Konsep Pembangunan di Papua Barat Daya Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu saat meninjau kandang penyelamatan satwa yang ada di Taman Wisata Alam Km 14, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (23/2), foto: Yanti/BalleoNEWS

Konsep pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya harus mengedepankan konsep berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini perlu dilakukan karena Provinsi Papua Barat Daya memiliki keanekaragaman hayati yang sangat banyak dan jumlahnya tertinggi di Indonesia.

Hal ini sebagaimana disampaikan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu, saat melakukan kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam Km 14, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (23/2).

Dikatakan Kelly, kunjungan kerjanya ke TWA Km 14 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2023 tentang keanekaragaman hayati. Di mana dalam instruksi itu, ada beberapa poin penting yang diinstruksikan yaitu disampaikan kepada semua Gubernur, Bupati dan Wali kota untuk menjaga semua keanekaragaman hayati seluruh Indonesia.

Konsep pembangunan di Papua Barat Daya akan menerapkan konsep berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, foto: Yanti/BalleoNEWS

"Dengan berkunjung ke taman wisata alam, maka kita bisa dapat informasi bahwa satwa-satwa endemik Papua punya potensi dan keanekaragaman hayati yang melimpah," ungkapnya.

Selaku Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, dirinya ingin memastikan dan mendapat informasi terhadap keanekaragaman hayati yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini dilakukan agar ke depan sesuai dengan kewenangan yang ada, pihaknya akan melakukan tindak lanjut dari Instruksi Presiden.

Lanjut Kelly, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat, di mana dari hasil rapat tersebut terungkap bahwa Provinsi Papua Barat Daya adalah provinsi yang tingkat keanekaragaman hayatinya tertinggi di tanah Papua bahkan di seluruh Indonesia. Selain itu, Provinsi Papua Barat Daya juga memiliki kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang sangat luas.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu melakukan kunjungan kerja ke Taman Wisata Alam Km 14, Kota Sorong, foto: Yanti/BalleoNEWS

"Pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya ke depan harus mengedepankan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Jadi konsep pembangunan Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi berkelanjutan itu akan menjadi bagian yang penting," bebernya.

Oleh karena itu, kata Kelly, semua pihak harus menjaga kawasan-kawasan konservasi terutama taman wisata alam untuk generasi dan anak cucu yang akan datang.

"Di tanah Papua bukan hanya kayu-kayu ilegal saja yang diselundupkan, tapi juga satwa-satwa endemik juga diselundupkan. Kami berterima kasih kepada BBPKSDA yang telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, sehingga semua yang mau diselundupkan bisa digagalkan dan dikembalikan untuk selanjutnya dilepasliarkan ke habitatnya," tegasnya.

Kunjungi TWA Km 14 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2023 tentang keanekaragaman hayati, foto: Yanti/BalleoNEWS

Melalui kesempatan ini, Plt Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya agar tidak lagi menjual satwa-satwa endemik yang dilindungi karena dilarang. Yang memelihara dirumah juga kalau bisa mengantar ke BBKSDA untuk selanjutnya dilepasliarkan.

Ditambahkannya, TWA Km 14 juga merupakan salah satu tempat yang akan dikembangkan oleh Provinsi Papua Barat Daya untuk dikembangkan menjadi ikon wisata di Kota Sorong.

"Kita fokus untuk kembangkan taman wisata alam yang luasnya 900.000 hektare lebih dan potensinya sungguh sangat menjanjikan dan menarik untuk dijadikan tempat wisata di Kota Sorong. Ini bisa dikelola karena TWA bukan hutan lindung dan memiliki nilai eco wisata. Kami akan bergandengan tangan dengan BBKSDA dan warga masyarakat pemilik hak ulayat dan stakeholder lainnya agar TWA ditata, dijaga dan dilindungi," pungkasnya.