Sugiono Akan Pimpin Delegasi RI di Sidang ke-81 Majelis Umum PBB ke New York

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 3 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, memberikan keterangan dalam press briefing di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (17/7/2026).  Foto: Firda Brillianti/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, memberikan keterangan dalam press briefing di Kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (17/7/2026). Foto: Firda Brillianti/kumparan

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono akan memimpin delegasi Indonesia dalam rangkaian High Level Week Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada 22-28 September 2026.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemlu) RI Yvonne Mewengkang dalam press briefing di kantor Kemlu RI, Jakarta, Kamis (17/9).

Yvonne mengatakan rencana Menlu memimpin delegasi Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, yang masih fokus urusan dalam negeri.

“Arahan Presiden untuk Menlu RI yang di GA (General Assembly) Minggu depan. Dan ini karena Presiden fokus terhadap domestik,” ujar Yvonne.

Menteri Luar Negeri Sugiono saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS di India, Sabtu (12/9/2026). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Indonesia akan membawa sejumlah pesan utama dalam forum tersebut, salah satunya mengenai penguatan ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.

“Dunia saat ini tidak baik-baik saja, dunia saat ini sedang menghadapi guncangan, tekanan, geopolitik, konflik, ketidakpastian ekonomi, and then krisis pangan, energi, perubahan iklim, sampai gangguan rantai pasok,” jelasnya.

Menurutnya, berbagai tekanan tersebut membuat negara tidak bisa hanya mengandalkan sistem global.

“Jadi kita balik dulu ke national resilience, and then we have regional resilience, and then we go to the global resilience,” kata Yvonne.

Bawa Pesan Penguatan Multilateralisme

Dalam rangkaian High Level Week, Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum Sidang Majelis Umum PBB serta pertemuan tingkat tinggi MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan sejumlah agenda lainnya.

Indonesia juga akan membawa pesan mengenai penguatan multilateralisme, inklusivitas, perdamaian dunia, Palestina, reformasi PBB, serta penguatan negara-negara Global South.

Yvonne mengatakan Indonesia ingin memastikan kerja sama multilateral menghasilkan langkah yang konkret, bukan hanya menjadi konsep.

“Pentingnya PBB dan sistem multilateral, kerja sama antarnegara, penghormatan terhadap hukum internasional, dan juga Piagam PBB, penyelesaian konflik secara damai, dialog, negosiasi sebagaimana values yang kita punya dan selalu majukan selama ini,” ujarnya.

Dorong Pencalonan RI di DK PBB

Di sela rangkaian agenda tersebut, pemerintah RI juga akan menggelar resepsi diplomatik di New York sebagai bagian dari kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029–2030.

Yvonne mengatakan Indonesia akan membawa rekam jejak kontribusi dalam peacekeeping, peacebuilding, serta kerja sama multilateral.

“Indonesia ingin menjadi bridge builder, membangun common ground, menjaga dialog di dalam council itu, dan mencari practical solutions. And we will bring the voice and priorities of the Global South,” katanya.

Menteri Luar Negeri RI Sugiono dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/5/2026). Foto: Dok. Kemlu RI

Menurut Yvonne, Indonesia tidak ingin sekadar mendapatkan kursi di DK PBB, tetapi juga memberikan kontribusi nyata selama menjalankan mandat tersebut.

Sementara itu, Sidang sesi ke-81 ini resmi dibuka di Markas Besar PBB, New York, pada Selasa (8/9) lalu oleh Presiden Sidang, Khalilur Rahman dari Bangladesh.

Mengangkat tema “Memulihkan Kepercayaan, Mengelola Transformasi: PBB yang Memberikan Hasil Nyata bagi Semua”, presidensi berfokus pada enam prioritas utama, yaitu perdamaian keamanan, pembangunan berkelanjutan, aksi iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital dan AI, juga reformasi PBB.