Prancis Minta Maaf ke AS Usai Ribut Soal Voting di PBB

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Hasil voting sidang Majelis Umum PBB terkait solusi dua negara untuk Palestina-Israel, Kamis (12/9).  Foto: Angela Weiss/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Hasil voting sidang Majelis Umum PBB terkait solusi dua negara untuk Palestina-Israel, Kamis (12/9). Foto: Angela Weiss/AFP

Prancis meminta maaf kepada Amerika Serikat (AS) setelah perselisihan diplomatik terkait voting di Majelis Umum PBB. Washington menyambut baik permintaan maaf tersebut.

Misi Prancis untuk PBB menyampaikan permintaan maaf melalui pernyataan di situs resminya pada Jumat (11/9).

“Prancis dan Amerika Serikat baru-baru ini mengambil posisi berbeda dalam satu pemungutan suara di Majelis Umum PBB. Perbedaan ini menyangkut satu pemungutan suara, bukan soal pembelaan hak asasi manusia,” demikian pernyataan tersebut, dikutip AFP.

Ilustrasi Gedung PBB. Foto: Drop of Light/Shutterstock

Prancis juga menegaskan perbedaan pendapat itu tidak mengganggu hubungan dekat kedua negara, aliansi historis, maupun kerja sama untuk mendorong perdamaian dan stabilitas.

Permintaan maaf itu mendapat respons positif dari Washington.

“Kami mencatat dan menghargai pernyataan Prancis serta berharap dapat bekerja sama untuk memajukan nilai dan kepentingan bersama,” kata pejabat Departemen Luar Negeri AS kepada AFP dengan syarat anonim.

Perselisihan bermula pada 24 Juli, ketika AS menjadi salah satu dari 10 negara yang menolak memperpanjang masa jabatan Volker Turk sebagai Komisaris Tinggi PBB untuk HAM.

Seusai voting tersebut, misi Prancis untuk PBB mengunggah pernyataan di X yang berbunyi, “AS dulu merupakan mercusuar hak asasi manusia. Tidak lagi.”

Komentar itu memicu kemarahan Washington. Beberapa hari kemudian, perwakilan AS bahkan meninggalkan rapat Dewan Keamanan PBB alias walkout ketika Duta Besar Prancis mulai berbicara sebagai bentuk protes.

Kepala Staf Menteri, Aurelien Lechevallier, di Istana Elysee di Paris, (28/11/2024). Foto: Thomas Samson/AFP

Dampak perselisihan juga merembet ke penunjukan diplomat.

AS menahan persetujuan Aurelien Lechevallier, pilihan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menjadi duta besar berikutnya di Washington, menggantikan Laurent Bili.

Persetujuan AS terhadap calon duta besar Prancis biasanya hanya menjadi formalitas, tetapi proses Lechevallier masih tertahan sejak perselisihan tersebut.