Menagih Janji Ekologis: Ketika Banjir Musiman di Jakarta Bukan Lagi Sekadar Takdir Alam

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang tertarik menyoroti isu-isu hukum positif, penegakan keadilan, dan dinamika kebijakan publik.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Az-zahra Putri Rahmadhani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Banjir Musiman yang Terjadi di Jakarta Bukan Lagi Sekadar Takdir Alam
Setiap kali musim penghujan tiba, Jakarta dan berbagai wilayah di Indonesia seolah bersiap menyambut ritual tahunan yang sama, genangan air yang melumpuhkan aktivitas, kemacetan parah, hingga penderitaan warga yang harus mengungsi. Pihak berwenang sering kali berlindung di balik alasan "faktor alam" atau "hujan ekstrem" untuk menghindar dari kritik publik. Padahal, dari sudut pandang hukum lingkungan yang berlandaskan keadilan sosial dan kemanusiaan, banjir bukanlah sekadar bencana alam (act of God), melainkan cerminan nyata dari kegagalan tata kelola ruang dan degradasi etika ekologis yang dibiarkan terus berulang dari tahun ke tahun.
Negara, melalui mandat konstitusi dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aturan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang di mana negara diwajibkan untuk menjamin perlindungan ekosistem melalui asas tanggung jawab negara dan asas kelestarian.
Di satu sisi, terdapat persoalan struktural dari pemerintah, seperti sulitnya memenuhi target Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat alih fungsi daerah resapan air menjadi kawasan komersial yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta lemahnya penegakan hukum tata ruang dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Meskipun demikian, pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan upaya konkrit dan proaktif dalam mitigasi banjir per Oktober 2026, pengerukan telah dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta pada 165 titik (62,3%) termasuk Jakarta Pusat (8 lokasi), Jakarta Utara (36 lokasi), Jakarta Barat (40 lokasi), Jakarta Selatan (28 lokasi), dan Jakarta Timur (53 lokasi) dengan target volume pengerukan mencapai 1.000.000 m³ untuk tahun 2026. Selain pengerukan waduk dan normalisasi sungai, pengoptimalan sistem pompa air di titik-titik rawan juga terus ditingkatkan.
Di sisi lain, perilaku masyarakat turut memperburuk kondisi ini melalui kebiasaan membuang sampah sembarangan dan penguasaan lahan pada bantaran sungai. Upaya mitigasi jangka pendek ini sangat penting, namun dampaknya menjadi destruktif karena jalur-jalur air alami telah disempitkan, disemen, dan ditutup oleh bangunan beton. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada tahap tanggap darurat saat banjir melanda, melainkan pada tahap pra-bencana yang meliputi mitigasi dan kesiagaan secara sistematis serta konsistensi penataan ruang jangka panjang.
Banjir tahunan bukan sekadar soal air yang meluap, melainkan soal hak-hak dasar manusia yang terabaikan. Sudah saatnya pemerintah berhenti bersembunyi di balik alasan cuaca ekstrem dan mulai fokus menjalankan aturan tata ruang secara konsisten. secara konsisten. Sebab, keadilan ekologis adalah syarat mutlak bagi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
