Pabrik Rokok Menjawab Tantangan Tembakau YangTerancam Rokok Elektronik

( kiri-kanan ) , Irfan ( Ketua STN NTB ) , TGH. Subki Al Sasaki , Sawaludin ( Ketua BPD HIPMI NTB )

Produksi masif dan pemasaran aktif produksi rokok elektrik di Indonesia dinilai akan merugikan negara, sekaligus mengancam kehidupan para petani tembakau termasuk di Lombok, NTB.

Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB, Irfan mengatakan, pertumbuhan rokok elektrik di tengah situasi yang liberal, bukan saja tidak menguntungkan untuk negara dan pemerintah daerah, namun juga memangkas kebutuhan pasar tembakau.

"Akibatnya permintaan pasar (tembakau) menurun, sehingga mempengaruhi produktivitas petani tembakau, dan ancaman TKI/TKW ke luar negeri akan semakin membengkak, terutama di NTB," kata Irfan, Jumat (6/9) di Mataram.

Menurutnya, sebagian besar petani di Lombok masih mengandalkan komoditi tembakau, sekali musim dalam setahun.

Tembakau virginia Lombok dikenal sebagai tembakau terbaik di dunia selain tembakau virginia Brazil.

Prouduksi tembakau virginia Lombok juga menjadi penyumbang terbesar untuk kebutuhan industri rokok nasional, mencapai 80 persen dari kebutuhan.

Hanya saja, modal menanam dan ongkos produksi yang dibutuhkan untuk tembakau jenis virginia ini juga tidak sedikit.

"Petani kebanyakan ambil hutang untuk menanam tembakau ini. Nah jika kemudian ada persaingan yang membuat pasar rusak, dan hutang petani tembakau tidak mampu dibayar, maka jalan satu-satunya adalah menjadi buruh migran ke luar negeri. Mereka akan menjadi TKI demi menutup hutang, ini kan seringkali terjadi," tukas Irfan.

Dari sisi pendapatan negara dan daerah, Irfan memaparkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) juga cukup tinggi.

Hanya saja, dana yang diterima NTB tidak seluruhnya kembali untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani tembakau. Namun justru disalurkan untuk sektor lainnya di sejumlah Kabupaten/Kota di NTB.

Untuk diketahui, DBHCHT yang diperoleh NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2018, DBHCHT yang diperoleh NTB dari pemerintah pusat sebesar Rp248,8 miliar lebih, meningkat menjadi Rp295,6 miliar lebih di tahun 2019 ini. Petani berharap dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut diperbanyak untuk menyentuh petani tembakau yang ada di NTB.

"Total anggaran dari DBHCT seharusnya difokuskan untuk petani tembakau yang ada, karena dana inikan disumbangkan oleh jerih payah petani kita," katanya.

Irfan menambahkan, masuk dan masifnya rokok elektrik lambat laun juga akan berdampak pada menurunnya capaian hasil cukai tembakau nasional.

"Selain itu, secara sosial rokok elektrik ini pun semakin menajamkan strata sosial terkesan ada kelas eksklusif di tengah ketimpangan yang sangat tinggi di kehidupan sosial. Di sisi kesehatan rokok elektrik ini kan mengancam kesehatan penggunanya," tegasnya.

Secara terpisah, Pimpinan Ponpes Nurul Madinah NU Kuripan Lombok Barat, TGH Subki Al Sasaki mengatakan, rokok elektrik menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang secara nyata memiliki dua sisi yang kadang berlawanan.

"Satu sisi teknologi ini bagus, misalnya teknologi komunikasi yang makin berkembang. Tapi di lain sisi misalnya rokok elektrik, ini kan justru membentangkan problematika yang belum tuntas," katanya.

Menurutnya, kondisi ini yang dialami oleh petani tembakau yang ada di NTB yang kini harus berhadapan dengan rokok elekrik yang sedang menjadi trend di kalangan millenials.

Rokok elektrik kata dia sudah mulai merambah ke semua pasar dan dijadikan gaya kini dalam pergaulan.

Namun di sisi lain, kehadiran rokok elektrik ini berdampak signifikan terhadap laju harapan para petani tembakau khususnya yang ada di NTB. 

"Para petani tembakan kita di NTB mendapat tantangan tersendiri. Khususnya Lombok Timur dan Loteng yang memang dikenal sebagai penghasil tembakau," tukasnya.

Menurut TGH Subki, tantangan seperti ini harus bisa diminimalisir oleh Pemerintah khususnya Pemprov atau pemerintah pusat.

"Karena rokok elektrik ini juga kadar penyakitnya belum kita tahu, sehingga pemerintah harus segera ambil tindakan," tegasnya.

Hadirkan Pabrik Rokok di Lombok

Pandangan lebih disampaikan Ketua HIPMI NTB, Sawaludin. Pria yang akrab disapa Awenk ini menekankan, rokok elektrik hanya sebagian kecil dari masalah pertembakauan di NTB.

"Saya tidak pungkiri, rokok elektrik memang mempengaruhi petani tembakau kita dalam jangka panjang. Tapi ini hanya bagian kecil dari masalah yang ada," kata Awenk.

Kondisi saat ini saja, papar dia, di saat petani tembakau di Lombok meraih produksi yang melimpah, ternyata serapan pasar sangat kurang. Hal ini diduga adanya praktik permainan oknum perusahaan gudang tembakau yang ada.

"Saya berani katakan itu karena saya juga petani tembakau. Lahan saya 12 hektare dan ada 4 oven tembakau. Saya bisa merasakan benar bagaimana kesulitan petani kita," ungkapnya.

Menurut Awenk, untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTB harus berani menarik investor masuk untuk membangun pabrik rokok di Lombok ini.

Industrialisasi yang digaungkan dalam program Pemprov NTB, jangan sekadar industri kecil berbasis UMKM, tapi harus lebih besar.

"Untuk tembakau, kita jelas sudah ada potensi. Sekarang bagaimana Pemprov bisa mengajak para investor untuk membangun pabrik rokok di Lombok. Supaya mata rantai pemasaran dan distribusi ini tidak terlalu panjang," katanya.

Dengan keberadaan pabrik rokok, papar Awenk, multiplier efect berupa lapangan kerja dan dampak ekonomi lainnya juga akan dirasakan di daerah.

Namun, Awenk juga menekankan, pihaknya pun kurang setuju dengan maraknya rokok elektrik saat ini.

"Ya kami rasa rokok elektrik memang sangat mengganggu petani tembakau, ini juga harus ditekan. Setelah itu harus ada rumusan-rumusan kongkrit jangka panjang untuk menyelesaikan masalah pertembakauan ini. Salah satu solusi saya pikir ya, bangunkan pabrik rokok di Lombok," pungkasnya.