Stereotip Gender dan Timbulnya Kesenjangan Upah di Indonesia

source : https://www.pexels.com/id-id/foto/pemasaran-orang-orang-kantor-bekerja-7688336/

Isu bias gender merupakan suatu isu yang menitikberatkan pada salah satu jenis kelamin yang timbul karena budaya yang tercipta, misalnya di Indonesia laki-laki lebih dipercaya untuk menduduki kursi kepemimpinan daripada perempuan. Masih banyak orang yang menyalahartikan pengertian gender di Indonesia, sebagian masyarakat menganggap gender sama dengan jenis kelamin. Tidak dapat dipungkiri buta gender dapat terjadi. Buta gender adalah ketidakmampuan seseorang dalam memahami adanya ketidaksetaraan dan memaknai gender sebagai penentu dalam pilihan hidup.

Setelah buta gender muncul, diskriminasi gender pun tidak dapat terelakkan. Diskriminasi gender ini dapat berupa kesenjangan maupun perbedaan dalam tingkatan. Salah satu contoh diskriminasi gender di Indonesia adalah kesenjangan upah. Pada tahun 2016 Indonesia menempati peringkat ke-88 dalam global gap indeks. Dilansir dari databoks.katadata.id, upah pekerja wanita jauh lebih rendah daripada laki-laki berdasarkan tingkat pendidikan mereka. Dari tingkat pendidikan SD terjadi sebesar 34,9% gap antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2020. Pada tingkat perguruan tinggi pun gap masih terjadi sebanyak 31,44%. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa laki-laki memiliki upah lebih banyak daripada perempuan.

Budaya patriarki menjadi salah satu penyebab mengapa perempuan masih terpinggirkan di negara seribu pulau ini, bahkan dalam masalah gaji sekalipun. Persepsi bahwa perempuan hanya bertugas untuk memasak, mengurus anak dan mengurus rumah membuat perempuan seperti dibatasi. Kurangnya waktu perempuan dalam urusan pekerjaan karena mengurus keluarga menjadi salah satu sebab mengapa kesenjangan upah terjadi. Kinerja mereka secara tidak langsung akan menurun.

Tidak dapat dipungkiri terselip rasa bersalah di hati para perempuan karir. Kesulitan mereka membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan akan menimbulkan pikiran bahwa mereka tidak kompeten dalam kedua urusan ini. Belum lagi tanggapan sanak saudara tentang kurang baik dalam mengurus keluarga dan berakhir dengan melepas pekerjaan mereka. Kembali, budaya patriarki menjadi kesalahan global yang sulit untuk diatasi.

Pemerintah sebagai lembaga teratas pastinya akan memasukkan topik ini kedalam agenda rapat sosial-ekonomi mereka. Sedangkan perusahaan sebagai tempat mereka bekerja sudah pasti berkewajiban untuk adil terhadap pekerjaanya dan keluarga menjadi wadah untuk berdiskusi mengenai pekerjaan yang mereka ambil. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan keluarga untuk menangani kesenjangan upah ? dari ketiga aspek tersebut kuncinya pada menciptakan keseimbangan.

Berdiskusi dengan keluarga mengenai pembagian waktu antara kerja dan urusan rumah sangat penting dengan begitu perempuan bisa menyesuaikan dengan bidang mereka. Perusahaan wajib membuat transparansi gaji bagi pekerjanya dan bisa juga dengan menerapkan jam kerja yang lebih fleksibel. Sedangkan pemerintah bisa dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk semua kalangan agar lebih mudah dalam menentukan pekerjaan yang sesuai dengan mereka dan tidak menimbulkan kesenjangan upah di masa depan.