Turbulensi Politik Thailand: Dinasti Politik Goyah, Militer Kembali Mengintai
Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Aziz Rahhary tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarThailand kembali diguncang krisis politik setelah Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra resmi ditangguhkan dari jabatannya pada Selasa, 1 Juli 2025 oleh Mahkamah Konstitusi.
Hal ini lantas semakin memperparah krisis politik yang sudah terjadi dan berada dalam bayangan dinasti politik serta militer di Thailand. Tapi, bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana dinasti Shinawatra terlibat?
Mengapa Paetongtarn dibebas tugaskan?
Keputusan ini diambil setelah rakyat Thailand ramai-ramai mendesak Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra untuk mundur dari jabatannya setelah pembicaraan teleponnya dengan Presiden Senat Kamboja yang sekaligus mantan PM Kamboja Hun Sein bocor ke publik.
Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand telah menskors Paetongtarn dari jabatannya dan diwajibkan berhenti bekerja mulai 1 Juli 2025. Ia harus menunggu penyelidikan atas bocornya percakapan telepon dengan Hun Sen.
Melansir dari CNA, Jumat 4 Juli 2025, keputusan ini diambil setelah pengadilan menerima permohonan dari 36 anggota senat yang menuding Paetongtarn melanggar kode etik dalam percakapannya melalui telepon dengan mantan PM Kamboja Hun Sein terkait isu konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja pada baru-baru ini.
Apa isi percakapan telepon Paetongtarn - Hun Sein yang menyulut emosi?
Percakapan tersebut terjadi pada 15 Juni 2025, pembicaraan keduanya berlangsung informal dalam bahasa Thailand dan Khmer dibantu oleh seorang penerjemah. Namun, panggilan tersebut diduga sebagai bentuk upaya dalam meredakan ketegangan antara Thailand dan Kamboja, setelah konflik perbatasan yang menyebabkan tewasnya seorang prajurit Kamboja.
Dalam percakapannya Paetongtarn dilihat menyampaikan pernyataan tak pantas, ia menyapa Hun Sen sebagai "Paman" yang dinilai terlalu hormat ketika seharusnya ia bersikap lebih tegas. Dalam percakapannya, Paetongtarn juga menyebutkan bahwa Panglima Daerah Angkatan Darat Kedua sebagai "sisi yang berlawanan".
Alhasil, rakyat Thailand marah dan menilai Paetongtarn tidak menjaga martabat negara. Pembicaraanya seolah membuat Thailand harus membungkuk di hadapan Kamboja. Namun, Paetongtarn berusaha menenangkan suasana dengan mengatakan bahwa cara berbicara penuh hormat dan informalnya itu sebagai taktik bernegosiasi.
Sejarah krisis politik Thailand dan kaitannya dengan keluarga Shinawatra?
Lengsernya Paetongtarn telah memperpanjang babak lama dalam drama politik Thailand. Sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, Thailand telah mengalami 13 kali kudeta militer.
Keluarga Shinawatra juga menjadi salah satu aktor penting dalam peristiwa yang mewarnai dinamika politik Thailand selama dua dekade terakhir, tercatat militer telah menggulingkan Thaksin Shinawatra (ayahnya), dan Yingluck Shinawatra (bibinya), dari posisi PM.
Peristiwa ini membuat Paetongtarn menjadi anggota ketiga dari keluarga Shinawatra yang mengalami gagalnya pemerintahan. Sebelum Paetongtarn, pendahulunya yang juga satu partai dengan keluarga Shinawatra Partai Pheu Thai, yakni Srettha Thavisin dicopot MK pada 14 Agustus 2024 terkait pelanggaran etik serius akibat mengangkat seseorang yang pernah dipenjara. Akibat serangkaian peristiwa tersebut, membuat hubungan keluarga Shinawatra dengan militer menjadi sangat sensitif.
Ancaman Kudeta Militer
Akibat bocornya rekaman tersebut, membuat kemarahan dikalangan nasionalis dan pro militer Thailand yang sangat vokal. Kontroversi kalimat ini, membuat isu kudeta berhembus kencang sebab militer Thailand merasa perlu mengambil alih kekuasaan jika ada ancaman pada monarki.
Meski Panglima Angkatan Bersenjata Thailand telah membantah adanya rencana kudeta pada awal pekan ini, sejumlah pengamat politik berpendapat bahwa langkah militer masih merupakan kemungkinan yang tidak sepenuhnya bisa diabaikan, mengingat sejarah panjang intervensi militer di negara tersebut.
Thitinan Pongsudhirak, analisis politik dari Universitas Chulalongkorn, menyebut bahwa opsi kudeta masih terbuka terutama jika ketegangan politik meningkat dan pemerintahan tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif.
"Entah itu intervensi dari lembaga yudisial atau militer, Thailand punya pola yang sistematis ketika menghadapi kebuntuan politik," kata Pongsudhirak.
Spekulasi juga semakin menguat setelah pemerintah Thailand melakukan reshuffle kabinet di hari yang sama dengan penangguhan Paetongtarn, namun sejumlah posisi penting seperti Menteri Pertahanan dibiarkan kosong.
Lengsernya Paetongtarn kembali menegaskan bahwa Thailand belum dapat keluar dari krisis politik dan bayang-bayang kekuasaan lama yang masih mengintai sampai saat ini.