Pemalangan Depot Pertamina di Manokwari Berdampak pada Kelangkaan BBM

Pemalangan Depo Pertamina di Manokwari

Pemilik hak ulayat melakukan aksi pemalangan Depot Pertamina Manokwari, Papua Barat. Hal ini berdampak terhadap terancamnya kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Papua Barat.

Tokoh intelektual Arfak, Daud Indouw mengungkapkan, pemilik hak ulayat tanah Pertamina sudah mendapat kepastian hukum dari Pengadilan Negeri Manokwari.

"Nah itu putusan sudah ada, namun kita bisa lihat kalau Pertamina menyampaikan bahwa banding atau kasasi itukan secara hukum 14 hari waktunya. Kalau 14 hari lewat berarti sah Pertamina harus menerima keputusan di Pengadilan Negeri Manokwari," kata Daud kepada media ini di Manokwari.

Ia meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut - larut, dan membiarkan Pertamina menghadapi masalah ini sendiri. Tapi kalau bisa adanya etika baik dari Pemda Manokwari.

warga melakukan pemalangan Depo Pertamina di Manokwari

"Dua kali pemalangan ini Pemda seakan- akan tidak mau tahu gitu. Jangan Pemda tapi DPR sendiri harus bijak tanggapi persoalan ini. Karena ini berdampak pada masyarakat di Kota Manokwari,"katanya.

Ia melanjutkan Pertamina bukan hanya menyuplai BBM di Manokwari saja. Namun beberapa kabupaten seperti Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, Pengunungan Arfak dan Teluk Bintuni, Papua Barat.

"Kalau sudah membawahi beberapa kabupaten harus Pemda dan Provinsi bijak untuk melihat persoalan ini. Paling tidak punya etika baik untuk panggil keluarga cari solusinya. Dan Pertamina buka diri tidak harus patuh pada putusan pengadilan,"ungkapnya.

Tokoh intelektual Arfak, Daud Indouw

Lanjutnya, dengan putusan pengadilan yakni membayar Rp 404 miliar pasti ada solusi lain karena sebagai manusia tentu punya hati dan mereka pasti di bantu oleh Pertamina.

"Jadi Pemda dan DPR tidak boleh membiarkan hal ini. Jangan merasa ini BUMN tidak bisa. BUMN milik negara ini harus dilindungi pemerintah daerah,"tuturnya.

Dia mengaku, pastinya ada dana tak terduga siapkan pemerintah daerah. Saya mantan anggota DPR tahu itu, jadi dana itu, ketika ada persoalan di luar perencanaan bantu segera di atasi.(**)