Gaji Guru Tak Dibayar 6 Bulan, Kantor Dinas Pendidikan Sorong Selatan Dipalang

Tampak guru honorer melakukan pemalangan

Ratusan tenaga honorer melakukan aksi pemalangan di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan. Pemalangan ini sebagai buntut dari tunggakan gaji mereka selama 6 bulan. Aksi ini dilakukan pada Senin (12/12).

Koordinator aksi, Antonius Dahar mengungkapkan, pihaknya melakukan aksi dengan menebang pohon dan membakar ban di depan Dinas Pendidikan.

Perwakilan guru kontrak lainnya, Selly Watho, meminta agar pemerintah daerah menghargai dan mengerti jasa para guru honorer yang mengabdi dan meminta untuk segera membayar tunggakan gaji selama 6 bulan.

"Kesalahan ada pada Dinas Pendidikan karena tidak mengeluarkan SK pemberhentian apabila tidak ada lagi anggarannya. Dinas Pendidikan harus teliti dalam penerimaan guru kontrak karena apabila ada SK pengangkatan juga harus ada SK pemberhentian," tegasnya.

Ratusan guur honorer menemui Bupati Sorong Selatan

Menanggapi itu, Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli mengajak guru kontrak untuk berpikir jernih dan tertib dalam menyampaikan aspirasi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada guru kontrak yang terus mendukung Pemerintah Daerah melakukan aktivitas mengajar anak-anak di Sorong Selatan.

"Berkaitan dengan tenaga honorer yang ada, kita telah melakukan pertemuan pada bulan Oktober dan sudah menyepakati bahwa sesuai ketersediaan anggaran kita yang tidak mencukupi. Maka guru honorer yang ada sudah tidak boleh melakukan aktivitas mengajar sampai dengan tahun baru ada evaluasi," tegasnya.

Ia melanjutkan, jumlah data honorer yang seharusnya dibutuhkan oleh dinas pendidikan 370 namun setelah dilakukan evaluasi data honorer bertambah menjadi sekitar 770 sehingga tidak bisa melakukan pembayaran sampai pada Desember 2022.

Bupati Sorong Selatan memberikan arahan

"Kami hanya menganggarkan tahun ini Rp 6 miliar untuk sekitar 370 guru kontrak sampai dengan Desember 2022, namun ternyata jumlah guru kontrak berjumlah sekitar 770 orang. Pemerintah Pusat secara bertahap akan menghilangkan tenaga honor pada November 2023 dan menyediakan PPPK secara bertahap agar tenaga kontrak bisa masuk," bebernya.

Ia membeberkan, pada tahun anggaran baru nantinya tidak ada penerimaan untuk guru kontrak, karena sudah disepakati bahwa Pemda hanya mampu membayar hingga Agustus 2022.

"Tahun 2023 akan kita siapkan lagi anggaran dan akan dilakukan pendataan lagi jumlah guru yang dibutuhkan serta disesuaikan dengan anggaran. Nanti akan dijadwalkan pertemuan dengan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Sorong Selatan dan DPRD yang membidangi pendidikan untuk bersama mencari solusi permasalahan ini," tutupnya.