Bupati Minta Penerima Bansos untuk Tokoh Agama di Kaimana Tepat Sasaran

Konten Media Partner
22 September 2021 7:31 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bupati Kaimana, Freddy Thie, Saat Memberikan Sambutan
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Kaimana, Freddy Thie, Saat Memberikan Sambutan
ADVERTISEMENT
Bupati Kabupaten Kaimana, Freddy Thie, meminta kepada pihak Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Kaimana, untuk memastikan penerima bantuan, untuk para Tokoh Agama di Kaimana tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
“Saya minta kepada kepala dinas (dinas sosial,red) pastikan bahwa penerima bantuan, baik Imam, Pendeta, Pastor dan Guru sekolah minggu, benar-benar sesuai dengan nama. Jangan sampai kita beri bantuan, ternyata yang bersangkutan itu sudah pindah, tapi masih menerima bantuan disini,” tegas Bupati, ketika memberikan sambutan pada penyerahan secara simbolis Insetif untuk Imam dan TPQ, di Kantor Dinsos Kaimana, Selasa (21/9).
Sehingga Bupati berharap, agar dilakukan validasi untuk penerima bantuan bagi Pendeta, Pastor dan Guru sekolah minggu yang akan diserahkan Desember 2021 mendatang.
Dikatakan Bupati, bantuan untuk para Tokoh Agama nantinya ditranfer langsung ke rekening masing-masing penerima. Hal ini dilakukan menurut Bupati, untuk menghindari penyerahan bantuan dari tunai ke non tunai. Tujuannya agar tidak ada kebocoran.
ADVERTISEMENT
“Data sementara untuk Pendeta penerima bantuan yang telah dialokasikan sebanyak 127 orang, dengan nilai yang sama yakni Rp. 2.500.000. kalau Imam terima Rp. 2. 500. 000, Pendeta juga harus sama,” ujarnya.
Untuk Guru sekolah minggu, lanjut Bupati, telah dialokasikan penerimanya sebanyak 116 orang penerima dengan besaran Rp. 2.500.000. Bantuan tersebut menurut Bupati, mungkin dinilai kecil oleh penerima.
“Tetapi sebagai pemerintah daerah, ini sebagai tanda ucapan terima kasih untuk Imam, Pendeta, Pastor yang selama ini memberikan pelayanan kepada umat dan juga masyarakat Kabupaten Kaimana. Sehingga kedepan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, jika anggaran memungkinkan akan kita tambahkan,” ujarnya.