatakan bersedia bergabung dalam BoP yang diumumkan Trump pada Januari 2026.
Presiden Prabowo Subianto juga pernah menyatakan Indonesia akan keluar dari badan tersebut jika keikutsertaannya tidak memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.
Selain bergabung dalam BoP, Indonesia telah menyatakan komitmen untuk mengirimkan personel ke Gaza sebagai bagian dari ISF atau pasukan stabilisasi internasional.
Albanese menyarankan Indonesia mempertimbangkan bergabung dengan Hague Group, kelompok negara yang berupaya mendorong penegakan hukum internasional terkait tindakan Israel. Kelompok tersebut antara lain beranggotakan Afrika Selatan dan Malaysia.