Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.94.1
Konten Media Partner
Banjir di Kota Sorong Disebabkan Tidak Adanya Drainase yang Terintegrasi
4 Maret 2021 19:54 WIB
PerbesarADVERTISEMENT
Anggota Komisi V DPR RI Jimmy Demianus Ijie menegaskan, banjir yang sering kali terjadi di Kota Sorong ketika musim penghujan tiba, disebabkan karena tidak adanya saluran drainase yang terintegrasi.
ADVERTISEMENT
"Masalah banjir di Kota Sorong selama ini, problemnya adalah disebabkan karena kita tidak memiliki drainase yang terintegrasi. Sehingga membuat air mengalir semaunya saja, keluar dimana itu urusan air. Seharusnya Kita manusia mengatur aliran itu, ketemu atau bermuara dimana supaya tidak menjadi bencana buat warga," ungkap Jimmy Ijie, usai Rapat Koordinasi Mitra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi V, di Kota Sorong, Papua Barat, Kamis (4/3).
Kalau bicara banjir, katanya, harus ada saluran-saluran yang menghubungkan dari lingkungan-lingkungan ke jalan raya. Selama ini hal tersebut tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. "Kalau itu semua diserahkan ke pemerintah pusat, maka pemerintah pusat mana yang mau menjawab. Karena pemerintah pusat hanya mengurusi urusan yang berhubungan dengan pusat yaitu jalan nasional," ujarnya.
ADVERTISEMENT
Lanjut Jimmy, salah satu cara yang harus dilakukan agar Kota Sorong bisa terbebas dari banjir yaitu membuat saluran drainase yang terintegrasi dan melakukan normalisasi Sungai Remu.
"Jadi satu-satunya cara untuk mengatasi banjir di Kota Sorong adalah dengan mengeruk sungai remu. Kita jadikan sungai remu sebagai drainase primer. Jadi semua aliran air bermuaranya di sungai remu dan dari sungai remu mengantar air tersebut ke lautan bebas. Kalau dilihat sekarang ini, bagaimana air bisa diantar ke lautan bebas kalau di muaranya sudah sempit sedangkan sedimentasinya saja sudah luar biasa," ujarnya.
Normalisasi sungai remu, sambungnya, tidak hanya dilakukan pengerukan. Tetapi dari bibir sungai 10 meter di kiri kanan, harus dibangun jalan yang disebut jalan inspeksi. Kemudian rumah-rumah yang ada di pinggir sungai nantinya akan diinstruksikan oleh Walikota, agar bagian depan rumah menghadap ke depan kanal atau bibir sungai supaya warga malu untuk membuang sampah ke sungai.
ADVERTISEMENT
"Tahun ini Balai Wilayah Sungai sudah mulai melakukan normalisasi sungai remu. Dimana langkah yang pertama akan dilakukan yaitu penancapan tiang pertama di sungai remu, untuk selanjutnya dikeruk sedalam 17 meter," bebernya.
Menurut Jimmy, untuk normalisasi Sungai Remu, anggarannya sudah disiapkan di tahun 2021. Namun demikian, masih ada problem yang harus diselesaikan, yaitu masyarakat yang terdampak yakni masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai Remu. Dimana masyarakat yang tinggal di bantaran sungai harus diungsikan, agar proses pengerjaannya berjalan lancar.
"Sebenarnya untuk mengungsikan warga yang terdampak, kami bisa saja bicara dengan Kementerian PUPR untuk membangunkan rumah untuk mereka. Hanya saja yang jadi pertanyaan, lahan tersebut siapa yang harus siapkan. Harusnya Pemerintah Kota Sorong yang menyiapkan lahan," akunya.
ADVERTISEMENT
Ditambahkan Anggota Komisi V DPR RI, dalam rapat koordinasi dengan mitra kerja, pihaknya juga membahas masalah konektivitas antar wilayah. Dimana pihaknya berharap Papua Barat baik jalur selatan ataupun utara, pekerjaan jalannya sudah rampung tahun ini.
"Jadi dari kota ke kabupaten sampai ke ibukota provinsi papua barat, sudah terhubung semuanya. Kita harus genjot hal ini, agar saya punya peluru untuk melawan teman-teman yang berbeda pandangan hari ini. Kami harus buktikan bahwa negara hadir di sini yaitu dengan adanya pembangunan. Pentingnya rapat koordinasi ini supaya tidak ada lagi ego sektoral, misalnya balai merasa bahwa jangan sampai usulan-usulan mereka disabot oleh anggota dewan, kan bukan itu maksud kami," pungkas Jimmy Ijie.