Jam Operasional Tempat Keramaain di Pangkalpinang Kembali Dibatasi

Kapolres Pangkalpinang, AKBP Tris Lesmana Zeviansyah. (Ist)

Kapolres Pangkalpinang Keluarkan Maklumat tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus COVID-19, di Kota Pangkalpinang. Upaya ini sebagai langkah dalam menekan angka penyebaran Virus Covid -19 yang terus melonjak.

Dalam maklumat tersebut juga mengatur jam operasional mall, kafe, rumah makan, warnet, supermarket dan lainnya, sampai pukul 22.00 WIB dan pengunjung dibatasi 50 persen.

Dikatakan Kapolres Pangkalpinang, AKBP Tris Lesmana Zeviansyah, maklumat dibuat sebagai langkah kepolisian guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19.

"Kami harapkan adanya maklumat ini agar masyarakat semakin mematuhi proses , yang diharapkan bisa menekan penyebaran covid-19 ini," ujar Kapolres kepada.

Ditambahkan Kapolres, diharapkan masyarakat semakin mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, mencuri tangan dengan sabun serta menghindari kerumunan.

"Jika terdapat pelanggaran protokol kesehatan , maka Polisi akan melakukan penindakan seperti pembubaran atau bahkan proses pidana sesuai aturan yang berlaku," lanjut Kapolres.

Maklumat dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2021, memiliki empat poin, diantaranya.

(a)Membatasi jam operasional sampai pukul 22.00 WIB dan jumlah pengunjung 50 persen, pembatasan itu ditetapkan terhadap mall, supermarket, kafe, penyewaan game online (Warnet), rumah makan, pusat kebugaran, fasilitas olahraga dan lainnya sesuai dengan instruksi menteri dalam negeri.

(b)Selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19, (5M) berupa panggunaan masker, mencuci tangan dengan air sabun (hand sanitizer), menjege jarak, menghindari kerumunan dan mengurang

mobilitas.

(c)Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan dilingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh

pemerintah.

(d) Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita-berita dengan sumber yang tidak jelas yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan Maklumat ini, maka setiap anggota polisi wajib melakukan tindakan, kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.