Apakah Pengunduran Diri Mendadak Gubernur BI akan Berujung pada Krisis Moneter?
Tulisan dari Stanislaus Axel Paskalis tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPengunduran diri Perry Warjiyo telah membawa perhatian nasional maupun internasional terhadap ekonomi Indonesia. Media-media internasional pun menyebarkan kabar pengunduran diri eks-Gubernur Warjiyo dengan nada prihatin. Karena pengunduran diri tersebut memiliki “alasan personal” yang ambigu, tak heran jika sentimen pasar menjadi gempar setelahnya.
Ketakutan dan ketidakpastian pun sempat melanda pasar. Secara spesifik, hal ini telah menyebabkan guncangan kecil di pasar keuangan. IHSG sempat turun dari 6,185.78 hingga 6,093.5, Rupiah melemah mencapai lebih dari Rp18 ribu dari tanggal 27-29 Juli.
Lembaga pemeringkat seperti S&P bahkan memberikan peringatan beberapa jam setelah pengunduran diri Perry Warjiyo. S&P sendiri menyebutkan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mempengaruhi peringkat Indonesia secara langsung, namun tetap memiliki risiko jangka panjang.
Dalam komposisi pemegang SBN (Surat Berharga Negara), pemegang asing meliputi 12.75% dari total keseluruhan pada bulan Juni 2026. Ini berarti pemegang SBN dari luar negeri memegang lebih dari 1/10 jumlah surat hutang negara. Tetapi, komposisi tersebut telah turun sejak krisis Covid, digantikan oleh Bank Indonesia yang memegang hampir dari 30% SBN.
Kendatipun menurun secara komposisi pemegang SBN, pemegang asing masih penting, terlebih di valuta asing (foreign exchange, FX). Ketika orang luar negeri ingin membeli SBN, ia perlu mengonversi mata uangnya (Dolar AS) menjadi Rupiah. Jadi ketika ada ketidakpastian di pasar Indonesia, maka permintaan akan Rupiah juga akan ikut turun. Investor akan menjual rupiah hari ini karena nilainya akan turun besok, dan akhirnya Rupiah melemah terhadap Dolar AS.
Selain itu, penilaian dari luar juga terhadap kondisi ekonomi Indonesia akan memengaruhi bagaimana harga aset ditetapkan di Indonesia. Ketika pasar mempersepsikan risiko, para aktor pasar akan meminta harga imbal hasil (yield) dan dan lindung nilai (hedging) yang lebih tinggi. Bagi Bank Indonesia, ini berarti ia harus menggunakan seluruh instrumennya untuk menjaga harga mata uang, termasuk dana cadangannya dan juga suku bunga.
Bagaimana investor luar negeri membaca pasar Indonesia? Selain lewat analis dan konsultan, aktor penting lainnya adalah lembaga pemeringkat, seperti S&P. Ketika Perry Warjiyo mengundurkan diri, sinyal ini dibaca, diinterpretasikan, dan diformalisasikan oleh lembaga pemeringkat untuk investor luar.
Apakah pengunduran diri pemimpin dari lembaga bank sentral selalu dilihat sebagai hal yang buruk? Hal ini sering dikaitkan dengan independensi bank sentral dari campur tangan pemerintah eksekutif, sesuatu yang penting bagi lembaga pemeringkat. Asumsinya, BI yang independen dan fokus terhadap menjaga stabilitas harga, dan tidak membiayai belanja pemerintah, akan memberikan kepastian bagi investor yang ingin menanam modalnya di Indonesia.
Untuk melihat independensi bank sentral, ekonom telah memisahkan independensi de jure dan de facto. Kenapa demikian? Karena ketika hukum mengatakan BI bersifat independen, praktiknya belum tentu demikian. Salah satu cara melihatnya secara de facto adalah lewat turnover rate, atau seberapa sering pergantian pemimpin BI terjadi.
Ketika pemimpin BI sering berganti-ganti, terutama karena alasan yang tidak biasa (irregular) maka BI akan terlihat kurang independen. Meskipun demikian, ini bukan indeks yang sempurna. Spesifiknya, indeks tersebut tidak dapat memisahkan antara gubernur bank yang lunak atau tegas terhadap pemerintah. Namun, kerangka ini tetap penting di kalangan ekonom, dan memengaruhi bagaimana lembaga pemeringkat menilai risiko kredit suatu negara.
Selain itu, kecemasan aktor asing terhadap ketidakpastian ekonomi Indonesia tidak semuanya disebabkan oleh pengunduran diri Perry Warjiyo. Sejak pandemi, sejumlah ekonom mempringatkan soal dominasi fiskal. Ini berarti kebutuhan belanja negara menekan kebijakan moneter. Ini berarti, alih-alih berfokus menjaga harga dan membatasi defisit anggaran pemerintah, Bank Indonesia mengakomodasi defisit tersebut, contohnya melalui pembelian SBN di pasar primer pada tahun 2020-2021 lalu.
Selain itu, program belanja negara yang besar namun dengan basis pajak yang mengecil menjadi salah satu kekhawatiran lain. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB turun menjadi 9% pada tahun 2025 meskipun belanja program prioritas meningkat. Defisit ditekan menjadi 2.92% dari PDB, 0.08% menuju batas 3% yang telah ditetapkan Undang-Undang.
Program-program fiskal negara yang besar seperti MBG dan Kopdes berpotensi meningkatkan permintaan, dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari naiknya permintaan tersebut. Namun, sebagaimana yang dilaporkan World Bank bulan Juni 2026, pertumbuhan ekonomi seperti ini bersifat sementara, rentan terhadap guncangan eksternal. Ia tidak akan berlanjut bila tidak dibarengi dengan perubahan tata kelola.
Di luar dari persoalan fiskal, politik juga mewarnai persepsi luar terhadap pembuatan kebijakan moneter BI. Spesifiknya, penunjukan? keponakan Presiden, Thomas Djiwandono, menjadi Deputi Gubernur BI. Meskipun memiliki latar belakang ekonomi, keanggotaannya di Partai sebelum menjabat di BI dan pengalaman moneternya yang minim membuat pengamat mempersoalkan Independensi BI bila ia menjabat.
Dominasi fiskal sendiri tidak selalu menjadi sumber ketidakpastian dan ketakutan investor luar. Terkhususnya saat krisis, seperti pandemi, diskresi pemerintah adalah hal yang penting, bahkan bagi kalangan ekonom arus utama. Dalam keadaan normal, peran intervensi negara yang berlebihan akan menjadi sinyal bagi investor untuk menarik modalnya.
Jadi, apakah pengunduran diri Perry Warjiyo akan menyebabkan krisis di kemudian hari? Setelah satu pekan ini, hal itu belum terlihat akan terjadi. Terutama karena kepemimpinan interim BI dipegang oleh pejabat BI sendiri, yaitu Destry Damayanti. Namun baik bila kita belajar dari pengalaman negara berkembang lain, seperti India.
Dalam kasus India tahun 2018, bank sentral India, Reserve Bank of India (RBI), menghadapi tekanan dari pemerintah untuk menggunakan dana cadangannya bagi keperluan belanja negara. Tekanan tersebut muncul karena India mengalami tahun politik, dan partai BJP yang berkuasa saat itu ingin memenangkan pemilu. Bahkan pemerintah sendiri mengancam menggunakan instrumen legalnya untuk mengesampingkan independensi RBI.
Deputi Gubernur RBI saat itu, Viral Acharya, membuat pernyataan penting di sebuah ceramah:
“Pemerintah yang tidak menghormati independensi bank sentral, cepat atau lambat akan menghadapi amarah dari pasar keuangan…”
Ketegangan berlanjut hingga Gubernur RBI, Urjit Patel, mengundurkan diri pada Desember 2018, disusul oleh Acharya pada Bulan Juni 2019.
Setelah Gubernur RBI mundur, pasar merespons. Rupee turun 1,5% dalam satu hari, namun kembali stabil di tahun yang sama. Kecemasan pasar memudar, utamanya karena hasil pemilu sejumlah negara bagian pada bulan Desember 2018. Hasil pemilu tersebut, meskipun menunjukkan kekalahan BJP, namun tidak separah dari yang diperkirakan.
Aksi pemulihan yang paling penting terjadi setelah penunjukan Shaktikanta Das sebagai Gubernur RBI yang baru. Ia dipilih secara cepat, dua hari setelah pengunduran diri Urjit Patel.
Karir dan rekam jejak seorang birokrat adalah sinyal penting bagi pasar untuk menilai dan memprediksi kebijakan moneter. Shaktikanta sendiri adalah seorang birokrat karir dari pemerintah yang telah melanglang lintang di bidang ekonomi.
Di bawah kepemimpinan Shaktikanta, RBI menurunkan repo rate dari 6% ke 4% (2019-2020) sesuatu yang disenangi oleh pemerintahan Modi. Namun demikian, Shaktikanta juga membawa citra stabilitas, teknokratisme, profesionalisme, serta mengatasi konflik koordinasi dengan pemerintahan Modi.
Upaya-upaya tersebut menjadi sinyal pasar bahwa pemerintahan Modi akan berjalan stabil dan bisa diprediksi setelah mengalami krisis pergantian kepemimpinan RBI.
Kesimpulan
Meskipun kasus India bersifat spesifik, beberapa pelajaran dapat kita bawa. Pada konteks negara berkembang dengan ekonomi terbuka terhadap investasi luar, menjaga reputasi bank sentral sangat penting demi mencegah krisis yang berkepanjangan. Terutama reputasi bank sentral sebagai lembaga teknokratik dan konservatif.
Kepemimpinan sementara Destry Damayanti akan berupaya menyerap guncangan pasar, mengelola ekspektasi dan ketakutan pasar terhadap krisis. Meskipun begitu, apakah Indonesia akan menjadi seperti India? Jawabannya bergantung bukan pada kepemimpinan interim Gubernur Destry, melainkan pada siapa yang akan dinominasikan pemerintah.