BKKBN Papua Barat Serius Tangani Naiknya Angka Prevalensi Stunting

Pembukaan Rakerda BKKBN Papua Barat

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat tengah serius dalam menangani naiknya angka prevalensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya yang mencapai 30 persen di tahun 2022.

Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Yarollo mengatakan di tahun 2021 angka prevalensi stunting sebesar 24,4 persen. Kondisi kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya berada di atas rata-rata nasional.

"Rata-rata nasional 21,6 persen kita 22,2 persen dari 12 kabupaten dan 1 kota. Ada 5 kabupaten dan 1 kota yang mengalami kenaikan. Sementara 8 kabupaten mengalami penurunan,” ujarnya, Kamis (2/3/2023).

Ia menyebutkan dalam penurunan angka prevalensi stunting, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak.

“Penurunan angka stunting diperlukan sinergisitas dan kolaborasi program,” sebutnya.

Ia berharap hasil rapat kerja daerah bisa menghasilkan strategi untuk menurunkan angka stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya.

“Kita berharap di tahun 2023 angka prevalensi stunting bisa turun,” ucapnya.

Implementasi program bangga kencana di Papua Barat dan Papua Barat Daya, kata Philmona mengacu pada rencana strategis tahun 2020-2024.

“Percepatan penurunan stunting melalui program bangga kencana, lebih fokus pada pencegahan dan intervensi yang mulai dari edukasi dan promosi kesehatan remaja serta edukasi gizi bagi remaja putri,” bebernya.

Ia menyebutkan BKKBN Papua Barat telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di setiap kabupaten kota hingga ke kampung.

Selain itu, BKKBN juga membentuk tim pendamping keluarga yang terdiri dari kader PKK, bidan dan penyuluh KB yang tersebar diseluruh kampung dan kelurahan di Papua Barat sebanyak 1837 tim pendamping keluarga yang telah terbentuk sejak tahun 2021.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengatakan meskipun ada kenaikan angka prevalensi stunting di Papua Barat dan Papua Barat Daya, tidak menjadi provinsi prioritas dalam penurunan angka stunting.

“Pemerintah telah menetapkan 12 provinsi prioritas yang angkanya rata-rata lebih tinggi dari Papua Barat dan Papua Barat Daya,” ujarnya.

“NTT, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Aceh merupakan 8 provinsi yang memiliki prevalensi stunting yang tinggi,” imbuhnya.

Ia mengungkapkan meskipun Papua Barat dan Papua Barat Daya tidak masuk dalam prioritas, tetap tidak mengendurkan perhatian terhadap stunting.

Ia menyebut target 14 persen itu bukan target per provinsi melainkan target capaian nasional.

“Misalnya saja Papua Barat, tidak mungkin memakai target 14 persen. Bisa di angka 18 hingga 20 persen saja sudah bagus dan nantinya akan didukung dari provinsi lain. Misalnya saja Provinsi Bali sudah 8 persen,” sebutnya.

Dirinya optimis bahwa Papua Barat dan Papua Barat Daya angka prevalensi stunting bisa turun. Ia beralasan akan ada kebijakan penyelarasan data dan komitmen kepala daerah.

“Penurunan angka prevalensi stunting ada dari komitmen kepala daerah dan sudah ada warning tersendiri dari Kemendagri,” pungkasnya.