BNPB Beri Bantuan Rp 450 Juta untuk Penanganan Pascabanjir di Kota Sorong

Rapat koordinasi penanganan banjir di Kota Sorong oleh BNPB, BPBD Papua Barat dan BPBD Kota Sorong, Jumat (26/8), foto: Yanti/BalleoNEWS

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia saat ini memberikan perhatian lebih terhadap musibah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sorong, Papua Barat.

Hal ini dibuktikan dengan adanya santunan yang diberikan kepada korban meninggal dunia akibat tanah longsor, serta bantuan penanganan pasca banjir kepada Pemerintah Kota Sorong melalui BPBD Kota Sorong.

Deputi 3 Penanganan Darurat BNPP Fajar Setiawan mengatakan, santunan diberikan kepada ahli waris dari tiga korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kota Sorong.

"Santunan yang diberikan kepada ahli waris dari tiga korban meninggal dunia, nilainya perorang Rp 10 juta. Memang jumlahnya tidak seberapa, tapi setidaknya bisa meringankan beban keluarga yang ditinggalkan," ungkapnya.

BNPB memberikan dana siap pakai senilai Rp 250 juta kepada Pemkot Sorong untuk penanganan pasca banjir, foto: Yanti/BalleoNEWS

Lanjut Deputi, BNPB juga memberikan bantuan sebesar Rp 200 juta yaitu berupa bantuan makanan yang bisa langsung diberikan kepada pengungsi, dengan peralatan berupa selimut dan terpal.

"Kami juga memberikan bantuan sebesar Rp 250 juta yang merupakan dana siap pakai, yang digunakan untuk operasional penanganan bencana yang dikomandoi oleh Kepala BPBD Kota Sorong koordinasi dengan TNI Polri serta unsur terkait dalam rangka penanganan pasca bencana banjir dan longsor," bebernya.

Dikatakan Fajar, Indonesia adalah supermarket bencana. Dalam ini semua orang harus berdamai dengan bencana, dengan cara-cara yang cerdas dan harus bisa menyelamatkan diri dari bencana yang kemungkinan terjadi.

"Untuk itu kami perlu kiranya edukasi dari stakeholder terkait kepada masyarakat, yaitu bagaimana menghadapi bencana yang setiap saat bisa terjadi sehingga kita bisa selamat dari bencana tersebut," imbuhnya.

Pj Wali Kota Sorong menerima bantuan penanganan pasca banjir dari BNPB, foto: Yanti/BalleoNEWS

Agar bencana banjir di Kota Sorong, Papua Barat, tidak terulang kembali, sambungnya, maka harus ada penanganan jangka pendek, menengah dan panjang yang harus dilakukan.

Di mana untuk penanganan bencana alam, katanya, bukan hanya merupakan tugas BNPB, BPBD maupun Kementerian Sosial saja tapi merupakan urusan bersama karena sifatnya merupakan kemanusiaan.

Kemudian untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di Kota Sorong, pihaknya menilai sudah sangat bagus. Di mana manajemen posko sudah terbentuk, SK tanggap darurat sudah dibuat, penanganan kepada pengungsi kebutuhan dasar baik itu masalah penyelamatan, pemenuhan kebutuhan makan dan pelayanan kesehatan juga perlindungan kepada kelompok rentan sudah dilakukan.

"Dalam penanganan banjir ada penanganan jangka pendek, menengah dan panjang yang harus dilakukan. Untuk banjir di Kota Sorong, penanganan jangka pendek dan menengah sudah dilakukan semua, yaitu di posko sudah terecord penyelamatan dan penanganan korban. Kemudian normalisasi kanal sungai juga sudah dilakukan, di mana ada beberapa alat berat yang diturunkan baik milik pemerintah provinsi maupun kota," ungkapnya dalam Rapat Koordinasi bersama BPBD Provinsi Papua Barat dan BPBD Kota Sorong terkait penanganan banjir di Kota Sorong, yang berlangsung di Kantor Wali kota Sorong, Jumat (26/8).

Deputi 3 Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan, foto: Yanti/BalleoNEWS

Lanjut Fajar, untuk penanganan banjir jangka panjang merupakan urusan bersama baik Pemerintah Kota Sorong, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Pusat dalam hal ini BNPB dan PUPR.

"Kami akan mengusung yang dikehendaki oleh pemerintah kota, untuk jangka panjang supaya tidak terjadi bencana berulang di kemudian hari," ujarnya.

Menurut Deputi, banjir merupakan bencana berulang yang terjadi di Kota Sorong. Sehingga perlu penanganan jangka panjang, walau itu memerlukan kajian melalui telaah bagaimana penanganannya sehingga tidak terjadi lagi banjir.

Ahli waris korban meninggal dunia akibat longsor di Kota Sorong menerima santunan dari BNPB, foto: Yanti/BalleoNEWS

"Memang tidak bisa dalam waktu satu atau dua bulan bisa terlaksana bahkan bisa sampai tahun, tapi setidaknya bisa mengeliminasi bencana di kemudian hari," tegasnya.

Harapannya, tanggap darurat yang sudah ditetapkan selama 14 hari, mohon kiranya seluruh kerusakan di data ulang kemudian ada akuntabilitas dan tata kelola terhadap bantuan baik itu berupa finansial maupun logistik dan peralatan, perlu di data yang baik.

"Bantuan harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan jangan salah alamat serta jangan sampai terlambat," pungkasnya.

Deputi 3 Penanganan Darurat BNPP Fajar Setiawan menyerahkan santunan kepada perwakilan ahli waris korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kota Sorong, foto: Yanti/BalleoNEWS