KPU Bakal Gunakan Helikopter Distribusi Logistik di Tiga Kabupaten

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, R.M Thamrin Payapo,Foto:Abdul R. Fatahuddin/balleo-kumparan

Kondisi geografis dan akesibilitas yang sulit di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Papua Barat, menuntut kerja ekstra KPU agar bisa memastikan distribusi logistik pemilu serentak 2019, sampai di tempat tujuan dalam kondisi baik dan aman, serta tepat waktu.

Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, R.M. Thamrin Payapo mengatakan, distribusi logistik ke sejumlah titik yang terdapat di tiga kabupaten, yakni Kaimana, Teluk Bintuni, dan Tambrauw, akan menggunakan helikopter. Pendistribusi melalui jalur udara harus dilakukan karena tidak ada pilihan lain.

“Di titik-titik tertentu saja yang gunakan helikopter untuk distribusi logistik. Nanti kami monitoring, teknisnya dilaksanakan oleh KPU di kabupaten dan kota, akan melibat pihak ketiga,” kata Thamrin Payapo di kantornya, Senin (8/4).

Thamrin Payapo melanjutkan, pihaknya akan mengevaluasi seluruh proses distribusi logistik. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil untuk penanganan distribusi logistik di daerah-daerah yang sulit.

“Seperti di Kaimana dan Teluk Bintuni. Ada juga Tambrauw yang sulit, nanti diambil langkah-langkah oleh komisioner, semua sudah sesuai dengan jalur,” ujarnya.

Untuk memudahkan distribusi logistik, KPU juga telah melakukan pelelangan paket pekerjaan distribusi logistik. Ada beberapa pihak ketiga yang terlibat. Salah satunya, adalah PT Pos Indonesia. Pelibatan pihak ketiga diyakini semakin memudahkan proses distribusi logistik.

“Kami menyarankan agar pemenang lelang supaya menggandeng KPU, karena yang tahu persis wilayah itu KPU supaya distribusi logistik terarah,” kata Thamrin Payapo lagi.

Thamrin Payapo mengklaim, distribusi logistik pemilu ke kabupaten dan kota berupa formulir-formulir sudah mencapai 98 persen, kecuali formulir jenis DAA-1 yang belum diterima oleh semua kabupaten dan kota.

“Hari ini sudah ada beberapa daerah yang menerima. Direncanakan tanggal 10 April nanti semua kabupaten dan kota sudah terima. Formulir ini diperuntukan untuk mengisi hasil rekapan di tingkat PPD. Jadi semua logistik berupa formulir saya berani katakan sudah 98 persen,” tandasnya.

Pihak KPU juga telah mengevaluasi kekurangan surat suara yang ada, bahkan telah menyurati ke Biro Logisitik KPU RI dan PT Temprina, perusahaan percetakan, untuk segera dilakukan pengadaan tambahan surat suara yang sempat rusak atau kurang.

“Semua telah dilengkapi, bahkan Jumat-Sabtu kemarin (pekan lalu), KPU masih melakukan penjemputan surat suara. Untuk memastikan pencetakan, kami sudah surati KPU masing-masing berangkat ke Temprina dengan pengawalan polisi berseragam lengkap biar tidak disangsikan,” ujar Thamrin Payapo lagi.

Thamrin memastikan, proses distribusi logistik dari KPU di tingkat kabupaten dan kota ke penyelenggara, berdasarkan pengalaman pemilu pada tahun-tahun sebelumnya biasanya mulai dilakukan rata-rata pada H-6 dan H-5.

“Bahkan pengalaman kami di H-4 pun baru ada pergeseran logistik. Kita sudah perhitungkan, misalnya H-3 seluruh logistik sudah harus berada di PPD, H-2 logistik sudah ada di PPS, dan H-1 logistik sudah ada di TPS. Sudah diperhitungkan secara matang sehingga hari H-nya semua lengkap,” ujar dia.

Sebelumnya, KPU provinsi Papua Barat menemukan sebanyak 118 ribu surat suara rusak yang dilaporkan oleh KPU di 12 kabupaten dan satu kota. Kerusakan surat suara tersebut berupa bercak tinta pada nama calon maupun partai. Ada juga surat suara yang sobek.

Pewarta:Abdul R. Fatahuddin