Punk Bukan Kriminal: Berhenti Menghakimi dari Penampilan
Tulisan dari BAGAS KARA tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
OPINI
Oleh: Ahmad Bagaskara | 9 November 2026 | Waktu baca: 5 menit
Rambut mohawk, jaket penuh tambalan, dan tato bukan bukti kejahatan. Mengapa penampilan masih cukup untuk membuat anak punk dicurigai?
Punk bukan kriminal. Kalimat itu seharusnya tak perlu ditulis, tetapi stigma di sekitar kita membuatnya terpaksa diulang. Begitu melihat anak muda berambut mohawk dengan jaket penuh tambalan, banyak orang langsung membayangkan pengamen pemaksa, pemabuk, atau pembuat onar. Lewat tulisan ini saya berargumen bahwa penampilan bukan ukuran moral seseorang, dan bahwa komunitas punk di Indonesia menyimpan lebih banyak karya dan solidaritas daripada yang biasa kita lihat di berita.
Sebenarnya, punk itu soal apa?
Menurut CNN Indonesia, punk masuk ke Indonesia sekitar dua dekade setelah muncul di London. Komunitasnya memegang prinsip Do It Yourself (DIY), yaitu memproduksi dan mendistribusikan karya sendiri.Marjinal, band punk dari pinggiran Jakarta yang berdiri pada akhir 1990-an, bahkan berkembang menjadi kolektif yang memadukan musik, seni, dan aktivisme sambil menjaga jarak dari komersialisme.
Artinya, inti punk bukan pada gaya rambut, melainkan pada sikap: mandiri, kritis, dan solider. Seperti subkultur mana pun, tentu ada anggotanya yang berperilaku buruk. Gofar Hilman, penyiar yang pernah hidup sebagai anak punk jalanan, mengingatkan agar masyarakat tidak menyamaratakan seluruh anak punk dengan segelintir yang mengamen dengan paksa atau mabuk di tempat umum. Kritik pada perilaku itu sah. Menghukum satu identitas karena ulah segelintir orang yang tidak sah.
Ketika penampilan dianggap kejahatan: pelajaran dari Aceh
Contoh paling telak terjadi di Banda Aceh pada Desember 2011. Menurut Inside Indonesia, polisi reguler dan polisi Syariah menggerebek konser amal punk yang bertujuan menggalang dana untuk anak yatim. Sekitar 64 orang ditahan, sementara The Jakarta Post menyebut 65 remaja. Mereka ditahan tiga malam tanpa akses ke pengacara maupun keluarga, lalu dibawa ke sekolah polisi untuk "pembinaan": kepala dicukur, rambut dipotong pendek, dan mereka diminta mandi di danau, berganti pakaian, serta salat. Mereka dibebaskan pada 23 Desember.
Pemerintah kota menyebut punk sebagai "penyakit sosial baru" dan menilai konser itu melanggar izin serta bertentangan dengan syariat. Kepala polisi membantah adanya pelanggaran HAM dan menyebut cukur rambut sebagai tradisi pendidikan polisi. Sejumlah ormas dan ulama di Aceh bahkan mendorong lahirnya qanun yang melarang komunitas punk. Pandangan itu nyata, dan perdebatan tentang nilai serta ketertiban di ruang publik memang sah untuk dilakukan.
Namun sejumlah lembaga HAM dan perlindungan anak menilai cara yang dipakai berlebihan. Imparsial menyebut adanya pelanggaran kebebasan berekspresi dan perlakuan tidak manusiawi, Komisi Nasional Perlindungan Anak mengkritik penahanan tanpa dakwaan, dan Aceh Legal Aid Foundation menyatakan para pemuda itu tidak melanggar hukum.
Hukum seharusnya menghukum perbuatan, bukan penampilan.
Di sinilah opini saya berpijak. Bila ada anak punk yang mencuri atau berkelahi, dua tuduhan yang sempat muncul pada penahanan Februari 2011, jalurnya jelas: proses hukum terhadap individu yang melanggar. Yang tidak adil adalah menghukum satu identitas sekaligus. Inside Indonesia mencatat razia anti-punk berlangsung di sedikitnya 40 kota dan kabupaten sejak Februari 2011. Seorang kolumnis di detik.com bahkan menyarankan agar pembinaan diserahkan kepada lembaga non-polisi, sementara polisi cukup menangani pelanggaran hukum.
Yang jarang masuk berita: karya dan solidaritas
Ironisnya, konser yang digerebek di Aceh itu sendiri adalah konser amal. Dan itu bukan satu-satunya contoh. Marjinal membuka rumah komunal di Srengsengsawah yang terbuka bagi punk dari berbagai daerah, serta mengadakan workshop gratis ukulele, sablon, dan cetak ukir kayu.Mereka juga tampil di pesantren untuk melawan stereotip tentang punk.
Di Kemayoran, Jakarta Pusat, komunitas Brengsex City membuka studio rekaman, jasa sablon, desain grafis, fotografi, hingga kursus bahasa Inggris. Stafenus Hamonongan, yang menjadi anak punk sejak 2000, mengajar anak jalanan sejak 2009.Dalam aksi Kamisan, Marjinal ikut menyuarakan penolakan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, dan band-band punk, skinhead, serta hardcore merilis kompilasi Kendeng Melawan untuk mendukung petani di sana. Pada April 2018, Marjinal juga menggelar pameran seni PANG - No Border, No Class di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, dengan sekitar 40 karya bertema protes dan kepedulian sosial.
Stigma dan cara komunitas menjawabnya
Sebuah studi kualitatif di Cepu, Blora (2023), menemukan bahwa stigma terhadap komunitas punk muncul terutama karena busana dan gaya hidup yang berbeda dari arus utama. Stigma itu tidak serta-merta menentukan perilaku anggota, dan komunitas menjawabnya lewat aksi sosial agar tampil lebih positif.
Stigma juga bisa menyentuh urusan pekerjaan. Stef bercerita bahwa ia pernah diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar karena memiliki sepuluh tato, meski pihak sekolah menyebut alasan lain, yaitu ia sering ketiduran saat mengajar. Sikapnya tegas: "Gua mengajar ilmu, bukan mengajarkan soal tato." Terlepas dari perbedaan versi itu, pertanyaannya layak kita renungkan: seberapa sering kita menilai kemampuan orang dari kulit dan rambutnya?
Tiga hal yang bisa kita lakukan
1. Nilai perilaku, bukan penampilan. Tato, mohawk, dan jaket tambalan tidak melanggar pasal apa pun. Pengamen yang memaksa atau orang yang mabuk mengganggu orang lain memang pantas ditegur, siapa pun dia dan apa pun gayanya.
2. Tegakkan hukum pada individu, bukan pada identitas. Untuk anak di bawah umur, Menteri Sosial kala itu meminta polisi bertindak persuasif, dan pembinaan bisa melibatkan lembaga yang memang bergerak di bidang perlindungan anak dan sosial.
3. Beri ruang dialog dan panggung. Pengalaman Marjinal tampil di pesantren menunjukkan bahwa stereotip lebih mudah runtuh lewat pertemuan langsung ketimbang razia.
Meski begitu, tulisan ini bukan pembelaan buta. Setiap komunitas perlu merawat reputasinya sendiri, termasuk dengan menegur anggotanya yang merugikan orang lain. Pembelaan terbaik bagi punk justru datang dari karya dan sikap anggotanya sehari-hari.
Menilai dari perbuatan
Pada akhirnya, punk bukan kriminal; yang kriminal adalah perbuatan melanggar hukum, siapa pun pelakunya. Selama kita masih menilai orang dari rambut dan jaketnya, kita akan terus melewatkan konser amal, workshop gratis, dan kelas untuk anak jalanan yang diam-diam berjalan di sekitar kita.
Tulisan ini adalah opini penulis dan tidak mewakili pihak mana pun. Fakta dirujuk dari sumber yang tercantum di bawah; sumber berbeda dalam jumlah remaja yang ditahan di Aceh (64 atau 65), sehingga kedua angka dicantumkan.
Sumber dan referensi
[1] Inside Indonesia. The Mohawk Crusade
[2] The Jakarta Post (22 Desember 2011). Aceh Groups Reject Punk
[3] Inside Indonesia. On the Road with Marjinal (Ian Wilson, 2012)
[4] CNN Indonesia (18 Desember 2017). Punk Tak Pernah Mati (laporan mendalam)
[5] detikNews (20 Desember 2011). Punk dan Pang di Aceh (kolom opini Risman A. Rachman)
[6] Medcom.id. Saat Anak Punk Bikin Pameran Seni
[7] Journal of Indonesian Social Studies Education, Vol. 1 No. 2 (2023). Respon Komunitas Punk terhadap Stigma dari Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora)