DPRD Babel Kumpulkan Forkopimda Bahas Kebijakan Strategis

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi.

Wakil Ketua DPRD Babel, Amri Cahyadi ST menghadiri rapat yang digelar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Hotel Soll Marina, Kabupaten Bangka Tengah, Kamis (5/8/2021).

Pertemuan tersebut bertujuan membahas sejumlah kebijakan strategis serta memberikan pandangan hingga mendapatkan masukan-masukan antisipatif dalam menyikapi sejumlah persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal di Negeri Serumpun Sebalai.

Sejumlah isu strategis yang diangkat dalam rapat yang bertajuk "Pengambilan Kebijakan dalam Penanganan Konflik serta Persoalan Strategis dan Terkini yang Terjadi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

Poin-poin bahasan utama yang diangkat pada rapat tersebut, diantaranya potensi konflik yang mengancam Babel di bidang ideologi, politik, ekonomi, dan sosial maupun budaya.

Amri Cahyadi dalam forum tersebut menyatakan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut.

"Berdasarkan hasil survei di tahun 2017 lalu, di bidang ideologi kita berada di peringkat ke lima dalam hal wawasan kebangsaan. Dari survei BPPT ini ternyata memang ada dari unsur di masyarakat kita yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, itu mengkhawatirkan. Akan tetapi alhamdulillah sudah membaik,” ungkap Amri.

Menyikapi itu politisi asal Partai Persatuan Pembangunan ini meminta masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan yang tersedia dan mengecek terlebih dahulu sistem pembinaan dan afiliasi dari lembaga tersebut.

"Masyarakat harus lebih pintar dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan yang tidak hanya sekadar nama. Perlu dicek dulu ustadz dan ustadzah mereka, pembina dan afiliasinya bagaimana. Ini penting kita sikapi,” pesan Amri.

Di bidang politik, Wakil Ketua DPRD ini menyebutkan menyambut Pilkada Serentak 2024 mendatang, terdapat potensi konflik yang rawan terjadi karena akan adanya kerumunan dan menyangkut persoalan penganggaran.

"Berkaca pada empat tahun ke belakang, kita butuh Rp 80 miliar lebih untuk menganggarkan itu. Apabila kita laksanakan di 2024, perkiraan kami menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Di satu sisi saat ini sedang pandemi covid-19. Kita defisit, kami khawatir kalau tidak kita siapkan nanti masyarakat bergejolak. Sehingga ditakutkan adanya anggapan seolah-olah pemerintah kita ini lebih mementingkan pemilihan yang hanya menghasilkan kepala daerah, tetapi kebutuhan penting covid dan lain sebagainya diminimalisir,” tutur Amri.

Di sektor ekonomi, diterangkan Amri Cahyadi, terkait konflik sosial laut di Perairan Teluk Kelabat, dengan adanya aktivitas tambang legal dan ilegal di wilayah tersebut mengganggu mata pencaharian para nelayan. Meskipun persoalan tersebut sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat, pihak DPRD Babel meminta agar proses pertambangan mesti dilakukan dengan bijaksana sesuai aturan yang berlaku.

"Sudah diatur dalam RZWP3K, tetapi perlu dicek juga terkait izin amdalnya terkait KIP atau PIP. Walaupun kewenangan ada di pusat tetapi karena ini menyangkut warga Bangka Belitung, pemerintah daerah tidak diam. Harus ada solusi alternatif usaha untuk masyarakat kecil yang terdampak. Ini merupakan potensi konflik yang perlu dipikirkan. Pertambangan harus dilakukan dengan bijaksana sesuai peraturan perundang-undangan," kata Amri.

Selain beberapa persolan strategis di atas, di dalam pertemuan Forkopimda itu, Wakil Ketua DPRD Babel ini juga mengajak segenap pemangku kepentingan di Bangka Belitung untuk bersama-sama memikirkan pengawasan dan cara-cara penanggulangan terhadap potensi-potensi konflik lain yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19 yang saat ini sedang mewabah maupun ancaman bahaya narkoba terhadap generasi muda.