Pemilihan Anggota MRP Papua Barat Daya Jangan Asal Tunjuk

Uji publik rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang tata cara pembentukan dan pemilihan MRP Provinsi Papua Barat Daya melibatkan semua komponen masyarakat, foto: Yanti/BalleoNEWS

Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan uji publik rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang tata cara pembentukan dan pemilihan MRP Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Selasa (7/2).

Pantauan BalleoNEWS, semua komponen masyarakat dilibatkan dalam uji publik rancangan Pergub tentang tata cara pembentukan dan pemilihan MRP Papua Barat Daya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan, anggota MRP Papua Barat Daya yang dipilih nanti diharapkan bisa memperjuangkan semua hak OAP, jangan asal tunjuk.

Pembukaan kegiatan uji publik rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang tata cara pembentukan dan pemilihan MRP Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Selasa (7/2), foto: Yanti/BalleoNEWS

"Pemilihan anggota MRP Papua Barat Daya jangan asal tunjuk, saya akan mengawal ini dengan baik. Saya minta kepada semua tim segera menyusun rancangan dengan baik dan diskusikan dengan pihak-pihak terkait, mari kita duduk dan bicarakan. Tidak berhenti sampai di sini, kalau sudah jadi harus dikawal bersama," ungkapnya saat membuka uji publik rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang tata cara pembentukan dan pemilihan MRP Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Selasa (7/2).

Lanjut Musa'ad, selama ini fungsinya MRP tidak optimal. Hal ini karena mereka tidak fokus pada tugas dan wewenangnya.

"Tanggung jawab kita bagaimana menjadikan lembaga MRP berfungsi. Mari kita tunjukan walaupun kita anak bungsu, tapi kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik dan menjadi berkat untuk banyak orang. Jangan kita menjadi musibah untuk banyak orang," ujarnya.

Uji publik rancangan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang tata cara pembentukan dan pemilihan MRP Provinsi Papua Barat Daya, yang berlangsung di Hotel Vega Sorong, Selasa (7/2), foto: Yanti/BalleoNEWS

Dikatakannya, MRP merupakan institusi yang punya peran penting yang harus dikuatkan. Oleh karenanya, kalau mau MRP kuat, katanya, maka hanya ada 3 syarat.

"Pilihlah orang yang benar-benar punya kompetensi berakar di komponen masing-masing. Bagian adat harus berakar di adat, wakil perempuan harus berakar di komponen perempuan, kemudian agama juga harus berakar di komponen agama. Jadi bukan instan," tegasnya.

Menurut Musa'ad, salah satu kekhususan dari Papua adalah pada lembaga kultur. Jadi kekhususan Papua itu sebenarnya dari aspek kultur, makanya dibutuhkan lembaga kultur untuk menjaga kekhususan Papua.

"Karena ini pertama untuk Papua Barat Daya, jadi kalau bisa diselesaikan cepat dan dengan cara yang simpel, maka tidak usah dibuat rumit. Nanti kalau sudah DPRP, MRP dan Perdasus baru dibuat yang rumit-rumit. Tapi di Pergub kita mau simpel mungkin tetapi efektif dan semua sepakat," imbuhnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad, foto: Yanti/BalleoNEWS

Ditambahkannya, sesuai target maka uji publik dilakukan pada minggu pertama bulan Februari. Sehingga diharapkan awal bulan Maret sudah clear dan akan dimulai prosesnya.

"Diharapkan bulan maret dan bulan april semua sudah selesai, karena nanti bulan Juni itu akan dilakukan pelantikan oleh Menteri Dalam Negeri," pungkasnya.