Ketika Desil Menentukan Akses Berobat: Seberapa Adil Penonaktifan PBI BPJS?

Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sumber Foto: Saya Sendiri

Belakangan ini, isu mengenai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan desil 6–10 ramai diperbincangkan. Kabar yang beredar menyebut peserta PBI pada kelompok tersebut berpotensi dinonaktifkan mulai 1 November 2026 jika tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan. Kabar ini kemudian menimbulkan kekhawatiran, terutama bagi masyarakat yang masih membutuhkan bantuan pembiayaan kesehatan.

Namun, persoalannya tidak sesederhana “BPJS menonaktifkan semua masyarakat desil 6–10”. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa penyesuaian kepesertaan dilakukan berdasarkan pemutakhiran data dari kementerian atau lembaga yang berwenang. Penentuan desil sendiri bukan kewenangan BPJS Kesehatan. Jadi, BPJS tidak menentukan seseorang masuk desil 6, 7, 8, dan seterusnya.

Di sinilah persoalan sebenarnya muncul: seberapa tepat data tersebut dalam menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya?

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program. Salah satu informasi di dalamnya adalah desil, yaitu pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada tingkat relatif paling tinggi.

Yang perlu dipahami, desil bukan berarti batas mutlak seseorang miskin atau kaya. BPS menjelaskan bahwa desil merupakan pemeringkatan relatif dan penentuannya mempertimbangkan berbagai kondisi sosial ekonomi, seperti kondisi rumah, sumber air, listrik, kepemilikan aset, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga disabilitas. (Sumber: BPS, 22 Agustus 2026)

Karena itu, seseorang yang berada di desil 6 tidak otomatis berarti sudah hidup berkecukupan dan tidak membutuhkan bantuan. Begitu pula seseorang yang berada di desil yang lebih rendah belum tentu memiliki kondisi kehidupan yang sama dengan keluarga lain dalam kelompok tersebut.

Di sinilah penggunaan desil untuk menentukan sasaran PBI JKN menjadi menarik untuk dipertanyakan. Pemerintah memang membutuhkan data agar bantuan lebih tepat sasaran. Tanpa data yang jelas, bantuan bisa diberikan kepada orang yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru terlewat.

Namun, apakah sebuah angka dalam data sudah cukup untuk menggambarkan kebutuhan seseorang terhadap perlindungan kesehatan?

Kondisi ekonomi seseorang tidak selalu berjalan lurus dengan kebutuhan kesehatannya. Seseorang mungkin terlihat memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik berdasarkan data, tetapi pada saat yang sama memiliki anggota keluarga yang membutuhkan pengobatan rutin, memiliki pengeluaran kesehatan yang besar, atau sedang menghadapi kondisi yang membuat kemampuan ekonominya jauh lebih terbatas daripada yang terlihat di atas kertas.

Masalah seperti ini menunjukkan adanya risiko ketika data digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan akses terhadap bantuan. Data memang penting, tetapi data juga bisa mengalami keterlambatan pembaruan atau tidak sepenuhnya menangkap perubahan kondisi seseorang.

Misalnya, sebuah keluarga mengalami perubahan kondisi ekonomi setelah kehilangan pekerjaan atau mengalami peningkatan pengeluaran karena anggota keluarganya sakit. Jika perubahan tersebut belum tercermin dalam data, posisi desil keluarga itu bisa saja belum menggambarkan keadaan sebenarnya.

Karena itu, pemutakhiran data harus berjalan bersamaan dengan mekanisme koreksi yang mudah. Masyarakat yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data seharusnya memiliki ruang untuk mengajukan perbaikan dan mendapatkan penilaian kembali.

Hal ini menjadi semakin penting karena yang dipertaruhkan bukan sekadar status administrasi, melainkan akses terhadap perlindungan kesehatan. Seseorang mungkin masih bisa mendapatkan layanan kesehatan melalui segmen kepesertaan JKN lainnya, tetapi perubahan dari PBI tetap dapat menjadi beban apabila orang tersebut memang masih berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan bantuan pemerintah.

Di sisi lain, penggunaan desil sebenarnya memiliki tujuan yang masuk akal. Pemerintah perlu memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Jika data menunjukkan seseorang sudah tidak memenuhi syarat, tentu perlu ada penyesuaian agar anggaran bantuan dapat digunakan secara lebih tepat.

Jadi, persoalannya bukan apakah pemerintah boleh menggunakan desil atau tidak. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa sistem tersebut tidak hanya tepat dalam menghapus penerima yang dianggap sudah tidak memenuhi kriteria, tetapi juga tepat dalam mempertahankan masyarakat yang sebenarnya masih membutuhkan.

Keadilan kebijakan tidak cukup hanya dilihat dari seberapa banyak data yang berhasil diperbarui. Keadilan juga harus dilihat dari seberapa mudah masyarakat mengetahui alasan perubahan statusnya, mengajukan koreksi, dan mendapatkan kembali perlindungan apabila ternyata data yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pada akhirnya, penggunaan desil untuk memperbaiki sasaran PBI JKN dapat dibenarkan. Bantuan memang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria. Namun, keadilan kebijakan tersebut tidak cukup ditentukan oleh angka desil.

Desil seharusnya menjadi alat untuk membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat, bukan menjadi angka yang dianggap selalu mampu menggambarkan kehidupan seseorang secara sempurna.

Sebab, di balik setiap angka dalam sebuah data sosial, ada manusia dengan kondisi kehidupan yang berbeda-beda. Dan dalam urusan kesehatan, kesalahan data bukan sekadar kesalahan administrasi. Bagi sebagian orang, kesalahan tersebut bisa menentukan apakah mereka masih mendapatkan perlindungan kesehatan ketika benar-benar membutuhkannya.