Bahasa Inggris Wajib di SD 2027: Peluang Emas atau Beban Baru?

Sumber dari AI.

Mulai tahun ajaran 2027/2028, Bahasa Inggris akan diwajibkan bagi murid kelas 3 sekolah dasar. Kebijakan yang disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, ini langsung memicu perdebatan. Sebagian orang menyambutnya sebagai bekal menghadapi persaingan global, sebagian lain mempertanyakan kesiapan sekolah di lapangan. Padahal selama ini Bahasa Inggris di SD umumnya hanya menjadi pelajaran pilihan, sehingga ada sekolah yang mengajarkannya dan ada yang tidak.

Untuk memahami arah kebijakan ini, ada baiknya kita melihat apa yang sebenarnya diharapkan. Bahasa Inggris bukan dimaksudkan menjadi pelajaran yang menakutkan, melainkan pengenalan awal agar anak tidak asing dengan bahasa yang kelak mereka temui di sekolah menengah, dunia kerja, hingga internet. Anak-anak masa kini pun sudah bersentuhan dengan Bahasa Inggris lewat gawai, gim, dan video, bahkan sebelum belajar di kelas.

Pendukung kebijakan ini berpegang pada prinsip bahwa semakin dini bahasa asing dikenalkan, semakin natural anak menyerapnya. Pemerintah menyebut tujuannya memperkenalkan Bahasa Inggris sebagai bahasa paling populer di dunia sejak dini. Anak usia SD berada pada masa emas bahasa: telinga dan lidahnya masih lentur, rasa malunya belum setebal remaja. Kebiasaan mendengar dan menirukan kata sejak kecil juga dapat membuat pelafalan mereka lebih baik ketika dewasa.

Pendekatannya pun diklaim ramah anak. Pemerintah menyatakan pelajaran ini tidak banyak menekankan grammar, dan wakil menteri menyebut pembelajaran dilakukan lewat lagu. Jika dijalankan dengan bermain, bernyanyi, dan bercerita, anak belajar tanpa merasa dibebani. Anak yang akrab dengan kosakata sederhana sejak kelas 3 pun akan lebih siap ketika masuk SMP dan menghadapi pelajaran yang lebih rumit.

Kebijakan ini juga membuka peluang pemerataan. Selama ini kursus Bahasa Inggris hanya terjangkau keluarga mampu. Dengan menjadikannya mata pelajaran wajib, anak di desa maupun kota punya hak yang sama untuk mengenal bahasa ini. Pemerataan itulah yang menjadi harapan terbesar dari kebijakan ini.

Dari sisi orang tua, kebijakan ini juga bisa meringankan biaya. Tidak semua keluarga mampu mendaftarkan anaknya ke tempat les, apalagi di daerah yang lembaga kursusnya hampir tidak ada. Jika sekolah mampu memberikan dasar yang baik, orang tua tidak perlu lagi merasa tertinggal hanya karena keterbatasan biaya.

Namun, kritik utama terletak pada kesiapan guru. Pemerintah menyatakan tidak akan menambah guru, sehingga yang mengajar adalah guru kelas yang dilatih. Targetnya sekitar 30 ribu guru dilatih setiap tahun, dengan seluruh kebutuhan guru tuntas pada 2029. Artinya, ada kemungkinan sebagian sekolah memulai pada 2027 dengan guru yang belum sepenuhnya terlatih. Padahal guru kelas selama ini dibekali untuk mengajar banyak mata pelajaran, bukan khusus Bahasa Inggris, sehingga kepercayaan diri mereka dalam melafalkan kata-kata asing tentu perlu dibangun lebih dulu.

Kritik kedua menyangkut kesenjangan, dan ini yang paling terasa bagi saya. Anak-anak di kota terbiasa dengan Bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga tambahan Bahasa Inggris mungkin tidak terlalu memberatkan. Lain halnya dengan anak-anak di kampung. Bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa daerah, sedangkan Bahasa Indonesia baru mereka kenal sebagai bahasa kedua di sekolah, sehingga Bahasa Inggris bisa terasa seperti beban bahasa ketiga. Adik saya sendiri sepertinya keberatan jika Bahasa Inggris sudah diajarkan di SD, meski saya belum tahu bagaimana perasaan anak-anak lainnya. Sekolah di daerah terpencil, termasuk di banyak pelosok Bangka Belitung, juga belum tentu punya akses internet dan media ajar seperti di kota. Kewajiban yang seragam bisa menghasilkan kualitas yang timpang.

Di sinilah peran bahasa ibu menjadi penting. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dikenal anak dan menjadi jembatan mereka memahami dunia. Bila anak masih berjuang memahami pelajaran dalam Bahasa Indonesia, lalu ditambah Bahasa Inggris, ia bisa merasa kewalahan dan kehilangan minat belajar. Rasa kewalahan itu sering berubah menjadi rasa takut, dan rasa takut adalah musuh utama anak yang sedang belajar bahasa.

Kritik ketiga menyangkut beban belajar. Siswa kelas 3 SD sedang memantapkan kemampuan membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia. Sebagian pengamat khawatir penambahan mata pelajaran dapat membingungkan anak dan menggeser perhatian dari literasi dasar. Bila anak belum lancar membaca dalam bahasa yang ia pahami, mengenalkan bahasa asing dapat menjadi tantangan tambahan yang tidak ringan.

Perdebatan ini sebenarnya bukan soal setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang lebih tepat: apakah kita siap? Kebijakan yang baik akan gagal bila pelaksanaannya terburu-buru. Mutu pelaksanaan jauh lebih menentukan daripada sekadar jadwal berlakunya. Kuncinya ada pada empat hal: pelatihan guru yang bermutu dan merata, kurikulum yang berfokus pada kemampuan mendengar dan berbicara, pendampingan khusus bagi sekolah di daerah tertinggal, serta pendekatan yang tidak mengabaikan bahasa ibu anak.

Guru juga perlu diberi ruang untuk mengajar dengan cara yang menyenangkan, bukan sekadar mengejar materi di buku. Permainan kosakata, lagu anak, dan cerita bergambar adalah contoh cara sederhana yang tidak membutuhkan fasilitas mahal. Sekolah yang minim sarana pun tetap bisa melakukannya selama gurunya mendapat pelatihan dan dukungan yang cukup. Orang tua dan masyarakat juga punya peran, misalnya dengan tidak menuntut anak langsung lancar, melainkan menghargai setiap kemajuan kecil mereka.

Pada akhirnya, Bahasa Inggris di SD bukan soal membuat anak fasih berpidato, melainkan menumbuhkan rasa percaya diri dan rasa suka pada bahasa. Bila itu tercapai, kewajiban ini akan menjadi peluang emas. Bila tidak, ia hanya menjadi mata pelajaran baru yang memberatkan. Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengejar target tahun pelaksanaan, tetapi juga memastikan setiap sekolah, dari kota hingga kampung, benar-benar siap sebelum 2027 tiba.