Ganja Bukan Narkoba? Alasan Ganja Medis Layak Dikaji Ulang

OPINI

Oleh Ahmad Bagaskara | 9 November 2026 | Estimasi baca 5 menit

Minggu, 26 Juni 2022, seorang ibu berjalan kaki dari Bundaran HI menuju Gedung Mahkamah Konstitusi sambil membawa papan bertuliskan permintaan tolong. Ia Santi Warastuti, ibu dari anak dengan cerebral palsy yang berharap anaknya bisa menjalani terapi ekstrak ganja. Pemandangan itu mengajukan satu pertanyaan sederhana yang sampai kini belum tuntas dijawab: pantaskah ganja disamakan dengan heroin?

Ganja bukan narkoba: klaim yang perlu diluruskan

Mari jujur sejak awal. Secara hukum, ganja tetap berstatus narkotika Golongan I dalam UU Nomor 35 Tahun 2009, dan penggunaannya tanpa izin tetap berisiko pidana. Judul tulisan ini bukan klaim bahwa ganja tanpa risiko. Ia adalah pertanyaan tentang proporsi: wajarkah satu tanaman dikunci di kelas yang sama dengan zat paling berbahaya, tanpa ruang sedikit pun untuk riset dan terapi medis?

Inilah inti argumen para pendukung pembaruan kebijakan. Mereka tidak meminta ganja dijual bebas di warung. Mereka meminta negara membedakan antara penyalahgunaan dan pemanfaatan medis yang diawasi, lalu menguji keduanya dengan bukti ilmiah.

Dunia sudah mulai bergeser

Pada 2 Desember 2020, Komisi Narkotika PBB (CND) memutuskan mengeluarkan ganja dari Schedule IV Konvensi Tunggal 1961 dengan hasil 27 suara setuju, 25 menolak, dan 1 abstain. Schedule IV dicadangkan bagi zat berbahaya dengan manfaat terapi yang sangat terbatas, misalnya heroin. Keputusan itu mengikuti rekomendasi WHO yang terbit pada Januari 2019 . Bagi para pegiat, langkah tersebut menjadi pengakuan bahwa potensi terapi ganja layak diteliti, bukan ditutup rapat .

Sumber: Opini penulis Hasil pemungutan suara CND PBB, 2 Desember 2020

Indonesia: pintu riset yang masih tertutup rapat

Pada 20 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika dalam perkara 106/PUU-XVIII/2020 . Pemohonnya tiga ibu: Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, dan Naflah Murhayanti. Namun putusan itu bukan penutup perdebatan. MK menilai persoalannya berada di ranah DPR dan pemerintah, dan pemerintah lewat Wamenkumham menyatakan akan mengkaji ganja medis.

Bola, dengan kata lain, ada di tangan pembuat kebijakan. Tahun 2020 Kementerian Pertanian sempat menetapkan ganja sebagai tanaman obat, lalu mencabut aturan itu untuk dikaji ulang bersama BNN, Kemenkes, dan LIPI . Pada 2025, Kepala BNN Marthinus Hukom menyebut penelitian masih berjalan, tetapi menegaskan Indonesia tidak serta-merta melegalkan ganja . Sebuah kajian hukum yang terbit di Jurnal Wajah Hukum pada April 2026 bahkan menilai revisi UU 35/2009 semakin mendesak demi riset dan pelayanan medis .

Pasien butuh akses, pengguna butuh rehabilitasi

Dua hal ini sering dicampuradukkan. Pasien dengan kondisi medis tertentu butuh jalur terapi yang legal, terukur, dan diawasi dokter. Pengguna yang terjerat kecanduan butuh rehabilitasi, bukan sel penjara yang penuh sesak. Menariknya, BNN sendiri pernah menyuarakan semangat serupa, yakni revisi UU agar pemakai cukup direhabilitasi dan tidak dipenjara . Artinya, ruang kompromi sebenarnya ada.

Belajar dari Thailand: jalan tengah, bukan pesta bebas

Thailand melegalkan ganja medis pada 2018 dan mengeluarkannya dari daftar narkotika pada 2022 . Hasilnya tidak mulus. Pada Juni 2025 pemerintah Thailand memperketat aturan: pembelian ganja kini wajib dengan resep dokter, dengan alasan akses yang terlalu mudah, terutama bagi anak dan remaja .

Pelajarannya jelas. Yang layak kita perjuangkan bukan "ganja bebas", melainkan jalur medis yang diawasi ketat sejak hulu sampai hilir.

Sumber: Opini penulis Jejak kebijakan ganja di dunia dan Indonesia.

Apa yang sebaiknya dilakukan

1. Buka riset klinis ganja medis yang transparan. BRIN sudah menyatakan akan berkoordinasi dengan Kemenkes, BNN, dan kementerian terkait untuk mengkaji regulasinya. Hasilnya perlu dipublikasikan agar bisa diuji publik.

2. Revisi UU Narkotika berbasis bukti. Klasifikasi sebaiknya mengikuti temuan ilmiah, dengan pengawasan lintas lembaga.

3. Pisahkan pendekatan untuk pasien dan pengguna. Rehabilitasi lebih diutamakan daripada pemenjaraan bagi pengguna.

Sisi lain yang perlu didengar

Sebuah opini yang baik wajib menyajikan argumen lawan. Berikut poin-poin yang sering diajukan pihak yang menolak pelonggaran:

• WHO sendiri mencatat ganja dapat menimbulkan efek samping dan ketergantungan . Pembahasan medis tidak berarti ganja aman.

• Keputusan PBB tidak menjadikan ganja "obat". Ganja masih berada di Schedule I, sehingga tetap dikendalikan ketat .

• Pengalaman Thailand menunjukkan akses yang longgar bisa memicu penyalahgunaan, khususnya di kalangan muda .

• BNN menilai masih ada bahan obat lain selain ganja dan penggunaan medisnya masih memerlukan kajian ilmiah lebih lanjut . Sebagian pakar hukum juga berpendapat UU 35/2009 sudah mengatur pemanfaatan narkotika untuk kepentingan medis dan pendidikan, sehingga yang dilarang adalah penyalahgunaannya .

Penutup

Jadi, ganja bukan narkoba? Secara hukum, belum. Tetapi pertanyaan itu tidak seharusnya dijawab dengan stigma maupun euforia. Biarkan data uji klinis, pengalaman negara lain, dan suara pasien yang menentukan arah kebijakan. Selama riset belum dibuka dan jawabannya belum dipertanggungjawabkan, perdebatan soal ganja medis akan terus berputar di tempat.

Catatan: tulisan ini adalah opini dan bukan anjuran mengonsumsi ganja. Di Indonesia, ganja masih berstatus narkotika Golongan I dan penggunaannya tanpa izin dapat dipidana.

Daftar Rujukan

Semua rujukan diakses pada 9 November 2026. Tulisan ini memparafrasekan isi sumber dan tidak mengutip teks secara panjang.

[1] Tirto.id. Santi Warastuti berjalan ke MK (26/6/2022) dan soal uji materi UU Narkotika. https://tirto.id/soal-aksi-ganja-medis-mk-uji-materi-uu-narkotika-masih-dibahas-gtsk

[2] Tirto.id. MK Bacakan Putusan Uji Materi UU Narkotika Hari Ini. https://tirto.id/mk-bacakan-putusan-uji-materi-uu-narkotika-hari-ini-gufu

[3] WOLA. UN votes to remove cannabis from Schedule IV, 2 Desember 2020. https://www.wola.org/?p=49595

[4] Lead Stories. Fact Check: The United Nations Did NOT Classify Cannabis As A 'Medicine'. https://leadstories.com/hoax-alert/2020/12/fact-check-the-united-nations-did-not-classify-cannabis-as-a-medicine.html

[5] detikJatim. Tok! MK Tolak Legalisasi Ganja Medis (20/7/2022). https://www.detik.com/jatim/berita/d-6188975/tok-mk-tolak-legalisasi-ganja-medis

[6] Liputan6. BNN: Masih Ada Bahan Obat Lain Selain Ganja. https://liputan6.com/news/read/5166682/bnn-masih-ada-bahan-obat-lain-selain-ganja

[7] Bisnis.com. Ganja Jadi Tanaman Obat, Kementan Libatkan BNN hingga LIPI (29/8/2020). https://ekonomi.bisnis.com/read/20200829/99/1284654/ganja-jadi-tanaman-obat-kementan-libatkan-bnn-hingga-lipi

[8] Tirto.id. BNN RI Masih Lakukan Penelitian soal Ganja Medis (2025). https://tirto.id/bnn-ri-masih-lakukan-penelitian-soal-ganja-medis-helH

[9] Badri, Sumaidi, Iswanto. Urgensi Revisi UU No. 35 Tahun 2009 Terkait Pemanfaatan Ganja untuk Kepentingan Medis. Wajah Hukum, Vol. 10 No. 1, April 2026. https://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/download/2125/554

[10] VICE Indonesia. Terganjal UU, Mentan Batal Masukkan Ganja Jadi Tanaman Obat Binaan. https://www.vice.com/id/article/mentan-syahrul-yasin-limpo-batal-masukkan-ganja-dalam-tanaman-binaan-untuk-pengobatan/

[11] Cannabis Science and Technology. Thailand Restricts Recreational Cannabis Use, Returns to Medical-Only Market (2025). https://www.cannabissciencetech.com/view/thailand-restricts-recreational-cannabis-use-returns-to-medical-only-market

[12] Onmanorama. Thailand bans recreational cannabis, allows purchase with medical prescription (26/6/2025). https://www.onmanorama.com/news/india/2025/06/26/thailand-recreational-cannabis-ban-medical-prescription.amp.html

[13] InvestorTrust. BRIN Bakal Koordinasi dengan Kemenkes hingga BNN untuk Kaji Regulasi Ganja Medis. https://investortrust.id/national/117868/brin-bakal-koordinasi-dengan-kemenkes-hingga-bnn-untuk-kaji-regulasi-ganja-medis

[14] Dazed. Cannabis has been removed from the world's most dangerous drugs list (3/12/2020). https://www.dazeddigital.com/politics/article/51306/1/cannabis-has-been-removed-from-the-worlds-most-dangerous-drugs-list

[15] Suara Surabaya. Pakar Hukum: UU 35/2009 Sudah Mengatur Narkotika untuk Kepentingan Medis dan Pendidikan. https://www.suarasurabaya.net/?p=568839

Kredit Gambar

Seluruh gambar (ilustrasi sampul, grafik suara PBB, dan linimasa) dibuat orisinal khusus untuk artikel ini sehingga bebas dari masalah hak cipta pihak ketiga.