DPRD Dukung Pemda Sorong Selatan Tegur Kepala OPD Tak Hadir Paripurna LKPJ

Bupati menyerahkan LKPJ tahun 2021 kepada DPRD Kabupaten Sorong Selatan

Dinilai telah menjadi sebuah kebiasaan buruk dari sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Sorong Selatan yang tidak hadir pada sidang paripurna LKPJ Bupati di DPRD Sorong Selatan, maka pada Senin pekan depan dipastikan surat teguran langsung dari bupati kepada masing-masing Pimpinan OPD terkait.

Sekda, Dance Nauw menyatakan ketidakhadiran sejumlah Pimpinan OPD pada sidang DPRD merupakan sikap tak bertanggung jawab dari OPD terkait. Bahkan, katanya bukan baru pertama kali melainkan sudah berulang kali terjadi hal serupa.

Dia menilai bahwa Pimpinan OPD terkait semacam lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Karena sebagai pimpinan mestinya hadir untuk mendengarkan masukan dan koreksi dari DPRD terkait sejauh mana realisasi program kerja.

Foto bersama usai sidang paripurna LKPJ Bupati Sorong Selatan

"Tadi saya sudah sampaikan ke pak bupati agar hari Senin itu surat teguran akan diberikan kepada OPD terkait karena ini sudah sering dan dianggap hal biasa," ungkapnya.

Diakui bahwa Pimpinan OPD yang hadir pada saat sidang kurang lebih ada 10 orang. Sementara sisa lainnya tanpa alasan jelas untuk tidak mengikuti agenda sidang DPRD.

Menyikapi kondisi ini, Wakil Ketua DPRD, Jevries N. Kewetare mendukung kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini bupati dan sekda terkait dengan rencana memberikan surat teguran kepada Pimpinan OPD yang tidak hadir pada agenda sidang DPRD.

"Harapan kami bahwa instruksi pak bupati cukup jelas bahwa akan memberikan teguran bagi OPD," ungkapnya.

Menurutnya ini menentukan kualitas tanggung jawab dalam membangun daerah ini menjadi lebih baik. Bupati dan sekda memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi dan semacamnya, DPRD selalu mendukung kebijakan tersebut.

Reporter: Vini