Turn Back the Boats: Ketika Indonesia Jadi Pihak yang Dirugikan

source: https://www.freepik.com/free-photo/aerial-view-container-cargo-ship-sea_13180315.htm#fromView=search&page=1&position=8&uuid=37d7e683-853a-4cd1-99eb-d8c057f0c797&query=maritime

Keywords: Turn Back the Boats, kebijakan Australia, pencari suaka Indonesia, hubungan Indonesia–Australia, diplomasi Indonesia, strategi voice-seeking, Operation Sovereign Borders, keamanan maritim, isu migrasi regional, beban Indonesia, kebijakan luar negeri, asimetri kekuatan, Indonesia dirugikan, Indonesia–Australia tensions.

Turn Back the Boats dan Dampaknya bagi Indonesia

Kebijakan Turn Back the Boats milik Australia mungkin terdengar sederhana: mencegah kapal pencari suaka memasuki wilayahnya dengan memaksa mereka kembali ke titik keberangkatan. Namun dalam praktiknya, kebijakan ini tidak hanya menyasar kapal, tetapi juga menyasar hubungan baik antarnegara, terutama Indonesia.

Dari sudut pandang Australia, kebijakan ini diklaim sebagai bagian dari “perlindungan perbatasan”. Tapi bagi Indonesia, yang sering kali menjadi tempat pendaratan para pencari suaka yang dipulangkan itu, kebijakan tersebut menghadirkan beban baru, baik secara politik, sosial, maupun operasional.

Mengapa Kebijakan Turn Back the Boats Merugikan Indonesia

Setiap kapal yang dipaksa kembali, ujung-ujungnya bermuara ke pantai-pantai Indonesia, terutama di wilayah seperti Rote, Kupang, atau Aceh. Jumlah pengungsi dan pencari suaka yang “terdampar” meningkat, sementara Indonesia sendiri bukan negara pihak Konvensi Pengungsi 1951. Artinya, secara hukum internasional, kita tidak diwajibkan menampung mereka dalam jangka panjang. Tetapi kenyataannya, kita harus.

Di sisi lain, insiden seperti dugaan pembayaran kepada penyelundup agar kapal kembali ke Indonesia membuat hubungan kedua negara sempat menghangat. Publik menilai ini sebagai bentuk burden shifting, di mana beban yang seharusnya ditangani Australia dialihkan begitu saja kepada Indonesia.

Respons Indonesia: Diplomasi Tenang di Tengah Tekanan Turn Back the Boats

Menariknya, meski berada di posisi sulit, Indonesia tidak bereaksi dengan cara konfrontatif. Pendekatan yang digunakan justru lebih tenang, terukur, dan diplomatis. Melalui strategi voice-seeking, Indonesia mencoba memastikan bahwa suaranya terdengar dalam diskusi kebijakan migrasi regional, baik lewat forum bilateral seperti 2+2 Dialogue, maupun forum multilateral seperti Bali Process.

Tujuannya sederhana, tapi penting: memastikan Indonesia tidak hanya menjadi objek tindakan sepihak Australia, tetapi menjadi aktor yang berhak menentukan arah isu migrasi di kawasan. Sikap ini memperlihatkan bagaimana negara menengah bisa bernegosiasi di tengah tekanan dari negara yang lebih dominan.

Turn Back the Boats dan Tantangan Kedaulatan Indonesia

Masalah tidak berhenti pada soal penampungan. Beberapa kali kapal patroli Australia masuk ke perairan Indonesia tanpa koordinasi, sesuatu yang tentu saja menyentuh isu kedaulatan. Dalam hubungan antarnegara, pelanggaran wilayah bukan hal sepele, terutama jika dilakukan oleh negara yang memiliki hubungan kuat namun juga asimetri kekuatan dengan kita.

Di sinilah diplomasi Indonesia diuji. Kita harus menegur, tapi tetap menjaga hubungan strategis. Kita harus memperjuangkan kedaulatan, tanpa membuat hubungan bilateral berantakan. Lagi-lagi, jalan tengah yang tenang menjadi pilihan.

Di Balik Turn Back the Boats: Asimetri Kekuatan Indonesia–Australia

Suka atau tidak, asimetri kekuatan antara Indonesia dan Australia memang nyata. Australia lebih unggul dalam aspek ekonomi, militer, dan kapasitas kebijakan. Itulah mengapa mereka bisa mengambil langkah sepihak, meski tidak selalu disukai tetangganya.

Namun Indonesia tidak sepenuhnya tanpa kekuatan. Kita memiliki posisi strategis sebagai negara transit dan negara besar di kawasan. Suara kita tetap diperhitungkan. Inilah mengapa pendekatan soft balancing, bukan konfrontasi, dipandang sebagai strategi paling realistis dan efektif.

Mencari Jalan Tengah: Masa Depan Kerja Sama Indonesia–Australia Setelah Turn Back the Boats

Meski kebijakan ini sering memicu ketegangan, kerja sama kedua negara tetap harus berjalan. Masalah migrasi tidak bisa diselesaikan sendirian. Bali Process bisa menjadi ruang untuk membangun pendekatan yang lebih manusiawi dan kolaboratif dalam menangani pencari suaka.

Di sisi domestik, Indonesia juga memperkuat kerangka kebijakannya melalui Perpres 125/2016. Namun ke depan, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat, agar Indonesia tidak hanya bereaksi, tetapi bisa lebih proaktif dalam mengelola arus migrasi.

Pelajaran dari Turn Back the Boats: Saatnya Indonesia Lebih Bersikap Tegas

Kebijakan Turn Back the Boats menunjukkan satu hal: kerja sama bilateral bisa berjalan, tapi bisa juga retak jika tidak ada komunikasi yang transparan dan rasa saling menghargai. Indonesia harus tetap menjaga hubungan baik dengan Australia, tetapi bukan berarti membiarkan tindakan sepihak merugikan kepentingan nasional.

Pada akhirnya, diplomasi yang tenang bukan berarti diam. Justru dalam dunia internasional, suara yang tenang sering kali lebih menghantam dan mengikat daripada suara yang berteriak.

Reference:

The Guardian. (2023). Australian government confirms continued boat turnbacks under border protection policy.

ABC News Australia. (2014). Asylum seekers describe being returned to Indonesian waters under Australian policy.

SBS News. (2023). Explainer: The legality of turning or towing back asylum boats.

ABC News. (2013). Government’s turn-back-the-boats policy explained.

The Jakarta Post. (2020). Indonesia urges Australia to uphold humanitarian principles in asylum seeker policy.

UNHCR Indonesia. (2024). Indonesia and the management of asylum seekers: Country factsheet.

Elib Unikom. (2021). Dampak Kebijakan Australia terhadap Penanganan Pengungsi di Indonesia.