Menimbang (Lagi) Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace

Berpartisipasi menyelesaikan masalah tidak identik dengan efektivitas peran kita dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Itu adalah logika sederhana yang semestinya dapat dijadikan acuan untuk mengukur berapa lama lagi Indonesia harus bertahan dalam apa yang disebut sebagai Board of Peace.

Sejak menandatangani Piagam Board of Peace (BoP) di Davos pada 22 januari 2026, sudah hampir sepuluh bulan Indonesia bergumul dalam institusi tersebut. BoP dimandatkan untuk mengoordinasikan transisi dan rekonstruksi Gaza (Dewan Keamanan PBB, Resolusi 2803, 2025).

Namun, ada pertanyaan yang nampaknya perlu kembali disahuti: apa dampaknya bagi Palestina? Jika memang berdampak, di mana pengaruh Indonesia terhadap dampak tersebut? Jika tidak, apa batasan yang mengharuskan kita meninggalkannya? Jadi, baik hengkang maupun bertahan, semestinya keduanya harus ada ukuran, sebab partisipasi tidak sama dengan pengaruh. Oleh karena itu, verifikasi terhadapnya harus dilakukan.

Mengapa Indonesia Bergabung

Saat menandatangani Piagam BoP, Presiden Prabowo menyebutnya sebagai “peluang bersejarah” untuk mencapai perdamaian di Gaza dan menyatakan kesiapan Indonesia berpartisipasi. Jika menelaah logika praktis pengambilan kebijakan yang diselorohkan beberapa pejabat publik, keputusan Indonesia masuk BoP secara normatif dapat direkonstruksi dalam urutan berpikir yang demikian:

“Karena situasi di Gaza masih menimbulkan penderitaan besar dan upaya sebelumnya kurang efektif (circumstances), sementara tujuan kita adalah kemerdekaan Palestina serta rekonstruksi Gaza yang berkeadilan (goals), dan nilai yang kita anut adalah solidaritas kemanusiaan serta politik luar negeri bebas-aktif (values), maka cara yang paling realistis dan konkret saat ini adalah masuk ke dalam BoP (sebagai ikhtiar) agar dapat memengaruhi proses dari dalam (means-goal). Oleh karena itu, Indonesia harus masuk dalam BoP (action claim).

Jika itulah logika kebijakannya, ukuran keberhasilannya harus jelas: apakah keanggotaan BoP benar-benar memberi Indonesia pengaruh terhadap proses politik dan menghasilkan perubahan bagi Palestina?

Apa yang terjadi setelah gencatan senjata?

Gencatan senjata yang berlaku sejak 10 Oktober 2025 relatif menurunkan intensitas perang berskala besar. Ruang bagi bantuan kemanusiaan juga sempat meningkat. Namun, kekerasan, pengungsian, pembatasan akses, ataupun kehancuran layanan dasar hingga kini masih berjalan masif. Dalam “Humanitarian Situation Report, OCHA mencatat Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan 1.522 warga Palestina meninggal dan 5.421 terluka sejak gencatan senjata (OCHA,

2026). Dari sisi wilayah, Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB mencatat kontrol Israel meluas dari sekitar 53 persen sebagaimana diproyeksikan dalam pengaturan gencatan senjata menjadi sedikitnya 60 persen pada 2 September 2026. Komisi itu juga mencatat pembangunan pangkalan baru di sekitar Yellow Line; Netanyahu sebelumnya menyatakan telah menginstruksikan penguasaan 70 persen Gaza (Komisi Penyelidikan PBB, “Report A/81/430”, 2026)

Kondisi pangan belum aman. IPC memperkirakan lebih dari 1,4 juta orang atau 67 persen penduduk akan menghadapi krisis pangan atau lebih buruk pada Juli–Desember 2026; 212 ribu di antaranya diproyeksikan berada pada Fase Darurat (Fase 4).

Bantuan besar setelah gencatan senjata sempat memperbaiki kondisi, tetapi kebutuhan tetap tinggi (IPC, 2026). Krisis tempat tinggal pun belum teratasi. OCHA, mengutip penilaian Shelter Cluster pada September 2026, menyebut 94 persen penduduk membutuhkan bantuan tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga dasar; 65 persen rumah tangga masih bertahan di tenda atau hunian darurat (OCHA, 2026).

Transisi politik juga belum berjalan. Laporan UNSCO kepada Ad Hoc Liaison Committee pada September 2026 menyebut NCAG belum dapat memasuki Gaza untuk mengambil alih pemerintahan, sementara personel International Stabilization Force (ISF) belum dikerahkan. Mekanisme pendanaan pun belum menghasilkan pemulihan dini dalam skala besar (UNSCO, 2026). Berbagai data tersebut menunjukkan jarak antara gencatan senjata dan perdamaian berkelanjutan.

Akses Diplomatik Belum Tentu Berarti Pengaruh

Pada 6 Juli 2026, Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan de facto-nya dan kesiapan menyerahkan urusan administrasi kepada NCAG. Namun, hingga saat ini NCAG masih belum dapat memasuki Gaza untuk menjalankan mandatnya. Hal ini berkaitan dengan posisi Israel yang tetap selektif dan bersyarat dalam menjalankan poin-poin yang ada di BoP. Netanyahu tetap bersikeras tidak akan menarik militer sebelum Hamas sepenuhnya melucuti senjata. Sebaliknya, Hamas hanya mau melucuti senjata jika tentara Israel keluar dari Gaza.

Walaupun Jared Khusner, salah satu perwakilan struktur eksekutif BoP, yang disebut memiliki kedekatan personal dengan Netanyahu telah melakukan negosiasi untuk mengatasi kemandekan tersebut, belum terlihat adanya terobosan baru yang dihasilkan, kemandekan prosesnya juga tetap bertahan. Lagi pula, Netanyahu sendiri juga sudah sejak lama dan masih tetap menentang gagasan pendirian negara Palestina. Padahal, visi tersebut merupakan bagian dari salah satu prinsipil dalam Board of Peace (Principles, Clause 1).

Di sinilah perbedaan antara keterlibatan dan pengaruh substantif menjadi penting. Dalam hal ini, belum ada bukti terbuka—atau memang tidak ada—yang dapat ditemukan untuk menunjukkan bahwa keanggotaan Indonesia telah menghasilkan perubahan kebijakan atau hasil operasional yang dapat diatribusikan pada diplomasi Indonesia melalui Board of Peace, khususnya dalam menghasilkan kompromi atau perubahan posisi para pihak.

Kendati demikian, Presiden Prabowo mengatakan adanya opsi untuk keluar apabila kontraproduktif dengan tujuan kemerdekaan Palestina. Jika iya, pertanyaan lanjutannya harus segera ditanggapi, yaitu dengan ukuran apa Indonesia menentukan keterlibatannya sudah tidak sejalan dengan tujuan tersebut? Mari kita ber-khusnudzan bahwa adanya perubahan kepemimpinan di Israel akan membuka kemungkinan baru bagi nasib pendirian negara Palestina. Argumen tersebut juga harus diverifikasi.

Apakah Pemilu Israel akan Mengubah Nasib Palestina?

Setelah pemungutan suara dilakukan pada 27 Oktober 2026, hasil pemilu belum menghasilkan mayoritas. Hasil resmi yang diserahkan kepada Presiden Isaac Herzog pada 4 November memberi 53 kursi kepada blok Netanyahu, 48 kepada oposisi, dan 19 kepada dua daftar Arab—Joint List dan Ra’am—di Knesset yang memiliki 120 kursi. Tidak ada satupun yang mencapai ambang 61 kursi. Di antara tiga blok tersebut, hanya partai-partai Arab yang secara eksplisit menyatakan persetujuan terhadap pendirian negara Palestina. Sedangkan blok oposisi yang ditengarai oleh Gadi Eisenkot, kendati anti-Netanyahu, tidak menempatkan isu itu sebagai agenda saat ini. Untuk dapat membuat pemerintahan, salah satu dari ketiga blok tersebut harus beraliansi.

Namun, potensi itu sangat kecil. Ketiga blok tersebut secara ideologis dan prinsipil, saling bertentangan satu sama lain. Alhasil, kini, proses pemilu di Israel tengah mengalami deadlock, kecuali muncul adanya kompromi antara salah satu dari blok, atau salah satu partai dari setiap blok tersebut. Jika kompromi tidak terjadi, kemungkinan pemilu ulang masih perlu dicermati. Namun, bagaimanapun proses mekanisme pemilu Israel berjalan, yang jelas masyarakat Palestina hingga kini masih terdeprivasi secara intensif. Sedangkan perubahan pemimpin di Israel juga belum tentu dapat mengubah nasib masyarakat Palestina.

Bagi Indonesia, dinamika ini memperjelas satu kontradiksi: Indonesia berada dalam institusi yang sama dengan Israel dan memiliki kedudukan formal yang setara sebagai anggota, tetapi tidak dengan kesamaan pengaruh dan orientasi politiknya. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina, sedangkan pemerintah Israel melakukan hal yang sebaliknya. Kontradiksi tersebut seharusnya krusial dalam menentukan kelanjutan keanggotaan Indonesia di BoP.

Pembacaan seperti ini tidak dimaksudkan membuat Indonesia naif di depan ketimpangan kekuatan dalam lingkungan internasional. Sejak kelahirannya, Indonesia tidak asing dengan realitas ketimpangan semacam ini, bahkan jauh lebih teruk keadaanya. Namun demikian, bagi negara yang menempatkan prinsip anti-penjajahan dalam pembukaan UUD-nya, posisi ‘sadar realitas’ ini justru seharusnya tidak dijadikan alasan untuk nerimo ing pandum dan memaklumi ketidakadilan. Sebaliknya, hal ini semestinya dapat dijadikan sebagai motor penggerak untuk merumuskan posisi yang lebih berani dan kuat, baik dalam kacamata moral maupun strategis.

Biaya dan Risiko Bertahannya Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)

Untuk menguji kepantasan keterlibatan Indonesia dalam BoP, ada dua hal yang layak untuk diuji, yaitu: (1) manfaat strategis serta (2) biaya dan risiko. Hingga tulisan ini ditulis, belum ada bukti terbuka yang menunjukkan keanggotaan Indonesia dapat memengaruhi putusan substantif di BoP, khususnya dalam menghasilkan kompromi dan perubahan posisi aktor.

Di luar manfaat strategis, kendati tidak adanya kewajiban finansial bagi anggota BoP, risiko fisik dan reputasi diplomatik Indonesia tetap menjadi hal yang perlu dikalkulasikan. Walaupun tetap masih ditangguhkan, rencana kebijakan mengirimkan 8.000 pasukan stabilisasi dari Indonesia di bawah payung BoP membawa konsekuensi serius bagi keselamatan fisik pasukan.

Berbeda dengan misi PBB (UNIFIL) yang biasanya masuk setelah ada kesepakatan damai, wilayah Gaza berisiko tetap menjadi medan tempur aktif. Pasukan Indonesia berpotensi terjebak dalam baku tembak dengan faksi lokal atau serangan udara pihak luar. Di luar itu, pertimbangan beban fiskal untuk pelepasan pasukan, mulai dari pelatihan hingga penarikan, juga perlu dihitung.

Di luar kontribusi fisik, keterlibatan Indonesia memiliki dimensi legitimasi diplomatik. Karena itu, reputasi diplomatik juga harus secara strategis dikalkulasikan. Dalam perspektif Power-Geometry Doreen Massey, ruang, tempat, dan mobilitas diatur melalui jaringan hubungan internasional yang timpang.

Sebuah “tempat” seperti Gaza adalah titik temu relasional dari elemen-elemen globalisasi kapitalis yang diproduksi dan dikoordinasikan dari berbagai penjuru dunia. Keterlibatan (complicity) dalam dinamika sebuah tempat, dalam hal ini Gaza, dapat diukur melalui empat arus global: (1) arus objek, (2) arus modal, (3) arus manusia, serta (4) arus ide. Dalam konteks BoP, keterlibatan Indonesia terutama dapat dibaca melalui arus ide. Hal ini mencakup dukungan diplomatik, pengakuan, dan legitimasi politik yang diberikan kepada institusi tersebut.

Karena itu, bertahan di dalam BoP bukan tindakan yang sepenuhnya netral. Kehadiran Indonesia—terlebih sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbanyak di dunia—dapat memperkuat legitimasi kelembagaan BoP, termasuk ketika proses yang dijalankannya belum menunjukkan kemajuan menuju kedaulatan Palestina atau justru menghambatnya.

Tentu, bertahan saja tidak serta merta setuju dengan keberlanjutan kekerasan. Namun, persoalannya ialah apakah Indonesia masih memiliki ruang untuk memengaruhi arah dan hasil proses, atau justru terus memberikan legitimasi tanpa pengaruh yang sepadan.

Di samping itu, karakter BoP membuat pengujian ini semakin genting. Berbeda dengan forum multilateral yang memiliki mandat luas, BoP dibentuk secara khusus untuk mengelola transisi dan rekonstruksi Gaza. Karena itu, penilaian terhadap keterlibatan Indonesia harus bertolak dari efektivitas mandat tersebut.

Selanjutnya, keberlanjutan keterlibatan Indonesia perlu ditimbang melalui tiga hal: kemajuan perlindungan dan pemulihan Gaza, terlaksananya transisi pemerintahan Palestina dan penarikan pasukan, serta terbuktinya pengaruh diplomatik Indonesia. Jika tidak menunjukkan kemajuan, Indonesia perlu meninjau ulang keterlibatannya, termasuk opsi membatasi partisipasi atau keluar dari BoP.