Marciano Norman Tegaskan Khusus DOB Tidak Diberlakukan Pemilihan Ketua KONI

Pemasangan PIN KONI kepada Ketum KONI Papua Barat Daya, foto: Yanti/BalleoNEWS

Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman melantik Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad sebagai Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (7/3).

Ketua Umum (Ketum) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman menyatakan,

Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat Daya dilantik dan dikukuhkan sebagai provinsi anggota KONI Pusat yang ke-35.

"Khusus untuk daerah otonomi baru, kami mempertimbangkan bahwa tidak memberlakukan pemilihan Ketua KONI seperti biasanya, karena waktunya hanya singkat yaitu 2023 sampai 2024. Maka atas izin Presiden dan Menteri Dalam Negeri Ketua KONInya adalah Penjabat Gubernur dari semua daerah otonomi baru," tegas Ketua KONI Pusat, saat ditemui di Hotel Aston Sorong, Selasa malam (7/3).

Prosesi pelantikan Ketua dan Pengurus KONI Papua Barat Daya, Selasa malam (7/3), foto: Yanti/BalleoNEWS

Menurut Norman, dibawah KONI Provinsi Papua Barat Daya ini sudah ada KONI-KONI kabupaten dan kota. Oleh sebab itu, dirinya berharap Ketua Umum KONI Provinsi Papua Barat Daya segera melakukan konsolidasi dan menegaskan kembali kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya sebagai Ketua Umum KONI PBD.

"Kedepan saya juga berharap pemerintah daerah menyiapkan kembali master plan untuk kawasan pusat olahraga. Sehingga satu hari nanti, Papua Barat Daya juga bisa menjadi tuan rumah event-event olahraga," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan, pengurus KONI Papua Barat Daya yang baru dilantik akan bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja dengan ikhlas untuk meraih prestasi sesuai dengan harapan KONI Pusat.

Ketua Umum KONI Pusat Marcelino Norman, foto: Yanti/BalleoNEWS

Dibeberkan Musa'ad, ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pengurus KONI PBD. Yaitu masalah proses pembibitan atlet, dimana perlu dipikirkan format yang tepat untuk memastikan proses pembibitan dilakukan dengan baik.

"Kemudian kita juga harus melakukan pembinaan melalui pelatihan-pelatihan, yang harus dikembangkan melalui event-event dan sebagainya. Meskipun kita juga punya keterbatasan sarana prasarana di wilayah Provinsi Papua Barat Daya," imbuhnya.

Untuk pembinaan atlet olahraga di Papua Barat Daya, sambungnya, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/kota harus berkolaborasi agar menjadi kuat.

"Kalau semua dibawa dan hanya menjadi tanggung jawab dari provinsi, saya yakin ini akan membuat ada sesuatu yang hilang. Jadi kita akan mengidentifikasi untuk itu, kita akan menggunakan sarana prasarana yang ada di kampus-kampus," ucap Musa'ad.