Duta Besar Norwegia Kunjungi Provinsi Papua Barat Daya Jalin Kerja Sama

Duta Besar Norwegia mengunjungi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sorong, Rabu (22/2)

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Ruth Kruger Giverin melakukan kunjungan ke Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (22/2).

Pantauan BalleoNEWS, dalam kunjungannya, Duta Besar Kerajaan Norwegia menyempatkan waktu melihat dari dekat dan berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) Sorong.

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Ruth Kruger Giverin mengatakan, tujuan kunjungannya ke Provinsi Papua Barat Daya adalah untuk memperkuat kerja sama dan dialog antara Pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Penjabat Sekda Papua Barat Daya menyerahkan cindera mata kepada Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Ruth Kruger Giverin, foto: Yanti/BalleoNEWS

"Pemerintah Norwegia telah membangun kemitraan yang erat dengan Indonesia di berbagai bidang, misalnya iklim dan lingkungan, energi terbarukan, perdagangan, ekonomi dan kesehatan," ungkapnya.

Diakui Ruth, pihaknya memahami pentingnya Papua Barat Daya terutama dalam hal pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Hal ini karena pembangunan berkelanjutan di Papua Barat Daya, akan mendukung mitigasi perubahan iklim serta perlindungan keanekaragaman hayati dunia.

Selain itu, kata Ruth, alamnya yang lestari berperan penting bagi budaya dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya sangat tertarik untuk mempelajari tentang apa saja yang ada di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi baru," ujarnya.

Lanjutnya, di Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Norwegia sudah mendukung beberapa upaya terkait ketahanan pangan, budi daya komoditas berkelanjutan eco wisata dan pengelolaan lahan berbasis masyarakat melalui mitra kerja yaitu Eco Nusa.

Kunjungan Duta Besar Norwegia untuk Indonesia di Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (22/2), foto: Yanti/BalleoNEWS

"Selama saya di sini, saya berharap dapat mengunjungi beberapa kegiatan di lapangan dan bertemu dengan masyarakat yang didampingi oleh mitra kami. Saya mendengar bahwa pembangunan rendah karbon adalah prioritas juga. Oleh karena itu, saya tertarik untuk belajar tentang inisiatif ini dari Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, juga inisiatif terkait perlindungan ekosistem dan pembangunan ekonomi masyarakat," bebernya.

Bulan September 2022, sambungnya, Pemerintah Norwegia memulai kemitraan baru dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dimana melalui kemitraan ini, Norwegia akan berkontribusi untuk pencapaian intresif Indonesia dalam mengurangi emisi dari gas rumah kaca.

"Kontribusi Norwegia akan fokus mendukung prioritas pemerintah dalam pelaksanaan strategi implementasi gas rumah kaca. Pemerintah Indonesia dan KLHK yang akan menentukan investasi prioritas mana yang akan didanai oleh kontribusi kami," pungkasnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Papua Barat Daya Edison Siagian mengatakan, Provinsi PBD baru berusia 2 bulan lebih. Yang mana tugas utama dan menjadi prioritas utama pemerintah baru adalah menyiapkan pemerintahan provinsi dan menjamin persiapan pemilu 2024 berjalan lancar.

Yang menjadi karakteristik dari Provinsi PBD, kata Edison, adalah berbagai macam sumber daya alam yang ada dan geografis yang bervariasi. Semua itu menjadi potensi yang cukup menjanjikan, untuk PBD menjadi provinsi yang lebih maju dari yang lain.

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia dan Timor Leste Ruth Kruger Giverin, foto: Yanti/BalleoNEWS

"Kami perlu ada kerja sama yang baik ke semua pihak, tidak hanya dalam negeri tapi juga luar negeri. Kerja sama itu tentunya akan saling menguntungkan dan bisa menjamin bahwa komitmen pemerintah Indonesia untuk penutunan emisi rumah kaca juga merupakan hal penting yang dicapai di Papua Barat Daya," tandasnya.

Menurutnya, kerja sama antar negara menjadi dasar untuk pengelolaan sumber daya alam, sosial, ekonomi dan lainnya. Termasuk hal yang berhubungan dengan pendidikan.

"Kerja sama dibidang pendidikan juga kami terbuka dengan semua pihak. Kiranya hal-hal yang berhubungan dengan program kegiatan dapat dikolaborasikan. Mengingat budget yang dimiliki kurang, makanya perlu kolaborasi," kata Pj Sekda PBD.

Selain itu, Pemprov Papua Barat Daya juga terbuka untuk menjalin kerja sama yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan baik sampah maupun limbah serta energi baru terbarukan.

Dikatakannya, sesuai Perpres Nomor 11 Tahun 2023 sudah memberikan kewenangan kepada Pemprov untuk mengelola energi baru terbarukan. Yang mana saat ini Kemendagri sedang melakukan pemutakhiran terhadap nomenklatur kodefikasih terhadap kegiatan yang berhubungan dengan energi baru terbarukan.

"Energi baru terbarukan menjadi sesuatu yang menjanjikan untuk dikelola Papua Barat Daya. Kerja sama antar negara dan antar kawasan menjadi hal yang sangat dibutuhkan, dalam mengantisipasi perubahan iklim atau menurunkan gas emisi rumah kaca. Kunjungan ini menjadi penanda bahwa kita bersahabat antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Norwegia," tandasnya.