Lakukan Demo Damai, AMANA Tuntut Presiden RI ke Kaimana

Massa Saat Longmarch Sambil Membawa Spanduk Bertuliskan Aspirasi. Foto: Arfat Jempot

Aliansi Masyarakat Adat Kaimana (AMANA), Kamis (3/9) melakukan aksi demo damai di depan kantor KPU Kaimana. Puluhan massa ini berkumpul di terminal Pasar Baru Kaimana, dan melakukan longmarch ke Kantor KPU Kaimana dengan pengawalan ketat personel Polres Kaimana.

Massa yang membawa spanduk dan pamflet yang bertuliskan berbagai macam aspirasi, salah satu spanduk bertuliskan Hargai Tuan Rumah Jangan Merampas Hak Politik Masyarakat Adat.

Kurang lebih 30 menit longmarch dari Terminal Pasar Baru Kaimana,tepatnya pukul 11.00 WIT massa akhirnya tiba di Kantor KPU Kaimana. Setibanya di Kantor KPU, ketua KPU Kaimana didampingi tiga komisionernya menerima kedatangan puluhan massa Amana.

Sesampainya di kantor KPU, orator aksi mulai melakukan orasi. Setelah berorasi, perwakilan massa membacakan 5 poin tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Aliansi Masyarakat Adat Kaimana (AMANA) kepada yang terhormat bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo di Jakarta.

Pernyataan sikap bahwa kehadiran otonomi khusus (Otsus) jilid II dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP) untuk berdiri sejajar dengan suku-suku lain di Indonesia.

Inilah 5 Poin pernyataan sikap dari AMANA saat melakukan aksi demo damai.

Bahwa kami akan melakukan pemalangan adat kantor KPUD Kaimana dan menghentikan sementara seluruh aktivitas di KPUD Kaimana.

Bahwa meminta kepada Presiden Republik Indonesia bapak Ir. Joko Widodo untuk menunda tahapan pemilihan kepala daerah kabupaten Kaimana, tahun 2020 karena tidak ada anak asli Kaimana yang ikut dalam pesta demokrasi di Kabupaten Kaimana.

Bahwa meminta Bahwa meminta kepada Presiden Republik Indonesia bapak Ir. Joko Widodo dan pimpinan pusat partai politik lainnya di Jakarta untuk hadir di Kabupaten Kaimana untuk membukan palang adat serta berdialog dengan masyarakat adat Kaimana.

Bahwa tahapan pemilihan kepada daerah kabupaten Kaimana, tahun 2020 akan dilanjutkan kembali apabila keterwakilan anak asli Kaimana menjadi Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Kaimana tahun 2020.

Jika pernyataan sikap kami ini tidak diindahkan maka kami menolak seluruh tahapan pemilu kepala daerah kabupaten Kaimana tahun 2020. Serta menolak otsus plus dan menolak kehadiran partai politik di kabupaten Kaimana.

Setelah membacakan tuntutan, perwakilan 8 suku asli Kaimana melakukan dialog dengan Ketua KPU dan Komisioner di ruang rapat Kantor KPU Kaimana. Namun tidak memenuhi kesepakatan, akhirnya pertemuan dipindahkan ke kantor Bupati Kaimana.