Pola Politik Pemerintahan dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat

Patung liberty New York, Amerika Serikat (sumber:https://pixabay.com/id/).

Negara mana yang tidak dikenal sebagai salah satu negara terbesar dan terkuat di dunia? Ya, Amerika Serikat tentu saja. Negara ini memiliki sistem pemerintahan republik dengan konstitusi federal, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan kekuasaan yang signifikan. Selain itu, Amerika memiliki pemerintah federal yang membagi kedaulatan dengan pemerintah negara bagian. Politik Amerika Serikat merupakan salah satu yang terkuat, bahkan dalam hal membentuk opini publik, sehingga negara ini pantas dipelajari.

Amerika Serikat adalah sebuah negara federasi yang berada di benua Amerika Utara. Negara ini terdiri dari lima puluh negara bagian dan memiliki ibu kota bernama Washington, D.C. Selain dikenal sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia, Amerika Serikat juga memiliki keanekaragaman budaya yang sangat kaya.

Sejarah

Sejarah negara Amerika Serikat dimulai pada tahun 1776, saat para kolonis Inggris di Amerika Utara memberontak melawan pemerintahan Inggris. Pada tahun 1783, Inggris secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris. Setelah itu, Amerika Serikat menjadi sebuah republik konstitusional yang sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip- prinsip demokrasi.

Pada abad ke-19, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang pesat, terutama di bidang industri dan perdagangan. Peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya pengaruh Amerika Serikat di panggung internasional. Selama abad ke-20, Amerika Serikat terlibat dalam dua perang dunia dan memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia pasca perang.

Politik Pemerintahan Amerika Serikat

Dalam sistem pemerintahannya, Amerika Serikat (AS) menerapkan republik federal presidensial yang terdiri dari tiga cabang pemerintahan yang berbeda, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Setiap cabang mempunyai peran dan kewenangan yang unik dalam pemerintahan AS.

Kepala negara dan pemerintahan eksekutif AS adalah Presiden, yang terpilih setiap empat tahun sekali melalui pemilihan umum yang disebut Pemilihan Presiden AS. Presiden memiliki banyak kewenangan dan tanggung jawab, termasuk mengeluarkan perintah eksekutif, menunjuk hakim federal dan pejabat eksekutif, dan menjalankan kebijakan luar negeri AS.

Legislatif AS terdiri dari Kongres AS, yang terdiri dari dua badan, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kongres bertanggung jawab untuk membuat undang-undang federal dan mengesahkan anggaran federal. Setiap negara bagian diwakili oleh dua senator di Senat AS, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat didasarkan pada jumlah penduduk masing-masing negara bagian.

Sementara itu, yudikatif AS terdiri dari sistem pengadilan federal dan negara bagian. Mahkamah Agung AS adalah pengadilan tertinggi dalam sistem yudikatif AS dan memiliki kekuasaan untuk menafsirkan Konstitusi AS dan menentukan apakah undang-undang federal atau tindakan eksekutif sejalan dengan Konstitusi tersebut.

Kursi Parlemen Amerika Serikat dan Sistem Politik Amerika Serikat ( sumber: https://www.justicepartyusa.org/sistem-dan-pemilihan-politik-di-amerika-serikat/).

Politik pemerintahan AS seringkali kompleks dan penuh dengan perdebatan. Terdapat dua partai politik utama di AS, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, yang sering memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu penting seperti kebijakan pajak, perubahan iklim, imigrasi, dan kebijakan luar negeri AS.

Namun, AS juga memiliki banyak partai politik lainnya yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap isu-isu ini. Selain itu, warga negara AS memiliki hak untuk memilih pejabat publik dari partai politik manapun atau bahkan tidak berafiliasi dengan partai politik apa pun.

Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Politik luar negeri Amerika Serikat (AS) selalu menarik perhatian karena negara tersebut memiliki peran penting dalam urusan global dan mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. AS memiliki tujuan utama dalam menjalankan politik luar negerinya, seperti mempromosikan demokrasi, menjaga perdamaian dan stabilitas dunia, melindungi kepentingan nasional, dan memajukan kesejahteraan ekonomi. AS menggunakan berbagai macam alat, seperti diplomasi, kekuatan militer, bantuan luar negeri, dan kebijakan perdagangan, untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Dalam diplomasi, AS melakukan pertemuan tingkat tinggi antara pemimpin negara, dialog bilateral dan multilateral, serta perundingan yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas dunia. AS juga memainkan peran penting di banyak organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Dunia.

Selain diplomasi, AS menggunakan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional, menyelesaikan konflik, dan menjaga stabilitas di beberapa wilayah dunia. Namun, AS berusaha untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum menggunakan kekuatan militer sebagai pilihan terakhir.

AS juga memberikan bantuan luar negeri dalam bentuk dana, barang, dan jasa untuk membantu negara-negara lain mengatasi masalah kemiskinan, penyakit, dan bencana alam. Bantuan luar negeri juga digunakan untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia.

Perdagangan juga merupakan aspek penting dari politik luar negeri AS. AS memiliki kebijakan perdagangan yang proaktif dan berusaha untuk membuka akses pasar untuk produk-produk AS di seluruh dunia. AS juga bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang saling menguntungkan.

Adapun beberapa contoh Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu sebagai berikut :

• Isolationisme

• Doktrin Monroe: Pernyataan resmi Amerika Serikat tentang isolasionisme

• Perang Dunia I (1914-1918): mengakhiri kebijakan isolasionisme

• Perang Dingin: Penahanan di Luar Negeri dan Anti-Komunisme di Dalam Negeri

• Pertumbuhan Pentagon

• Perang Vietnam

• Perang Melawan Terorisme: Perang Melawan Terorisme menjadi prioritas tertinggi dari pemerintahan George W. Bush setelah 9/11.

Kebijakan luar negeri Amerika didasarkan pada persetujuan dan penerimaan warga negara. Kebijakan luar negeri Amerika secara mendasar ditentukan oleh Presiden dan parlemen, tanpa melupakan kepentingan warga negara dalam merumuskan kebijakan luar negeri. • Kebijakan luar negeri Amerika dalam beberapa waktu terakhir dianggap sebagai kebijakan yang imperialistik dan eksploitatif. Selain itu, terdapat dua pandangan yang berbeda antara kaum globalis dan hegeomis dalam melihat kebijakan luar negeri AS. Walau begitu, ada juga sudut pandang yang berpendapat bahwa kebijakan luar negeri AS mampu berperan dalam menciptakan stabilitas dan meningkatkan keamanan di seluruh dunia.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah presidensial dengan tiga cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden memiliki kekuasaan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi Kongres dibutuhkan untuk menyetujui kebijakan dan anggaran. Partai politik memegang peran penting dalam politik AS, dengan dua partai utama yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Sementara itu, AS sebagai negara adidaya memainkan peran aktif dalam kebijakan luar negeri global termasuk upaya penyelesaian konflik dan perdagangan internasional. AS memiliki banyak sekutu dan mitra strategis di seluruh dunia, namun politik luar negeri AS sering dikritik karena dianggap terlalu campur tangan dan agresif dalam urusan luar negeri. Amerika Serikat, sebagai salah satu negara adidaya yang besar, menunjukkan contoh demokrasi maju yang memiliki dampak besar pada pengaruh politiknya. Partai ketiga juga memegang peranan penting dalam pengaruh politik di negara-negara besar lainnya.

Jenita, Mahasiswa Hubungan Internasional.