Revolusi 1848, Manifesto Lamartine, dan Jatuhnya Metternich
Lulusan Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran. Tertarik dengan isu-isu politik dan keamanan internasional, geopolitik, diplomasi, sejarah internasional dan regional, serta sastra.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Adrian Aulia Rahman tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarRamalan Alexis de Tocqueville menjelma nyata, Eropa diguncang Revolusi 1848. Tatanan politik Eropa buah karya Tsar Alexander I dan Metternich sejak 1815 bagai rumah kartu yang tertiup bayu: hancur seketika. Di Prancis, monarki Juli menamatkan riwayatnya dan kini kekuasaan berpindah tangan kepada seorang sejarawan yang kemudian menjadi menteri luar negeri Republik Kedua: Alphonse de Lamartine. Di tengah gejolak keruntuhan tatanan lama, Lamartine mengeluarkan manifesto revolusioner yang menusuk jantung status quo, dimana disana dinyatakan bahwa Prancis menolak Perjanjian 1815. Paralel dengan itu, di Wina, negarawan konservatif yang agung dipaksa turun dari kekuasaannya, dunia menyaksikan akhir dari karir Klemens von Metternich dan tatanan politik Eropa yang diciptakannya.
Revolusi
Bermula dari runtuhnya sebuah kekaisaran yang ‘mengangkangi’ hampir seluruh Eropa. Miskalkulasi strategis serangan Napoleon Bonaparte ke Rusia pada 1812, menandai awal runtuhnya imperium sang Kaisar. Kegagalan serangan Napoleon ke Rusia, membuatnya terpaksa menarik mundur Grande Armee, dan memicu kembalinya koalisi anti Prancis. Dimulai dengan Traktat Kalisch antara Prusia dan Rusia pada 1813, yang menjadi dasar untuk menghancurkan hegemoni Napoleon di Eropa Tengah.
Menteri Luar Negeri Austria Klemens von Metternich bersama dengan Tsar Alexander I yang memulai pukulan balasan menuju Paris, muncul sebagai pemimpin koalisi anti Napoleon. Momentum simbolis keruntuhan Kekaisaran Napoleon bertepatan dengan tibanya Alexander I di Paris, di mana Tsar Rusia itu mendapatkan sambutan hangat. Napoleon mengundurkan diri pada April 1814. Kemudian, sebagaimana ditulis Mark Jarett dalam bukunya The Congress of Vienna and its Legacy, Menteri Luar Negeri Caulaincourt menandatangani Traktat Fontainebleau bersama Tsar Alexander, dengan ketentuan bahwa Napoleon berhak mempertahankan gelar kekaisarannya di Elba.
Kekalahan Napoleon membuat Sekutu mengadakan pertemuan diplomatik yang sangat konsekuensial di Wina, yang dituarumahi oleh Metternich. Di Kongres Wina, tatanan politik dan keseimbangan Eropa direstorasi, seperti yang disebut Henry Kissinger sebagai A Restored World. Tatanan yang dibentuk itu didasarkan pada nilai-nilai konservatif Kristen seperti yang diusulkan oleh Tsar Alexander dalam pembentukan Aliansi Suci (Holy Alliance). Namun ada harga yang harus dibayar, dimana prinsip Aliansi Suci untuk mempertahankan nilai-nilai konservatif dan status quo, membuat Inggris menarik diri dari persekutuan benua. Lord Liverpool dan Canning – suksesor Castlereagh – tidak ingin terlibat dalam aliansi reaksioner yang dipimpin Alexander dan Metternich.
Aliansi Suci antara Austria-Rusia-Prusia secara formal diresmikan dalam Perjanjian Münchengrätz 1833. Seperti ditulis AJP Taylor dalam bukunya The Struggle for Mastery, kelemahan Aliansi Suci adalah menyangkut masalah Timur Dekat, Polandia, dan revolusi. Pada tahun 1848, revolusi-lah yang menjadi sebab kehancuran tatanan konservatif yang dirancang Metternich dengan Aliansi Suci sebagai soko gurunya.
Metternich mengakui sendiri bahwa ia hanya “mempertahankan sistem yang membusuk.” Riak gelombang nasionalisme dan liberalisme Abad ke-19 tak bisa selamanya ditekan dan ditahan, terbukti dengan ledakan yang terjadi pada 1848. Pada bulan Januari 1848, Alexis de Tocqueville meramalkan bahwa revolusi akan menyebar ke Eropa, setelah menyaksikan revolusi yang lebih dahulu terjadi di Sisilia. Benar saja, revolusi pecah di Paris pada Februari 1848 yang menandai akhir dari kekuasaan Raja Louis Philippe dan Monarki Juli.
Salah satu tokoh sentral Revolusi Februari adalah seorang penyair dan sejarawan bernama Alphonse de Lamartine. Ia segera menjadi menteri luar negeri, dan berusaha mengurangi radikalisme Revolusi, salah satunya dengan menghapuskan hukuman mati. Lamartine juga segera mengeluarkan sebuah manifesto yang sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri yang disebut kemudian sebagai Manifesto Lamartine pada 3 Maret 1848. Manifesto itu berisi pernyataan kebijakan luar negeri Prancis yang menyatakan menolak ketentuan Perjanjian 1815, yang menurut Lamartine “tidak memiliki keabsahan hukum di mata Republik Prancis.”
Untuk meredam permusuhan dan kecurigaan kekuatan lain, Lamartine mengirim pesan kepada duta besar Inggris dan Duke of Wellington guna menjelaskan duduk perkara dan maksud dari manifestonya. Perdana Menteri Lord John Russell dan Menteri Luar Negeri Palmerston di London mendukung Revolusi dan mempercayai jaminan keamanan Lamartine. Sebagaimana ditulis oleh AJP Taylor, Manifesto Lamartine merupakan pernyataan yang dramatis yang menyatakan bahwa Perjanjian Wina 1815 tidak memiliki validitas moral.
Api revolusi menyebar hingga Eropa Tengah dan tiba di Kekaisaran Habsburg, titik sentral konservatisme Eropa. Pada 13 Maret, Metternich yang merupakan seorang negarawan paling berpengaruh di Wina bahkan di Eropa, jatuh dari puncak kekuasaannya. Diplomat dan negarawan paling cakap yang dimiliki Wina itu menamatkan karir publiknya, dan hal itu menandai berakhirnya sistem yang terbentuk sejak 1815.
Antiklimaks
Harapan akan kebebasan dan ruang yang luas bagi nasionalisme menjamur saat Revolusi 1848. Kekuatan rakyat tampaknya akan menang dan para otokrat konservatif akan tertunduk takluk di hadapan kehendak mereka. Sebuah optimisme yang cukup masuk akal di awal Revolusi. Selain jatuhnya Metternich di Wina, menyerahnya Raja Prusia Frederick William IV di hadapan para pengunjuk rasa di Berlin pada 18 Maret untuk menempuh kesepakatan liberal, menambah angin segar optimisme.
Untuk menunjukkan komitmennya, Frederick William IV membebaskan Mieroslawski, pemimpin Polandia yang ditahan di Berlin sejak 1846. Bahkan Menteri Luar Negeri Prusia Arnim Suckow mendukung ide untuk melawan Rusia demi mencitrakan negaranya sebagai pendukung nasionalisme. Tentu saja ini ditolak Raja Frederick William dengan mengatakan, “demi Tuhan, aku tidak akan pernah dalam keadaan apapun menghunus pedang melawan Rusia.”
Pada Mei 1848, Lamartine berhenti dari jabatannya sebagai menteri luar negeri dan digantikan oleh Jules Bastide. Suksesi ini menandai berakhirnya mimpi kemerdekaan Polandia, karena Bastide cenderung pasif dan mengabaikan Polandia. Bastide berjanji kepada Tsar Nicholas I di Rusia bahwa Republik Prancis tidak akan melancarkan perang salib revolusioner. Selain Polandia, Prancis juga dilema untuk masalah Italia karena akan memantik permusuhan dengan Austria.
Palmerston di London berharap bahwa Austria dapat keluar dari Italia tanpa memantik intervensi Prancis. Kalaupun harus ada intervensi Prancis, Palmerston meyakini bahwa Paris harus terikat kesepakatan dengan Inggris sebelum melakukannya. Perdana Menteri sealigus Menteri Luar Negeri Austria Felix Schwarzenberg, yang merupakan seorang ‘realis’ – penilaiannya berdasarkan fakta, bukan prinsip – menyurati Bastide bahwa mereka memiliki kepentingan bersama untuk mencegah berdirinya kerajaan di Italia Utara. Pada 10 Desember kekuasaan Bastide berakhir dengan terpilihnya Louis Napoleon sebagai presiden Prancis.
Cita-cita Revolusi 1848 dengan segala prinsipnya membentur kebuntuan dan mencapai antiklimaks seiring dengan datangnya aktor-aktor yang lebih realis dalam kebijakan luar negeri. Mereka tidak berkomitmen pada prinsip-prinsip liberalisme dan nasionalisme, melainkan pada prinsip purba dari tujuan sekaligus sebab eksistensial sebuah negara yakni kepentingan. Walaupun hasilnya tidak secara radikal mengubah wajah politik Eropa, Revolusi 1848 telah membuat Prancis menegaskan kembali dirinya sebagai kekuatan besar independen melalui Manifesto Lamartine, dan membuat Wina memulai langkah kemundurannya setelah jatuhnya Metternich.