Sejarah Roepelin (Roekoen Pelayaran Indonesia), Sebuah Nasionalisme yang Lahir dari Laut

Sumber: Dokumentasi Pribadi

Pernahkah kita membayangkan bagaimana kehidupan para pelaut pribumi pada masa kolonial Belanda? Di tengah ramainya aktivitas perdagangan laut, mereka harus berhadapan dengan persaingan yang tidak mudah. Kapal-kapal milik perusahaan Belanda dan pedagang Tionghoa memiliki posisi yang kuat, sementara para pelaut pribumi harus berjuang mempertahankan mata pencaharian mereka. Dari keadaan inilah muncul sebuah organisasi yang menarik untuk dibicarakan, yaitu Roepelin atau Roekoen Pelayaran Indonesia.

Selama ini, ketika berbicara tentang pergerakan nasional Indonesia, mungkin yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita adalah organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, atau Indische Partij. Organisasi-organisasi tersebut memang memiliki peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan. Namun, tahukah kalian bahwa semangat untuk memperjuangkan kepentingan pribumi juga tumbuh di bidang pelayaran?

Pada masa itu, aktivitas pelayaran Nusantara menghadapi persaingan dengan kapal-kapal milik pedagang Tionghoa serta perusahaan pelayaran kolonial Belanda, Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Kondisi pelayaran pribumi sendiri masih tergolong tradisional. Banyak juragan perahu dan nakhoda yang tidak menempuh pendidikan formal di bidang pelayaran. Pengetahuan mengenai laut dan kegiatan pelayaran umumnya mereka peroleh secara turun-temurun.

Persoalannya bukan hanya terletak pada keterbatasan pendidikan. Para nakhoda juga kerap menghadapi perlakuan yang merugikan ketika melakukan pengangkutan barang. Mereka bisa mendapatkan ongkos angkut yang rendah, menerima bayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahkan harus menyerahkan uang jaminan atas barang yang diangkut. Keadaan tersebut membuat posisi para pelaut pribumi semakin sulit dalam menghadapi persaingan pelayaran pada masa kolonial (Collins, 1992: 17–18, sebagaimana dikutip dalam Susilowati, 2016: 51–52).

Melihat keadaan tersebut, muncul gagasan dari Nadjamoedin Daeng Malewa untuk membentuk sebuah organisasi yang dapat membantu para pelaut pribumi. Ia bukan orang yang asing dengan gerakan nasional karena juga aktif dalam pergerakan nasional dan bekerja di bidang pabean. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui pembentukan Roepelin di Surabaya pada 1 November 1935.

Menariknya, Roepelin tidak dibentuk sebagai organisasi politik, melainkan sebagai organisasi berbentuk koperasi. Pada 8 Juni 1936, atau sekitar delapan bulan setelah didirikan, Roepelin resmi disahkan sebagai badan hukum pribumi (Inheemsch Rechtspersoon). Kehadirannya menjadi wadah bagi para kapten dan pemilik perahu untuk saling membantu dalam menghadapi persoalan ekonomi maupun kegiatan pelayaran (Susilowati, 2016: 51).

Perkembangan Roepelin juga cukup menarik. Pada 1937, jumlah kapten yang bergabung telah mencapai lebih dari 200 orang. Sebagian besar anggotanya berasal dari Sulawesi Selatan. Perahu yang mereka miliki rata-rata berukuran sekitar 20–100 m². Jumlah anggota tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Roepelin mulai mendapatkan perhatian dari para pelaut pribumi.

Lantas, apa sebenarnya yang dilakukan Roepelin untuk membantu para anggotanya?

Organisasi ini memiliki beberapa tujuan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan para pelaut. Pertama, membantu anggota mencari muatan dengan ongkos angkut yang paling menguntungkan. Kedua, mengupayakan keringanan terhadap persyaratan pemerintah melalui cara-cara yang sesuai dengan hukum. Ketiga, menyebarkan pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pelayaran. Keempat, mendorong para anggota untuk menabung. Kelima, memberikan bantuan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal agar kegiatan pelayaran mereka dapat berjalan secara produktif (Malewa, t.t.: 18; Dewan Redaksi, 1990: 168, sebagaimana dikutip dalam Susilowati, 2016: 53).

Tidak berhenti sampai di situ, Roepelin juga membantu para kapten mencari pasar bagi barang-barang yang mereka angkut dari berbagai pelabuhan. Organisasi ini turut membantu anggotanya memahami peraturan pelabuhan yang sebelumnya sering kali sulit dipahami oleh para kapten. Dengan demikian, Roepelin bukan sekadar tempat berkumpulnya para pelaut, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat kemampuan mereka dalam menjalankan kegiatan pelayaran.

Upaya tersebut ternyata memberikan hasil. Pada 1936, armada perahu yang tergabung dalam Roepelin berhasil mengangkut sekitar 93.000 ton barang menuju Pelabuhan Makassar. Jumlah ini terus meningkat menjadi 109.400 ton pada 1937 dan mencapai 114.800 ton pada 1938 (Dick, 1987: 115, sebagaimana dikutip dalam Susilowati, 2016: 54). Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan pelayaran yang dilakukan para anggota Roepelin mengalami perkembangan dari tahun ke tahun.

Perkembangan Roepelin bahkan mendapat perhatian dari surat kabar Hindia Belanda. Dalam pemberitaan De Indische Courant pada 16 April 1938 berjudul "Roepelin" en nog wat, dijelaskan bahwa organisasi ini telah memiliki status hukum dan secara bertahap memperluas kegiatan pelayarannya. Aktivitas Roepelin tidak hanya berkaitan dengan pengangkutan barang, tetapi juga mencakup penyelesaian kontrak pengangkutan dengan pedagang, pemasaran barang dagangan, serta pengadaan kebutuhan pokok bagi para kapten perahu.

Jangkauan organisasinya pun semakin luas dengan dibukanya cabang di beberapa daerah, seperti Batavia, Cheribon, Semarang, Probolinggo, dan Bandjermasin. Kehadiran cabang-cabang tersebut membantu para kapten yang telah bergabung dengan Roepelin dalam menjalankan kegiatan pengangkutan barang (De Indische Courant, 16 April 1938).

Meskipun mengalami perkembangan, Roepelin ternyata belum mampu menjangkau seluruh masyarakat pribumi yang bekerja di bidang pelayaran. Jangkauan organisasinya masih terbatas pada perahu-perahu yang melewati rute pelayaran menuju Pelabuhan Surabaya. Artinya, masih ada pelaut pribumi di wilayah lain yang belum dapat merasakan manfaat dari keberadaan organisasi tersebut (Susilowati, 2016: 54).

Namun, keterbatasan itu tidak menghilangkan arti penting kehadiran Roepelin. Organisasi ini memberikan kesempatan kepada para pelaut pribumi untuk saling bekerja sama, memperoleh informasi mengenai pelayaran, mencari muatan dengan lebih baik, serta mendapatkan bantuan modal. Hal-hal yang sebelumnya sulit mereka lakukan secara sendiri-sendiri mulai diupayakan melalui kerja sama organisasi.

Dari kisah Roepelin, kita bisa melihat bahwa perjuangan nasionalisme pada masa kolonial tidak selalu berlangsung melalui organisasi politik atau perlawanan secara langsung. Ada pula perjuangan yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dari para pelaut yang berusaha mempertahankan mata pencaharian dan memperkuat posisi mereka dalam kegiatan ekonomi.

Roepelin menjadi salah satu contoh bahwa semangat kebangsaan juga dapat tumbuh dari laut. Di tengah persaingan dan tekanan kolonial, para pelaut pribumi berusaha membangun kekuatan melalui kerja sama. Mungkin organisasi ini tidak sepopuler organisasi pergerakan nasional yang selama ini kita pelajari, tetapi kisahnya menunjukkan bahwa laut juga menjadi bagian dari perjalanan panjang nasionalisme Indonesia.