Airlangga Pede Ekonomi RI Masih Tumbuh di Atas 5 Persen pada Kuartal II 2026

Perekonomian Indonesia diperkirakan masih mampu mencatat pertumbuhan di atas 5% pada kuartal II 2026. Angka itu bakal dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus. Sebelumnya pada kuartal I 2026, ekonomi RI tumbuh 5,61% secara tahunan.
“[Keyakinan] di atas 5 masih,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Airlangga, keyakinan ekonomi masih tumbuh di atas 5% ditopang oleh investasi serta berbagai insentif yang telah digelontorkan pemerintah.
“Kuartal kedua [faktor pendorongnya] masih terkait dengan investasi, terkait dengan beberapa insentif yang didorong oleh pemerintah,” ujarnya.
Airlangga mengatakan, pemerintah juga optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV 2026 tetap terjaga. Menurut dia, dua motor utama yang akan menopang pertumbuhan pada semester II tahun ini adalah belanja pemerintah dan investasi.
Airlangga berpandangan minat investasi ke Indonesia masih relatif tinggi. Namun, sejumlah investor masih mengeluhkan hambatan birokrasi terutama terkait perizinan. Sehingga pemerintah terus berupaya menyederhanakan regulasi atau debottlenecking.
Pantau Risiko Inflasi Akibat El Nino
Sementara itu mengenai potensi dampak El Nino terhadap inflasi pangan pada kuartal III dan IV, Airlangga mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di berbagai daerah.
Airlangga menyebut pemerintah sedang mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pompanisasi maupun distribusi air untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama di daerah yang mulai terdampak berkurangnya curah hujan.
“Memang di beberapa daerah hujan sudah tidak turun dan mana daerah yang bisa diselesaikan dengan pompanisasi, di mana sungai-sungainya yang masih banyak air dan bagaimana mendistribusikan air itu ke daerah-daerah yang produktif,” ujarnya.
Gubernur BI Harus Jaga Sinergi Fiskal-Moneter
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut menanggapi sosok yang cocok menjadi Gubernur Bank Indonesia. Ia menegaskan, penentuan jabatan tersebut merupakan kewenangan Presiden. Meski demikian, ia meyakini sistem yang telah berjalan di BI akan menjaga kesinambungan kebijakan moneter.
Airlangga menambahkan, siapa pun yang nantinya memimpin BI diharapkan tetap menjaga sinergi dengan pemerintah.
“Siapa pun yang duduk di sana, selama menjalankan sistem dan kerjasama baik fiskal moneter itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja,” tuturnya.
