Hilangnya Nurani: Teruslah Bodoh Jangan Pintar
Mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA PUBLIC SPEAKER Penulis Pemula
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Qurota Ayuningtias tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Antara nurani dan haus akan kuasa, manakah yang akan menjadi puncak kemenangan?
Setiap kita dianugerahkan nurani, dan setiapkita juga diberikan kesempatan kapan harus menggunakan nurani itu.
Setiap kita memiliki hak untuk memiliki kehidupan yang layak. Setiap kita mungkin pernah merasa ketidaklayakan itu. Setiap kita mungkin tidak pernah terpikirkan bagaimana yang di pelosok mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang layak atau bahkan kebutuhan yang layak setiap harinya? Dan setiap kita apakah sering melihat orang yang pintar yang mempunyai kuasa menggunakan kepintaran dan kuasanya itu untuk membantu yang di pelosok?
Pernahkah terpikirkan oleh kita, untuk memberi tahu mengapa penting untuk menjadi orang pintar? Pernahkah terpikirkan oleh kita, memberikan sebuah alasan berbahaya jika kepintaran tidak dibekali dengan kejujuran? Atau sudahkah kita memberi tahu, jika “pintar” bisa jadi alat untuk menghancurkan kehidupan seseorang?
Saat ini, kita sedang dihadapkan pada realitas pahit bahwa orang yang punya relasi kuasa sering kali lebih dihormati ketimbang orang yang pintar—meskipun orang pintar pun baru akan dihargai jika ia memiliki kuasa. Sayangnya, ketika kepintaran dan kekuasaan disalahgunakan tanpa dilandasi integritas, yang terjadi justru sebaliknya.
Keterlibatan penyelenggara negara dalam manipulasi dokumen menjadi salah satu bukti nyata bobroknya pengawasan tersebut. Hal ini tercermin dari kasus korupsi tata kelola nikel PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kolaka yang disidik Kejaksaan Agung, di mana perusahaan mengekspor nikel secara ilegal menggunakan dokumen yang dimanipulasi. Di sini, para penyelenggara negara kedapatan bekerja sama memanipulasi kadar nikel demi meloloskan syarat ekspor, yang pada akhirnya berujung pada penyitaan uang tunai sebesar Rp 401 miliar.
Pada titik sinisme sosial inilah karya-karya Tere Liye hadir menawarkan sudut pandang yang tak biasa. Melalui tulisannya, pembaca diajak membuka mata lebar-lebar terhadap realitas yang selama ini disembunyikan: warga di pelosok dibujuk, bahkan dipaksa, untuk melepaskan rumah, sawah, dan tanah kelahiran demi kepentingan pribadi segelintir pihak. Penolakan dari warga pun dibungkam dengan berbagai cara—mulai dari tipu daya yang halus hingga intimidasi kasar yang tak jarang menelan korban jiwa.
Sejarah mengajarkan kita, bahwa orang paling cerdas pun bisa menjadi yang paling merusak ketika kepintaran tidak dituntun oleh hati nurani. Sebagaimana novel “Teruslah bodoh, Jangan pintar” kita diperlihatkan bahwa, kepintaran itu ibarat pisau: di tangan yang tulus ia menjadi alat yang memiliki nilai manfaat, di tangan yang culas ia menjadi senjata yang dahsyat. Ironisnya, berita korupsi hari ini didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi dan bergelar mentereng. Akar masalahnya jelas bukan pada kepintaran itu sendiri, melainkan pada integritas orang yang memegangnya.
Tak berhenti sampai di situ, novel tersebut juga menyoroti bagaimana kepintaran kerap disalahgunakan untuk menindas pihak yang lemah—mereka yang tidak tahu menahu mengapa harus kehilangan rumah, sawah, dan tanah kelahiran demi kepentingan segelintir orang. Jika diulik kembali, tragedi di balik layar sangatlah memilukan: kematian Badrun, remaja 14 tahun yang tenggelam di lubang bekas tambang, sengaja dibungkam.
Belum lagi nestapa Bu Siti, yang tidak hanya kehilangan sang suami, tetapi juga harus merelakan buah hatinya meninggal akibat cacat bawaan setelah terpapar limbah beracun. Akibat ketidakadilan yang berlapis-lapis itu, keputusasaan pun mencapai puncaknya—mengamuk di ruang sidang dan memohon keadilan kepada "yang mulia" —yang rasanya tak lebih seperti mengemis pada anjing di jalanan; suatu hal yang sia-sia dan telah berulang kali ia lakukan.
Tentu, kata “bodoh” dalam novel tersebut sama sekali bukan ajakan untuk berhenti belajar, melainkan pengingat bagi mereka yang berpendidikan agar tidak menggunakan kecerdasannya untuk menindas. Judul yang mencolok ini memang kerap disalahpahami; sebab yang diuji bukanlah kemampuan berpikir, melainkan integritas sikap. Sebab, “kebodohan” yang sejati di sini adalah keberanian untuk memilih tulus, jujur, dan berempati—sebuah penutup yang menyadarkan kita bahwa tanpa nurani, kepintaran hanyalah bom waktu yang siap menghancurkan sesama.
Bagi seorang pelajar maupun pendidik, cerminan ini adalah sebuah pengingat yang menohok. Bagi pelajar, membaca karya-karya bermakna semacam ini melatih pentingnya merawat kejujuran dan integritas sejak bangku sekolah. Sementara bagi pendidik, hal ini menyadarkan bahwa mengajar tidak boleh sebatas rutinitas di ruang kelas antara guru dan murid, melainkan membangun kedekatan emosional agar anak didik tidak kehilangan arah. Namun, lingkaran pengingat ini tidak akan pernah utuh tanpa peran orang tua di rumah—sebagai benteng pertama yang memastikan bahwa nilai-nilai ketulusan dan nurani terus hidup, mendampingi setiap langkah anak agar tidak tersesat di tengah kerasnya dunia luar.
Pilihan hidup tidak pernah benar-benar netral; ia selalu berpihak pada kebaikan atau pembiaran. Novel "Teruslah Bodoh, Jangan Pintar" dan sederet fakta kelam di balik kasus pertambangan hari ini telah membuka tabir ketidakadilan yang selama ini sengaja dibungkam rapi. Namun, setelah lembaran-lembaran kisah ini ditutup, dan setelah deretan angka kerugian negara dibaca—apakah kita benar-benar akan tetap memilih menjadi penonton yang diam, menunggu hingga giliran diri kita atau orang terkasih yang terseret dalam lingkaran kehancuran ini? Jawabannya ada pada nurani kita yang paling sunyi.
Sumber:
Teruslah Bodoh, Jangan Pintar, Tere Liye.
https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/standar-hidup-layak/03/2023/