Kumparan Logo

Purbaya: Anggaran MBG Tembus Rp 101,1 Triliun, Jangkau 63,13 Juta Penerima

kumparanBISNISverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri konferensi pers bulanan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, melaporkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp 101,1 triliun hingga akhir kuartal II 2026. Dana tersebut telah disalurkan untuk melayani 63,13 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Purbaya menyatakan, belanja negara melalui APBN terus diarahkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah. Menurutnya, selain berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi masyarakat saat terjadi gejolak, APBN juga menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan.

“Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat,” kata Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Jakarta, dikutip Selasa (4/8).

Pekerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ie Masen Ulee Kareng menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pelajar yang mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Banda Aceh, Aceh, Jumat (17/7/2026). Foto: Irwansyah Putra/ANTARA FOTO

Selain mendukung program MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pendidikan melalui APBN.

APBN Digenjot untuk Program Perlindungan Sosial

Purbaya menuturkan, pemerintah juga melanjutkan penyaluran berbagai program perlindungan sosial demi menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

“Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan. Melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai Rp 14,5 triliun, Rp 19,7 triliun, dan Rp 8,8 triliun,” katanya.

Menurutnya, belanja pemerintah tersebut merupakan bagian dari strategi APBN untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian.