Konten Media Partner

Kecewa Raperda RZWP3K Disahkan, Nelayan Batu Perahu Blokir Jalan Pesisir

1 Maret 2020 17:12 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bentuk kekecawaan masyarakat Batu Perahu, Toboali. Dengan memblokir jalan.
zoom-in-whitePerbesar
Bentuk kekecawaan masyarakat Batu Perahu, Toboali. Dengan memblokir jalan.
ADVERTISEMENT
Nelayan Batu Perahu, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan memblokir akses jalan di pesisir pantai tersebut imbas dari pengesahan raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) oleh DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (28/2/2020) lalu.
ADVERTISEMENT
Ketua Nelayan Batu Perahu, Joni Zuhri mengatakan, aksi pemblokiran jalan tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan perlawanan karena diyakini pemerintah dan legislatif tak berpihak kepada nelayan terkait pengesahan raperda RZWP3K.
"Kepada seluruh masyarakat Bangka Selatan dan Bangka Belitung pada umumnya, kami mohon maaf. Ini adalah protes kami kepada pemerintah dan legeslatif yang ada di Babel. Karena perkembangan wisata pesisir tidak lepas dari jasa masyarakat dan nelayan dalam merintis wisata terutama pantai" ujar Joni kepada wartawan, Minggu(1/3/2020).
Menurut Joni, sesuai Perda RT/RW Basel, kawasan wisata di Kelurahan Tanjung Ketapang salah satunya adalah Pantai Batu Perahu, masyarakat dan nelayan secara bahu membahu dan secara swadaya membangun dan merintis wisata daerah tersebut.
"Mulai dari membangun jalan yang tadinya hanya bisa dilewati motor sekarang sudah bisa dilewati berbagai kendaraan serta fasilitas lain yang dikerjakan secara gotong royong dan dengan dana swadaya masyarakat Basel" sebutnya.
ADVERTISEMENT
Namun nawacita Pemkab Basel, lanjut Joni, yang katanya ingin memajukan pariwisata justru berbanding terbalik dengan menyetujui draf RZWP3K yang kemudian disahkan oleh DPRD Babel dan terkesan ingin menghancurkan kehidupan para nelayan dan pariwisata itu sendiri.
"Melalui pengesahan perda tersebut, kami menilai telah dipertontonkan suatu pertunjukan arogansi kepemimpinan dan wewenang serta kemunafikan dari pejabat - pejabat yang hanya bisa menebar janji," papar Joni.
Joni yang mewakili masyarakat nelayan disitu juga menyebutkan, melalui protes ini pihaknya akan menunggu respon atas aksi tersebut kepada kepada pejabat di Babel khususnya.
"Kami tunggu responnya di Batu Perahu, ini baru permulaan tunggu saja kedepan akan terjadi suatu peristiwa yang lebih besar. Jika masyarakat yang sering lewat jalan ini bertanya kenapa jalan ini kami tutup silakan tanya kepada Bupati Basel, DPRD Basel, Gubernur dan DPRD Babel," tukas Joni
ADVERTISEMENT