Maxsi Ahoren Merasa Dilecehkan Sebagai Anak Adat Suku Arfak

Maxsi Ahoren, Ketua Pansel DPR jalur otsus yang diberhentikan secara sepihak, foto : Edi Musahidin

Ketua panitia seleksi penjaringan anggota DPR jalur otsus Maxsi Ahoren, menyesalkan tindakan yang dilakukan Biro Hukum Papua Barat, lantaran memberhentikan dirinya secara sepihak dan tanpa ada koordinasi.

Menurutnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan padahal telah menyetujui SK pengangkatan dirinya sebagai Ketua Pansel DPR jalur otsus. "Saya diangkat menjadi ketua pansel DPR jalur otsus karena saya anak adat arfak. Ini terlepas saya sebagai Ketua MRP Papua Barat. Saya memiliki hak prograktif diangkat, karena merupakan anak adat. Atas tindakan itu, saya merasa tidak dihargai sebagai anak adat suku Arfak, ini sama saja mencoreng nama baiknya dan melecehkan saya," ungkapnya kepada Balleo News, Jumat (10/1).

Penunjukkan sebagai Ketua Pansel, katanya, berdasarkan hasil keputusan bersama seluruh pengurus adat dan masyarakat 12 kabupaten/1 kota di Papua Barat. "Mengapa saya diberhentikan tanpa melalui rapat mufakat, langsung tiba-tiba memberhentikan saya," ujarnya.

Lanjut dijelaskan, Biro Hukum Papua Barat pada 20 Desember 2019 mengeluarkan surat yang isinya memberhentikan Maxsi Ahoren sebagai Ketua Pansel DPR jalur otsus.

Maxsi lalu meminta Kesbangpol dan Biro Hukum Papua Barat duduk bersama, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Karena jika hal tersebut tidak diselesaikan dengan baik, maka akan dapat menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial.