Konten dari Pengguna

Sekolah Rakyat dan Masa Depan LAN: Arsitek Keadilan Belajar untuk Wilayah 3T

Azizah Puspasari

Azizah Puspasari

Analis Kebijakan Direktorat Advokasi dan Pengembangan Kinerja Kebijakan Lembaga Administrasi Negar (LAN RI)

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Azizah Puspasari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Di saat negara mengunggulkan kebanggaan akan kemajuan digital, pertumbuhan ekonomi hijau, dan kesiapan menghadapi era kecerdasan buatan, ada anak-anak yang bahkan belum pernah merasakan bangku sekolah. Mereka berada di wilayah Lambat Tumbuh atau dikenal dengan daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan—wilayah 3T yang tak tersentuh infrastruktur, tak terlintasi sinyal, dan tak terjamah layanan pendidikan dasar.

Sekolah Rakyat bukan sekadar program, ini adalah tantangan bagi negara: apakah kita sungguh berniat menjangkau mereka yang selama ini dibiarkan tak terlihat?

Ketimpangan Pendidikan: Masih Ada 4,2 Juta Anak Tidak Sekolah

Menurut data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS (2024), terdapat 4,2 juta anak usia sekolah yang tidak bersekolah, terutama di wilayah 3T, dan kantong-kantong kemiskinan ekstrem serta belum mendapatkan pembahasan yang serius dalm kebijakan publik. Bukan karena malas, tapi karena sekolah tak pernah benar-benar datang ke tempat mereka. Banyak dari mereka tinggal di desa-desa tanpa akses jalan, tanpa jaringan internet, dan tanpa keberadaan sekolah dasar terdekat.

Pekan ini dalam Sidang Tingkat Tinggi PBB (High-Level Political Forum on Sustainable Development) di New York kembali mengguncang dengan satu hal paradoks global: ketika negara-negara berlomba menyiapkan kecerdasan buatan (AI) dan ekonomi hijau, 244 juta lebih anak di dunia masih tidak bersekolah (UNESCO, 2024). Ini termarjinalkan dengan kondisi dunia yang semakin canggih, namun tak otomatis menjadikan dunia semakin adil.

Visualisasi Infografis 1: Data Anak Tidak sekolah

Sekolah Rakyat dan Transformasi Pendidikan 3T oleh LAN

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem memunculkan harapan baru. Salah satu strategi inovatif dalam dokumen ini adalah pendirian “Sekolah Rakyat” bagi kelompok paling rentan. Namun di balik semangat progresif tersebut, muncul pertanyaan penting: Apakah Sekolah Rakyat benar-benar menjawab akar persoalan? Ataukah hanya tambalan baru dalam sistem yang sudah terlalu lama timpang?

Dalam Diktum Keempat Inpres 8/2025, Presiden secara eksplisit menugaskan LAN untuk menyiapkan konsep dan kelembagaan pelaksanaan pengentasan kemiskinan, termasuk model Sekolah Rakyat. Ini bukan sekadar pekerjaan administratif—ini adalah mandat strategis untuk menjadi arsitek perubahan sosial.

LAN tak bisa lagi sekadar dikenal sebagai penyelenggara pelatihan (training center) bagi ASN. Dalam era disrupsi dan ketimpangan sosial yang kian kompleks, masa depan LAN bergantung pada kemampuannya bertransformasi menjadi arsitek sistem—mengorkestrasi data, kebijakan, kompetensi, dan kolaborasi lintas sektor.

Merujuk Perpres 93 Tahun 2024, LAN telah diposisikan sebagai pusat rancang bangun manajemen ASN dan penggerak transformasi birokrasi. Maka, inilah momentum bagi LAN untuk melangkah keluar dari pagar administratif dan hadir sebagai pusat perubahan sosial—dari training center menuju transformation center yang menjangkau kelompok paling rentan dan membangun ekosistem kelembagaan yang berpihak.

Tantangan koordinasi bukan hal kecil. Implementasi Sekolah Rakyat melibatkan 47 kementerian/lembaga, serta pemda, komunitas lokal, dan sektor non-pemerintah. Karena itu, dibutuhkan institusi yang tak hanya mengeksekusi program, tetapi juga mampu menyatukan arah kebijakan, menyinergikan data, serta membangun ekosistem kelembagaan lintas sektor. Inilah ruang kepemimpinan strategis LAN—menggerakkan dari hulu, bukan hanya menambal di hilir.

Visualisasi Infografis 2: Desain Ekosistem Sekolah Rakyat

Gambar ini menunjukkan LAN sebagai pusat penggerak (hub) dalam ekosistem Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah, komunitas lokal, dan LSM menjadi simpul kolaboratif, menopang sekolah-sekolah komunitas dengan pendekatan kontekstual, partisipatif, dan lintas sektor.

Belajar dari Dunia, Membangun Akar Sendiri

Model Sekolah Rakyat bukan hal baru di dunia. Di Kolombia, Escuela Nueva berhasil meningkatkan capaian belajar anak-anak desa dengan metode partisipatif. Di Brasil, Projeto Axé menjadikan seni sebagai alat pemulihan sosial anak jalanan. Di India, Alternative Learning Centers menjangkau anak pekerja melalui pembelajaran fleksibel berbasis komunitas.

Namun yang membedakan adalah kekuatan desain kelembagaannya akan seperti apa: siapa mengelola, bagaimana keterlibatan masyarakat, bagaimana akuntabilitas dijalankan, dan bagaimana model keberlanjutan didesain sejak awal. Indonesia harus belajar dari praktik baik tersebut—bukan menyalin, tetapi mengadopsi dengan reflektif.

Lima Fondasi Sekolah Rakyat untuk Wilayah 3T atau Lambat Tumbuh

Untuk menjawab tantangan nyata di lapangan, Sekolah Rakyat harus dibangun di atas lima fondasi utama:

  1. Berbasis Data Sosial Akurat: Menyasar anak-anak dari keluarga paling miskin, menggunakan DTKS, Dapodik, dan Podes.

  2. Kurikulum Kontekstual & Pembebasan: Fokus pada literasi dasar, keterampilan hidup, nilai kebangsaan, dan karakter.

  3. Tenaga Pengajar Kolaboratif: Memadukan ASN, komunitas lokal, dan fasilitator sosial yang dilatih oleh LAN.

  4. Kelembagaan Lintas Sektor: Dikelola secara bersama oleh LAN, Kemensos, Kemendikbud, Pemda, dan Kemenag.

  5. Evaluasi Berbasis Dampak Sosial: Indikator keberhasilan bukan hanya kelulusan, tetapi perubahan hidup.

Visualisasi Infografis 3: Fondasi Sekolah Rakyat

Penutup: Momen Pengabdian atau Sekadar Program?

Sekolah Rakyat adalah cermin dari komitmen negara terhadap keadilan sosial. Ia bisa menjadi ruang sunyi yang segera dilupakan, atau menjadi jantung dari transformasi kebijakan sosial kita.

LAN kini di persimpangan penting:

Apakah ia tetap berada di ruang kelas training center for ASN, atau maju memimpin perubahan sosial?

Jika LAN mampu menjawab tantangan ini—mendesain sistem yang berakar, melibatkan komunitas, dan berdampak nyata—maka lembaga ini akan dikenang bukan hanya sebagai pelatih aparatur, tetapi sebagai arsitek keadilan belajar di republik ini.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2023). Potensi desa (Podes) 2023. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id/subject/153/potensi-desa.html

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2024. Jakarta: BPS. https://www.bps.go.id/publication/2024/07/01/kemiskinan-maret-2024.html

Chi, J., Colbert, V., & Velez Bustillo, E. (2024). Improving teaching and learning in low‑income schools: Introduction (Interventions for Efficiency and Effectiveness of Educational System Technical Notes). Escuela Nueva / UNESCO International Research and Training Centre for Rural Education. https://escuelanueva.org/wp-content/uploads/2024/05/Inruled_ImprovingTeachingAndLearningInLowincomeSchools.pdf

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2024). Pangkalan Data Pendidikan (Dapodik). https://dapo.kemdikbud.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). https://dtks.kemensos.go.id

NASCA Learning Centre. (2019, 21 Desember). Alternative education schools in India. NASCA Learning Centre. Diakses dari https://www.nasca.edu.in/learning-centre/thought-leadership/alternative-education-schools-in-india/

OpenAI. (2025, Juli). Visualisasi infografis 1,2 dan 3 [Infografis]. Dihasilkan menggunakan ChatGPT. https://chat.openai.com/

Presiden Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.

Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Jakarta: Sekretariat Negara.

Redaksi Inilah.com. (2025, Mei). 4,2 juta anak putus sekolah, KPAI soroti akses pendidikan yang tak manusiawi. Inilah.com. Diakses pada 28 Juli 2025, dari https://www.inilah.com/42-juta-anak-putus-sekolah-kpai-soroti-akses-pendidikan-yang-tak-manusiawi

UNESCO. (2024). Out-of-school children: 244 million children are still excluded from education globally. Paris: UNESCO Institute for Statistics. https://uis.unesco.org/en/news/2024-education-data-release

UPR Presents. (2016, August 9). Roots of Brazil: Humanitarian group 'Projeto Axé' helping kids rise above poverty with art. Utah Public Radio. Retrieved from https://www.upr.org/arts-and-culture/2016-08-09/roots-of-brazil-humanitarian-group-projeto-axe-helping-kids-rise-above-poverty-with-art