QRIS: Solusi atau Beban Bagi UMKM?

Digital Payment Sumber: Ilustrasi generatif DALL·E, OpenAI.

Digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang diinisiasi Bank Indonesia sejak 2019 terus mendapat sorotan. Di satu sisi, QRIS menjanjikan kemudahan dan efisiensi transaksi bagi UMKM. Namun di sisi lain, berbagai tantangan masih dihadapi pelaku usaha mikro dalam implementasinya.

Berdasarkan studi fenomenologis terhadap 216 UMKM kuliner di Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh Wardhani (2024), terdapat dinamika menarik terkait manfaat dan risiko penggunaan QRIS. Para pelaku UMKM mengakui QRIS memberikan kemudahan operasional melalui transaksi yang lebih cepat, praktis, dan terpercaya. Sistem ini juga meningkatkan transparansi dengan adanya rekam jejak transaksi yang jelas.

Namun, beberapa kendala masih menjadi concern utama. Pertama, biaya administratif seperti MDR 0,3% dan fee settlement yang memberatkan UMKM mikro. Kedua, risiko operasional berupa gangguan sistem dan jaringan yang menghambat kelancaran transaksi. Beberapa pelaku UMKM bahkan harus mengenakan biaya tambahan kepada konsumen untuk menutupi cost yang timbul.

Meski demikian, QRIS tetap layak dipertahankan sebagai instrumen pembayaran UMKM dengan beberapa catatan perbaikan. Pertama, evaluasi struktur biaya khususnya bagi pelaku usaha mikro. Bank Indonesia dan PJSP perlu mempertimbangkan skema tarif yang lebih ramah UMKM mikro. Kedua, penguatan infrastruktur jaringan untuk meminimalisir gangguan operasional. Ketiga, edukasi berkelanjutan bagi UMKM terkait optimalisasi penggunaan QRIS.

Transformasi digital melalui QRIS memang tidak bisa dihindari di era ekonomi digital. Yang diperlukan adalah penyempurnaan ekosistem agar teknologi ini benar-benar mendukung pertumbuhan UMKM, bukan justru menjadi beban tambahan. Dengan perbaikan berkelanjutan, QRIS dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendukung inklusi keuangan digital bagi UMKM di Indonesia.