Pengalaman Mengikuti Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan Stunting

Peserta antusias mendengarkan sesi pembukaan Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2026. Foto pribadi.

Hari selasa (22/09) lalu, saya berkesempatan mengikuti acara Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Tahun 2026 yang kebetulan dilaksanakan di Kota Semarang. Saya hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut dan tentu dapat bertemu dengan kolega dari unsur stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang saya kenal.

Ada yang dari Kab. Banyumas, Kab. Brebes, Kab. Tegal, Kota Semarang, Kota Pekalongan juga dari Pemprov Jateng. Tentu ini berkah sekaligus anugerah dapat dipertemukan kembali dalam momen yang hangat dan strategis tersebut. Selain itu, saya juga berkenalan dengan banyak kolega baru, dari Wonosobo, Kota/Kab. Magelang, Cilacap, Demak, juga dari beberapa Kab/kota lain di Jawa Tengah.

Seru karena saya melihat seisi ruangan full peserta. Berdasarkan pandangan mata, tidak ada kursi yang kosong, dari depan menuju belakang. Sesi pembukaan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sambutan dan kegiatan dibuka langsung oleh Bapak Eddy Cahyono Sugiarto, Deputi PKPSDM, Setwapres.

Mengikuti kegiatan tersebut, saya semakin memahami bahwa target penurunan prevalensi stunting hingga 14,2 persen pada 2029 membutuhkan kerja bersama yang konsisten, bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Catatan saya, salah satu bagian yang paling menarik bagi saya adalah rapat kerja daerah yang membagi peserta ke dalam tiga kelompok tematik: data dan pelaporan, kesehatan, serta penganggaran dan perencanaan. Pembagian ini membuat diskusi menjadi lebih fokus dan membuka kesempatan untuk melihat persoalan stunting dari berbagai sisi. Dalam kelompok data dan pelaporan, saya belajar bahwa data bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi menjadi dasar untuk menentukan sasaran, bentuk intervensi, serta mengukur kemajuan.

Pada kelompok kesehatan, pembahasan memperkuat pemahaman saya bahwa pencegahan stunting perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari sebelum kehamilan, masa kehamilan, hingga tumbuh kembang anak. Sementara itu, diskusi penganggaran dan perencanaan menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah program sangat bergantung pada sejauh mana isu tersebut diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan dan memperoleh dukungan anggaran.

Dari seluruh rangkaian kegiatan tersebut, saya mendapatkan pembelajaran bahwa advokasi stunting tidak cukup berhenti pada pertemuan, penyampaian pesan, atau rekomendasi. Advokasi perlu mendorong perubahan di dalam sistem: data digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, prioritas diterjemahkan ke dalam perencanaan, perencanaan didukung oleh anggaran, kemudian dilaksanakan dan dipantau secara berkelanjutan. Bagi saya, ini menjadi pengingat bahwa setiap pembelajaran dari lapangan perlu diolah menjadi bukti dan masukan yang relevan bagi pengambil kebijakan.

Pengalaman mengikuti forum ini juga membuat saya melihat bahwa keberhasilan percepatan penurunan stunting pada akhirnya bukan hanya tentang banyaknya kegiatan yang dilakukan, tetapi tentang seberapa kuat kegiatan tersebut terhubung dengan sistem pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Koordinasi, data, layanan kesehatan, perencanaan, dan penganggaran harus berjalan sebagai satu rangkaian. Dari sinilah saya melihat bahwa pekerjaan di bidang advokasi membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan kemampuan untuk menghubungkan berbagai kepentingan agar sebuah gagasan dapat benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata di daerah.